tirto.id - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) membantah bila perusahaannya akan memusnahkan 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang mengalami penurunan mutu (disposal).
Buwas menyatakan beras-beras ini memang belum tentu bisa dijual ke pasar, tetapi ia mengatakan kalau beras-beras ini masih bisa dilelang untuk diproses menjadi tepung, pupuk, sampai etanol.
"Ada yang bisa diubah, jadi tepung pakan, paling buruk masih bisa diubah dari etanol. Jadi tidak dibuang," ucap Buwas kepada wartawan saat ditemui di Gedung Bulog, Selasa (3/12/2019).
Buwas mengatakan penentuan nasib beras turun mutu ini juga tak sembarangan. Ia bilang Bulog melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertanian.
Barulah dari hasil uji lab, Bulog dapat mengetahui bilamana suatu beras masih bisa dijual ke masyarakat atau perlu dilelang sebagai tepung sampai pakan ayam. Buwas mengatakan kualitas beras yang dijadikan etanol akan menjadi yang terendah.
Dari hasil perubahan peruntukan itu, Buwas mengatakan harga jualnya akan turun dari semula. Buwas bilang Bulog nantinya hanya akan meminta ganti sesuai selisih harga beli Bulog dengan harga jual produk olahan sekundernya.
"Karena ini CBP kami ajukan selisih harga tadi dengan harga jualnya. Kalau beli Rp 8.000 umpaman lalu nilai hanya Rp5.000 selisih Rp3.000 itu yang diganti negara. Itu sudah ada aturannya. Jadi bukan berarti saya itu meminta-minta mengemis bukan," ucap Buwas.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan bahwa proses penanganan beras turun mutu ini juga belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia beralasan Bulog menunggu keputusan rapat koordiansi terbatas (Rakortas).
Dari hasil keputusan rakortas, Bulog baru melakukan lelang kepada perusahaan-perusahaan yang berminat memprosesnya ke berbagai produk. Lelang itu nantinya akan menghasilkan harga jual akhir yang akan dilaporkan Bulog ke Kemenkeu. Proses beras disposal itu baru bisa dilakukan bila sudah ada penggantian dari Kemenkeu.
Lelang ini nantinya akan tetap menghasilkan harga jual kendati lebih rendah dari harga jual eceran. Di samping itu, Tri membantah kalau biaya pengganti Bulog akan menyentuh Rp 160 miliar seperti yang diberitakan. Ia memastikan nilainya tidak separah itu.
"Ini belum tentu didisposal semua. Prosesnya rakortas dulu baru dilelang. Nanti dilelang berapa harganya baru selisihnya diganti Kemenkeu. Jadi gantinya di bawah Rp160 miliar," ucap Tri Wahyudi di kantor Bulog, Selasa (3/12/2019).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
