Candu Popularitas: Saat Parpol Berlomba Menggaet Influencer

tirto.id - Jumlah pengikut (followers) di media sosial tak pernah tertulis dalam AD/ART partai politik sebagai syarat keanggotaan. Persyaratan formalnya tergolong standar: Warga Negara Indonesia (WNI), minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah, serta patuh pada aturan organisasi. Namun di lapangan, algoritma digital mulai menggeser pola rekrutmen politik.

Panggung politik yang dahulu didominasi kalangan intelektual dan tokoh bermassa besar sempat bergeser ke selebritas layar kaca. Kini, giliran para influencer yang karpet merahnya digelarkan oleh partai politik.

Fenomena ini kian kentara saat Partai Demokrat memboyong jajaran pemengaruh digital pada perayaan ulang tahunnya. Nama-nama seperti Aldi Taher, Andry Hakim, Seiya Kawakami, hingga Daniel Wiguna resmi diperkenalkan ke publik sebagai kader baru.

“Selamat bergabung di Partai Demokrat kepada para founder, investor, dan influencer muda Indonesia,” tulis Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui akun Instagram resminya, Selasa (8/9/2026).

Langkah Demokrat makin memperpanjang daftar parpol yang terpikat pesona influencer. Sebelumnya, PAN berhasil mendudukkan influencer asal Surabaya, Tom Liwafa, di kursi DPR RI. Langkah serupa diambil PKS yang sukses mengusung influencer Hasan Abdillah ke DPRD Jakarta. Strategi menggaet pemengaruh digital ini pun kian masif diterapkan berbagai parpol demi mendongkrak daya tawar elektoral mereka.

Pengamat politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai masuknya pemengaruh dalam skala besar berisiko mengubah standar rekrutmen. Ketika popularitas digital mengangkangi kapasitas politik, fungsi kaderisasi parpol dipertaruhkan.

"Padahal, fungsi partai bukan hanya memenangkan pemilu, tetapi juga menyiapkan orang yang memiliki kapasitas untuk mengelola kekuasaan dan merumuskan kebijakan," kata Arifki saat dihubungi, Jumat (10/9/2026).

Menurut Arifki, di era politik digital, engagement memang modal elektoral nyata. Namun, ia mengingatkan bahaya laten jika logika 'paling banyak followers berarti paling layak direkrut' terus dipakai. Parpol terancam terdegradasi menjadi sekadar mesin pendorong popularitas.

"Followers besar belum tentu berarti pemahaman politiknya kuat. Engagement tinggi juga tidak otomatis menunjukkan kemampuan legislasi, kepemimpinan, atau perumusan kebijakan. Bahkan, karakter media sosial yang mengejar perhatian bisa mendorong politik menjadi semakin sensasional: yang paling kontroversial, paling viral, atau paling mudah diproduksi menjadi konten justru mendapat keuntungan elektoral," ujar dia.

Kendati demikian, Arifki melihat ada pergeseran mendasar: parpol yang dulunya berburu tokoh bermassa kini beralih mencari figur dengan audiens siap pakai. Perbedaannya, audiens digital bisa dibentuk secara mandiri tanpa perlu infrastruktur organisasi.

"Namun, saya kira akan terjadi seleksi alam. Followers bisa menjadi tiket masuk, tetapi tidak otomatis menjadi tiket menang. Setelah masuk politik, figur tersebut akan diuji oleh isu, rekam jejak, kemampuan berdebat, konsistensi sikap, integritas, dan kemampuan bekerja dalam institusi," ucap Arifki.

"Dan di situlah tantangan partai ke depan: jangan sampai partai hanya menjadi rumah bagi orang-orang yang sudah terkenal, tetapi kehilangan fungsi utamanya sebagai sekolah kader dan tempat melahirkan pemimpin," tambahnya.

Jalan Pintas Kaderisasi

Analis sosial politik dari ISESS, Muhammad Musfi Romdoni, menilai maraknya perekrutan influencer menunjukkan jalan pintas yang diambil parpol dalam demokrasi langsung. Parpol dinilai enggan bersusah payah membina dan memopulerkan kadernya sendiri.

"Fenomena ini banyak kita temui, misalnya di Pilkada didorong artis, di Pileg didorong influencer yang pada akhirnya beberapa justru tidak memiliki kecakapan sebagai pejabat publik. Itu yang menjadi catatan seriusnya, jangan sampai partai menjadi buta dengan popularitas karena mereka menganggap popularitas itu adalah mata uang demokrasi yang begitu mahal, sehingga melupakan tugasnya sebagai pencetak pejabat publik yang berkualitas. Ini adalah tugas partai yang kita lihat tidak dijalankan hari ini," kata Musfi.

Musfi menyebut kondisi ini sebagai bentuk kemandekan kaderisasi. Parpol terjebak pada pola instan yang berpotensi menurunkan peran mereka dari kawah candradimuka kepemimpinan menjadi sekadar agen penyalur bakat.

"Tapi di sini kita melihat ada kemalasan, ada kurangnya keinginan dari partai politik untuk meningkatkan kualitas kadernya, kemudian dipopulerkan. Jadi partai ini berlomba-lomba mengambil jalan pintas, mencari sosok-sosok populer yang kemudian baru mereka kader. Karena itu dapat dikatakan ini adalah suatu kemunduran dari kaderisasi partai politik," ujar dia.

"Ke depannya apabila partai terus seperti ini, partai hanya akan menjadi semacam talent scouting, semacam menjadi manajemen artis, di mana mereka mencari artis, mencari influencer kemudian ya tinggal mereka dorong di pemilu," tambah Musfi.

Berakar Sejak Orde Baru

Pandangan berbeda disuarakan Analis Komunikasi Politik UNPAD, Kunto Adi Wibowo. Menurutnya, praktik parpol menggaet figur populer demi meraup suara bukanlah barang baru. Strategi ini sudah berurat akar sejak zaman Orde Baru saat Golkar memanfaatkan artis sebagai juru kampanye.

"Yang pertama adalah sebenarnya kan memang pernah partai politik kita menekankan kapasitas dan gagasan dari orang yang direkrut menjadi anggota legislatif? Bahkan sejak dari Orde Baru pun Golkar sudah merekrut artis, walaupun sebatas sebagai juru kampanye. Dan ketika sistem pemilunya menjadi pemilu dengan rangking yang dia dapat, suara yang dia dapat, maka partai politik mulai ramai-ramai merekrut artis," kata Kunto.

Bagi Kunto, yang terjadi saat ini hanyalah pergeseran medium hiburan dari televisi ke media sosial. Ia menilai parpol kerap berlindung di balik selera pemilih untuk membenarkan strategi ini, padahal fungsi pendidikan politik ada di tangan parpol itu sendiri.

"Kalau menurut saya, akhirnya ini kayak ayam dan telur. Di satu sisi ada pendidikan atau voters yang punya pengetahuan politik yang baik dan memadai. Di sisi lain, di sisi supply, itu ada partai politik yang menjalankan kaderisasi dengan baik, rekrutmen politik dengan baik," ujar Kunto.

"Jadi supply and demand-nya juga harus berimbang kalau menurut saya. Partai politik sekarang mungkin bisa menyalahkan pemilihnya, "Pemilihnya maunya begitu." Tapi sebenarnya kan tugas pendidikan politik itu ada di partai politik. Jadi salah sendiri mereka memang tidak mendidik pemilih karena mempermudah kerja mereka, tinggal pasang influencer yang populer dan akhirnya itu yang terpilih," tambah dia.

Meski begitu, Kunto menggarisbawahi bahwa perekrutan influencer tetap bisa berdampak positif bagi demokrasi selama yang bersangkutan memiliki komitmen, substansi, dan pemahaman politik yang memadai.

"Padahal kan influencer ini sangat bergantung menghidupkannya dari derma engagement pengguna medsos. Nah, ini yang menurut saya juga punya risiko bagi si influencer-nya sih. Tapi kalau bagi kualitas demokrasi, asal influencer-nya kemudian punya komitmen terhadap demokrasi, punya misinya jelas kenapa dia masuk politik, lalu kemudian dia bisa tunjukkan bahwa dia memang melek politik dan aware tentang politik, tidak hanya jadi etalase doang, menurut saya itu akan jadi sesuatu yang bagus," tutup Kunto.