Bisakah Jepang Benar-Benar Merdeka dari Amerika Serikat?

Oleh: Sekar Kinasih - 28 April 2021
Dibaca Normal 5 menit
Jepang adalah andalan Paman Sam untuk membantu menyokong kepentingan strategisnya di Asia Timur.
tirto.id - Sepuluh hari setelah disuntik vaksin Covid-19 produksi Pfizer, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bergegas menyiapkan setelan jas terbaiknya dan bertolak menuju Washington D.C. untuk menemui Presiden Joe Biden. Lawatan Suga ke Gedung Putih pada pertengahan April kemarin berkaitan dengan agenda untuk memperkokoh Aliansi AS-Jepang, aksi simbolis terkait kerjasama strategis dalam rangka mempertahankan perdamaian dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik. Acara ini kelihatannya penting, mengingat Suga adalah pemimpin dunia pertama yang Biden temui langsung sejak dirinya diangkat jadi presiden.

Administrasi Biden tampaknya berusaha menghidupkan kembali kemesraan dengan para sekutu di seberang Pasifik—khususnya Jepang—yang agak melempem di bawah era proteksionis “America First” ala Donald Trump (2017-21). Satu bulan sebelum bertatap muka dengan PM Suga, Biden sudah menyelenggarakan pertemuan daring dengan negara-negara anggota Quad (Quadrilateral Security Dialogue)—terdiri atas AS, Australia, India, Jepang—yakni sebuah forum dialog kerjasama militer, ekonomi sampai teknologi yang diiniasi pada 2007 oleh eks-PM Jepang Shinzo Abe dan dipandang sebagai langkah kompak untuk mengimbangi kekuatan Cina. Meskipun tidak mengungkit nama otoritas Cina dalam dokumennya, Quad menyatakan akan senantiasa memprioritaskan hukum maritim internasional dalam rangka menghadapi “tantangan” di Laut Cina Timur dan Selatan.

Sementara itu, Aliansi AS-Jepang lebih eksplisit menyatakan Cina sebagai ancaman dunia. Dikutip dari laman Gedung Putih, AS dan Jepang “sama-sama prihatin terhadap aktivitas Cina yang tidak sesuai dengan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk dalam pengerahan ekonomi dan berbagai bentuk pemaksaan lainnya”.

Kedua negara sepakat untuk mendorong kestabilan di Selat Taiwan, serta menentang segala tindakan yang mengacaukan kebijakan pemerintah Jepang atas Kepulauan Senkaku (Diayou) diperebitkan Tokyo dan Beijing selama satu dekade belakangan ini. Maka dari itu, pemerintah AS dan Jepang menyatakan akan terus menjalin kerjasama. Keduanya mengklaim dipersatukan oleh “komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai universal, termasuk kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, aturan hukum, hukum internasional, multilateralisme, dan suatu tatanan ekonomi yang bebas dan adil”—karakter-karakter yang terkesan dipertentangkan dengan cara kerja pemerintah Cina.

Salah satu produk dari aliansi AS-Jepang adalah program kerjasama bertajuk Competitiveness and Resilience (CoRe). Isinya berupa poin-poin kesepakatan terutama dalam bidang riset teknologi informasi dan komunikasi (memajukan jaringan 5G yang “aman dan terbuka”, mendorong partisipasi “vendor yang dapat dipercaya dan pasar yang beragam”, sampai kerjasama rantai pasokan produk-produk sensitif termasuk semi-konduktor), di samping berbagai langkah penanggulangan Covid-19 sampai perubahan iklim.


Bisa diduga, Aliansi AS-Jepang direspons dengan gusar oleh Negeri Tirai Bambu. Pada laman editorialnya, corong media pemerintah Cina Global Times ( menyindir kesamaan nilai-nilai demokratis yang dijunjung AS dan Jepang tak lebih dari “retorika sentimental” yang “hipokrit”. Alasannya, relasi AS-Jepang dipandang mencerminkan kuasa AS terhadap Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II, sehingga hubungan keduanya lebih menyerupai “bos dan bawahan”. Cina juga menyindir kesamaan yang dimiliki AS dan Jepang sebagai “kecemburuan dan kebencian terhadap momentum pembangunan Cina yang kuat”: AS ogah statusnya sebagai adidaya dunia direbut Cina, sedangkan Jepang enggan jadi “negara kelas dua” disandingkan dengan Cina. Senada, Kedutaan Cina di Washington menganggap Aliansi AS-Jepang “ironis” karena berusaha “menyulut perpecahan” dan membentuk blok sendiri di bawah prinsip-prinsip “keterbukaan dan kebebasan”.

Sejak Perang Dingin, kebijakan luar negeri Paman Sam tak pernah jauh-jauh dari topik stabilitas geopolitik di Asia—atau sekarang lebih populer disebut “Indo-Pasifik”, merujuk pada negara-negara Asia di sekitaran Samudra Pasifik atau Hindia, sekaligus konsep politis yang belakangan ini gemar dipakai oleh elite Washington ketika membahas langkah-langkah strategis untuk menangkal ekspansi ekonomi, teknologi dan militer Cina. Bedanya, ketakutan yang digembar-gemborkan elite Washington di masa lalu berpusat pada pengaruh paham komunis Soviet dan Cina di negara-negara bekas koloni di Asia Timur dan Tenggara.

Jepang adalah andalan Paman Sam untuk membantu menyokong kepentingan strategisnya di Asia Timur.

Jepang, Anak Kesayangan Paman Sam

Kemesraan AS-Jepang ini tidak muncul secara tiba-tiba, namun bisa ditarik mundur pada 8 September 1951, ketika Sekutu dan Jepang berdamai di San Francisco. Pada hari yang sama, pemerintah AS dan Jepang menandatangani Perjanjian Keamanan AS-Jepang, suatu pakta kontroversial yang memberikan hak bagi otoritas AS untuk memiliki pangkalan militer dan menempatkan pasukannya di Jepang dalam rangka mendorong stabilitas di kawasan sekitar Jepang, serta melindungi Jepang dari serangan asing. Perjanjian ini tidak mengatur sampai kapan pasukan AS dapat beroperasi di wilayah Jepang.

Perlu diingat, angkatan bersenjata Jepang sudah dilucuti sesuai konstitusi baru yang ditulis ulang di bawah pendudukan AS (1945-52). Di samping mengatur reformasi terkait lahan dan praktik bisnis konglomerat zaibatsu, konstitusi baru menegaskan kaisar Jepang tidak lagi berstatus raja absolut alih-alih simbol negara dan pemersatu rakyat.

Melansir tulisan sejarawan Andrew Gordon dari buku A Modern History of Japan (2014), mayoritas khalayak di Amerika dan Asia memandang kehadiran militer AS di Jepang tak lain bertujuan untuk menahan atau mengekang Jepang, sekaligus melindunginya dari berbagai serangan. Fakta ini kerap menjadi isu yang sensitif, terutama bagi para politikus kiri (Partai Sosialis Jepang). Keberadaan militer AS dipandang melanggar netralitas Jepang dan prinsip perdamaian yang dijunjung konstitusi. Baik kelompok kiri maupun kubu konservatif juga sama-sama mengkritik betapa kesepakatan tersebut sudah mengangangkangi kedaulatan Jepang alias meletakkan kedudukan Jepang di bawah kuasa AS.

Sementara itu, PM Shigeru Yoshida dari partai Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dikenal dengan konservatif berpandangan bahwa Jepang perlu bernaung di bawah lindungan AS (termasuk bersekutu dengannya dalam menentang komunis) selama era pemulihan pasca-perang. Prinsip tersebut kelak dikenal sebagai Doktrin Yoshida.

Administrasi PM Nobusuke Kishi (1957-60) mencoba merevisi pakta keamanan AS-Jepang agar lebih berimbang. Kesepakatan tersebut diperbarui pada 1960. Isi-isi pasal revisi menekankan bahwa otoritas Jepang dilibatkan dalam berbagai keputusan terkait aktivitas militer AS di sana alih-alih sekadar jadi pihak penyedia pangkalan militer. Kesepakatan ini juga punya batasan masa berlaku, bisa diperbarui setiap sepuluh tahun.

Terlepas dari itu, sebagian masyarakat Jepang menunjukkan sikap antipati terhadap segala hal yang berbau militerisme. Antara 1959-60, dan sempat terjadi pula pada 1970, ratusan ribu demonstran turun ke jalan untuk memprotes kebijakan terkait kerjasama militer AS-Jepang. Para demonstran terdiri atas aktivis perdamaian, serikat dagang, sampai pelajar Marxis. Sejarawan Nick Kapur menggambarkannya sebagai demonstrasi massa terbesar dalam riwayat modern Jepang.

Melansir ulasan Kapur dalam buku Japan at the Crossroads: Conflict and Compromise after Anpo (2018), baik administrasi Presiden Dwight E. Eisenhower dan PM Kishi menilai gerakan protes Anpo tak lebih dari agitasi segelintir simpatisan komunis. Namun demikian, profesor ahli kajian Jepang dari Harvard, Edwin O. Reischauer (kelak ditunjuk sebagai duta besar AS di Jepang pada 1961-66) punya pandangan berbeda. Menurut Reischauer, demonstrasi Anpo menggambarkan ketidakpuasan masyarakat Jepang dari beragam kalangan, yang menginginkan adanya “reformulation” atau perumusan ulang dalam relasi diplomatik AS-Jepang.

Masih dikutip dari tulisan Kapur, kelompok konservatif Jepang menilai aksi protes tersebut sebagai pertanda bahwa Jepang tengah memasuki pusaran revolusi komunis. Saking dibayangi kengerian, elite partai konservatif berkuasa LDP sampai mengerahkan reformasi dalam struktur partainya. Tokoh-tokoh sayap kanan bahkan mulai membentuk grup-grup ultranasionalis dan menggandeng mafia yakuza untuk mempersiapkan perlawanan jika kelak revolusi meledak. Nyatanya, polemik Perjanjian Keamanan AS-Jepang dan demonstrasi Anpo enam dekade silam tidak berkembang jadi revolusi sosialis. Gerakan kiri ini tidak berhasil menggiring Jepang jadi negara modern berhaluan sosialis, atau sebaliknya, membuat negeri sakura kembali mengadopsi militerisme pra-Perang Dunia II.

Infografik Kerjasama AS dan Jepang
Infografik Kerjasama AS & Jepang. tirto.id/Quita


Protes-protes ini meredup tak lama setelah PM Kishi mengundurkan diri dan digantikan oleh PM Hayato Ikeda (1960-64), politisi konservatif moderat pilihan partai berkuasa LDP, yang cenderung pro-pemerintah AS. Di bawah administrasinya, pertumbuhan ekonomi Jepang melesat berkat Rencana Penggandaan Pendapatan (program pemerintah terkait kesejahteraan sosial, pelatihan vokasi, pendidikan) dan kebijakan baru di sektor industri oleh Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI) sejak 1959. Sebelumnya, industri manufaktur Jepang sudah sempat keciptratan rezeki berkat Perang Korea (1950-53) saking membludaknya kebutuhan akan barang dan jasa.


Temuan dari Kapur mengungkap bahwa Jepang sudah terlanjur dibuat nyaman dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Karena status quo yang terlampau nyaman inilah, rakyat Jepang dipandang tak lagi merasa perlu mengambil risiko perubahan-perubahan besar sehubungan dengan tatanan sosio-politik ataupun orientasi internasionalnya. Seperti Kapur tekankan, sampai hari ini, Jepang bertahan dengan prinsip pasifis (Konstitusi Pasal 9), Aliansi AS-Jepang terus berjalan, dan program-program kesejahteraan sosial masih digalakkan sebatas untuk menyokong ekonomi agar tetap kuat.

Dinamika politik domestik Jepang pada era Perang Dingin juga tidak terpisahkan dari peranan badan intelijen Amerika. Sebagaimana CIA menyokong administrasi Soeharto dan TNI-AD dalam pemberantasan gerakan komunis di Indonesia, mereka sempat membiayai partai konservatif sayap kanan Jepang, LDP, yang menguasai parlemen sejak era pendudukan AS sampai sekarang.

Pada 1994, New York Times pernah merilis artikel tentang dokumen rahasia CIA yang mulai dideklasifikasi. Terungkap bahwa CIA pernah rutin memberikan sokongan dana kepada para politisi LDP sepanjang dekade 1950 dan 1960-an. Menurut penuturan mantan diplomat dan pensiunan agen intel, usaha tersebut dilakukan untuk menyedot informasi intelijen tentang Jepang, di samping menjadikan Jepang sebagai benteng pertahanan melawan komunisme dan menjinakkan gerakan kiri (terutama para politisi dari Partai Sosialis). Bantuan dana ini dihentikan pada awal 1970-an, ketika daya ekonomi dan aktivitas perdagangan Jepang semakin melejit. CIA merasa tak perlu lagi membiayai para politisi LDP karena mereka sudah mampu membiayai aktivitasnya sendiri dengan kekayaan negara.

Masih dikutip dari Times, Douglas MacArthur II (eks dubes Jepang dan keponakan Jenderal MacArthur) mengungkapkan dalam wawancara bahwa kubu Sosialis Jepang didanai secara rahasia oleh Moskow, meskipun hal itu dibantah oleh pihak terkait. “Kalau Jepang jadi Komunis, sulit dbayangkan seluruh Asia tidak akan ikut-ikutan. Jepang memikul tingkat kepentingan luar biasa karena tidak ada tempat lain di Asia yang bisa memproyeksikan kekuatan Amerika [selain Jepang],” ujar MacArthur.

Sampai sekarang, khususnya pada awal administrasi Joe Biden, Jepang dipandang sebagai mitra penting Amerika. Hanya saja, Jepang hari ini cenderung lebih berani dalam mengambil inisatif. Melansir ulasan dari The Economist, dalam bidang perdagangan dan diplomasi, Jepang memutuskan untuk maju menghidupkan kembali Kemitraan Trans-Pasifik yang ditinggalkan presiden AS periode lalu, Donald Trump. Jepang juga terlibat dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), pakta perdagangan bebas terbesar di dunia yang baru disepakati lima bulan silam, melibatkan tiga ekonomi terkuat Asia (Cina, Jepang, Korea Selatan), sepuluh anggota ASEAN, serta Australia dan New Zealand.

Meskipun tidak diizinkan memiliki angkatan bersenjata, Jepang mempunyai Pasukan Bela Diri (Self Defense Force, SDF) yang kerap ditugaskan pada program-program perdamaian dan kemanusiaan. Belakangan ini, Jepang semakin aktif mendorong kerjasama SDF dengan militer luar negeri, di antaranya kesepakatan untuk saling menyuplai logistik militer dengan India dan pelatihan dengan pasukan Australia. Pada bulan Mei nanti, untuk pertama kalinya Jepang akan melakukan pelatihan militer bersama angkatan AS dan Perancis.

Baca juga artikel terkait PERANG DINGIN atau tulisan menarik lainnya Sekar Kinasih
(tirto.id - Politik)

Penulis: Sekar Kinasih
Editor: Windu Jusuf
DarkLight