Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa masih banyaknya praktik kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji. Atas kejadian itu, Dahnil mengaku telah melaporkannya kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
“Saya melapornya itu agak terang begitu. Saya sebutkan, Pak (Presiden Prabowo), ini ada kartel, di penghajian kita ada kartel',” ujar Dahnil di Ruang Fraksi PKS DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Atas laporan yang diberikan Dahnil, Prabowo pun memintanya untuk segera menangani kartel-kartel tersebut. “Apa jawab Presiden pada saat itu? 'Sudah, kau babat saja'. Ini kartel loh. Kartel itu besar, dipunyai semua sumber daya yang ada, bisa-bisa dibabat balik,” kata Dahnil.
Dahnil pun menegaskan bahwa Prabowo memerintahkan BP Haji untuk segera memberantas praktik ilegal itu. “Mau ada yang marah atau enggak, terserah kalian. Tapi yang jelas ada kartel. Kartel itu dengan terang disampaikan oleh Presiden ke saya, 'kau babat saja," ucapnya.
Hal ini lantaran Dahnil menekankan Prabowo ingin agar pelaksanaan haji di Indonesia terbebas dari praktik terlarang seperti korupsi, manipulasi data, termasuk kartel.
“Memang konsen Presiden itu ingin memastikan praktik penyelenggaraan haji kita itu bersih dari praktik manipulasi, praktik korupsi, dan sebagainya,” ucap Dahnil.
Dahnil pun memastikan pihaknya akan melaksanakan tugasnya dengan baik agar pelaksanaan haji Indonesia berjalan optimal. Hal ini mengingat BP Haji diinstruksikan untuk mengelola pelaksanaan haji sepenuhnya pada tahun depan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ansory Siregar, mendorong Badan Penyelenggaraan (BP) haji untuk membujuk Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, agar mengubah BP Haji menjadi Kementerian Haji.
“Makanya saya termasuk juga dari fraksi itu menginginkan satu kata. Bagaimana pun tolong mungkin Gus Irfan sama Pak Wakil Dahnil lobi Presiden, apa pun ceritanya kalau bisa badan ini nanti di undang-undang ini jadi kementerian,” kata Ansory, dalam rapat bersama Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
