BP Taskin Bidik 1.000 Dapur MBG di Wilayah 3T, Kelola Rp8-10 M

Budiman sebut program ini menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil di wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap persoalan gizi.

Nanda Aria

Terbit 16 Jun 2025 20:32 WIB

Aktivis eks politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi wakil menteri untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA FOTO/Fauzan/YU

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id -

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menargetkan pembentukan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) setiap tahun.

Upaya ini dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melalui nota kesepahaman (MoU) yang diteken pada Senin (16/6/2025).

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, program ini menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil di wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap persoalan gizi.

"Kami fokus bekerja sama dengan BGN di kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T," ujarnya usai acara seremoni penandatanganan MoU tersebut.

Penyesuaian ukuran dan kapasitas SPPG akan dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah 3T yang berpenduduk jarang dan akses terbatas.

Lokasi prioritas pembangunan SPPG oleh BP Taskin ini antara lain Pulau Mentawai, Lampung Barat, Sulawesi Tenggara, Kuningan, Ponorogo, Cilacap, dan Brebes.

“Mudah-mudahan itu (1.000 SPPG) untuk tahun ini. Tahun depan kita tambah lagi 1.000,” katanya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini lembaganya sudah mengantongi anggaran sebesar Rp21 triliun dan kemungkinan akan ada penambahan lagi sebesar Rp50 trilliun.

“Tahun depan kita sudah mendapatkan APBN indikatif senilai Rp217 triliun, artinya akan menjadi lembaga dengan anggaran terbesar,” katanya pada kesempatan yang sama.

Anggaran sebesar itu akan dipakai untuk menjangkau target 82,9 juta penerima program MBG dan pembentukan 30.000 SPPG di 38 provinsi. Dengan dana itu, nantinya setiap unit SPPG akan mengelola dana minimal Rp8 miliar hingga Rp10 miliar. Skema ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan.

“Kalau 30.000 SPPG terbentuk, artinya uang akan mengalir sangat deras ke daerah-daerah. Ini anggaran besar yang mendorong produktivitas wilayah,” jelas Dadan.

Dia pun meyakini bahwa program MBG ini akan menjadi katalis dalam menggerakkan ekonomi di tingkat kabupaten-kota.

Pasalnya, tiap SPPG yang berdiri membutuhkan 15 supplier, mulai dari bahan makanan, bumbu masakan, hingga pengelolaan limbah dan sampah. Hal ini akan mendorong terciptanya wirausahawan lokal.

“Jadi ini akan menuntut banyak entrepreneur-entrepreneur baru agar program ini bisa dipasok oleh wilayah masing-masing. Dan saya kira ini akan sangat menguntungkan juga,” ujarnya.

Adapun, pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk membangun gedung gedung SPPG di wilayah 3T. Nantinya, pembiayaan akan banyak melibatkan kemitraan lintas sektor, bukan hanya APBN.

“Lebih dari 80 persen itu merupakan kemitraan. Jadi Badan Gizi sendiri hanya akan bangun maksimal 2.000 satuan pelayanan gizi yang berbasis APBN,” ucapnya.

Hal ini juga dipertegas oleh Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S. Deyang. Menurutnya lahan untuk pembangunan SPPG nantinya akan memanfaatkan aset desa yang sebelumnya tidak termanfaatkan.

“Kalau dari desa ada tanah idle, nanti disewa dan uangnya masuk ke kas desa,” ujarnya.