Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul informasi terkait anggaran pengadaan layanan video conference untuk rapat daring yang mencapai Rp5,7 miliar dalam periode April hingga Desember 2025.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan layanan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan koordinasi yang berskala besar antara pemerintah pusat dan daerah, seiring kompleksitas pelaksanaan program prioritas nasional.
"Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (26/4/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan sistem komunikasi yang mampu menjangkau berbagai level pelaksana secara seragam, termasuk dalam penyampaian arahan teknis dan edukasi kepada pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi layanan di lapangan, tetapi juga oleh konsistensi pemahaman pelaksana terhadap pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan.
"Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program," tambah dia.
Layanan yang digunakan merupakan sistem video conference berbasis enterprise yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Platform ini memiliki kapasitas hingga sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Sistem tersebut digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
"Layanan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan program, antara lain rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik," jelas Dadan.
Dengan kapasitas yang besar tersebut, BGN menilai platform ini mampu menjangkau pelaksana program di berbagai wilayah secara simultan, sehingga arahan dari pusat dapat diterima secara langsung dan seragam.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutup Dadan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
