tirto.id - Tiga puluh menit jelang penutupan pendaftaran calon kepala daerah di KPU Jawa Barat, PDIP baru menunjuk pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa Kamis (29/8/2024) saat proses pendaftaran berlangsung menjadi malam yang mencekam baginya dan PDIP. Menurutnya, beberapa jam sebelum nama Jeje dan Ronal masuk dalam surat B1. KWK PDIP, ada nama Anies Baswedan dan dirinya yang hendak diusung.
"Kan ada opsi Anies-Ono, tapi gagal," kata Ono saat dihubungi Tirto, Jumat (30/8/2024).
Karena ditunjuk secara mendadak, Jeje dan Ronal tak hadir saat proses pendaftaran di KPU Jawa Barat. Mereka berdua tampil secara virtual melalui aplikasi zoom sembari menyatakan kesiapan untuk maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat.
Ono menyampaikan bahwa ada "tangan-tangan" yang berperan dalam menjegal Anies agar tidak maju di Pilgub Jabar 2024. Menurut Ono, meskipun Anies adalah tokoh nasional yang sangat berpengaruh dan asli kelahiran Jawa Barat, keputusan untuk tidak mengusungnya bukanlah hal yang sederhana.
"Komunikasi dengan Anies telah dilakukan sejak kemarin dan mengerucut di sore hari. Namun, pada akhirnya, kami menghadapi tantangan besar. Ada tangan-tangan yang tidak menginginkan Anies diusung di Pilgub Jabar," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ono menjelaskan bahwa proses internal partai untuk menentukan pasangan calon di Jawa Barat telah dilakukan dengan matang, termasuk komunikasi antara DPP PDIP dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, Ono menyebut bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggagalkan pencalonan Anies di Jawa Barat.
"Mulyono and the genk," kata Ono mengungkapkan identitas pihak yang mencoba menjegal Anies. Mulyono dipersepsikan publik sebagai nama lain dari Presiden Joko Widodo yang muncul dan viral di media sosial.
Meskipun gagal diusung PDIP, Anies Baswedan tetap menjadi sosok yang diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Ono mengecam cawe-cawe yang dilakukan oleh pihak yang menjegal Anies.
"Mulyono nggak perlu lah cawe-cawe lagi, biarkan rakyat memilih berdasarkan hati nuraninya," tegasnya.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi mengenai batalnya Anies Baswedan dan Ono Surono diusung di Pilkada Jawa Barat. Hasto menjelaskan bahwa nama Anies belum secara resmi dideklarasikan, namun menurutnya publik yang mendorong PDIP untuk mengusung mantan Gubernur Jakarta itu maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat.
"Secara khusus tidak [pernah mengusung langsung]. Tetapi, ini menunjukkan bagaimana memang publik memberikan persepsi yang cukup luas," kata Hasto di Kantor DPP PDIP.
Hasto menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Jakarta menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Dia bahkan tak memungkiri adanya penjegalan.
"Hanya saja dengan apa yang terjadi di Jakarta, termasuk yang dialami oleh PDI Perjuangan yang mencoba untuk dihadapkan pada tembok-tembok kekuasaan itu. Akhirnya kekuatan rakyat itu berbicara," ucapnya.
Anies Hendak Diusung di Jabar, Brawijaya Memanas
Beberapa hari di akhir masa pendaftaran Pilkada Serentak 2024, Anies Baswedan rutin berkantor di salah satu rumah di kawasan Brawijaya X, Jakarta Selatan.
Di tempat itu, Anies dengan timnya yang sebagian besar memdampinginya saat bekerja di Pemprov DKI Jakarta berdiskusi hingga rapat merumuskan sejumlah kebijakan. Salah satu yang dibahas adalah soal tawaran dari PDIP agar Anies maju di Jawa Barat.
Saat tawaran itu muncul, sebagian besar tim operasional dan kolega Anies Baswedan menolaknya. Alasannya, peta politik di Jawa Barat tak serupa dengan Jakarta. Meski demikian, tetap terjadi perdebatan di antara kolega dan tim Anies apakah akan maju atau mengurungkan niat maju di Jawa Barat.
Relawan Anies Baswedan, Geisz Chalifah, tak menampik ada perdebatan itu. Dia menyebut perdebatan hanyalah bagian dari diskusi biasa dalam proses pengambilan keputusan. Namun dia yang sehari-hari ikut rapat di Brawijaya X mengungkapkan bahwa Anies sejak awal enggan mengambil kesempatan di Jawa Barat.
"Hanya ada diskusi biasa layaknya sebuah tawaran, namun sejak awal memang ditolak dari satu hari sebelumnya," kata dia.
Dalam salah satu diskusi, Anies sempat mensyaratkan agar PDIP bisa mengajak PKB di Pilgub Jawa Barat. Namun hingga akhir pendaftaran, PDIP tak berhasil mengajak PKB untuk berlayar bersama di Jawa Barat, bahkan PKB mengusung sendiri kadernya, Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina, tiga jam sebelum pendaftaran di KPU Jawa Barat ditutup.
Mengenai syarat agar mengajak PKB, Geisz Chalifah membantah jika hal itu diajukan oleh Anies. Dia menjelaskan bahwa syarat mengajak PKB sekadar wacana dalam diskusi dan bukan keputusan final yang disepakati oleh semua pihak saat rapat.
"Itu hanya wacana dalam diskusi, bukan syarat. Keputusan sudah diambil sejak awal untuk tidak bersedia. Tapi karena Anies menghormati undangan maka didiskusikan dengan tim yang hasil keputusannya tetap sama," kata Geisz.
Selain itu Anies menolak untuk maju di Pilgub Jawa Barat karena aspirasi yang muncul bukan dari akar rumput namun dari elite partai yang ada di Jakarta. Geisz membandingkannya dengan Pilgub Jakarta yang mana masyarakat akar rumput mendorong agar Anies maju kembali untuk kedua kalinya dalam kontestasi tersebut.
"Bagi Anies yang seperti itu secara moral dia tak pantas menerima amanat itu, karena bukan kehendak warga Jawa Barat. Anies bukan mengejar jabatan, oleh sebab itu dia tak bersedia dan secara moral tidak etis," katanya.
Soal penjegalan yang ditengarai muncul karena Jokowi atau publik media sosial menyebutnya Mulyono atau intervensi kekuasaan, Geisz mengaku merasakan hal yang sama. Bahkan gangguan dari penguasa terhadap Anies, menurut Geisz, juga dirasakan oleh partai lain yang mengusung Anies saat Pilpres 2024, yakni Nasdem, PKB, dan PKS.
"PKS diiming-iming masuk kabinet. Terakhir PDIP juga alami satu jam sebelum Anies dideklarasikan di DPP untuk Jakarta," kata Geisz.
Menanggapi semua tudingan yang dilontarkan oleh orang-orang Anies dan PDIP, Jokowi dengan tegas membantahnya. Dia merasa selalu menjadi sasaran tudingan dari semua pihak yang gagal dalam kontestasi pilkada. Jokowi menegaskan bahwa pilkada adalah urusan partai politik dan dia tidak bisa ikut campur karena bukan petinggi maupun pemilik partai politik.
"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" kata Jokowi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur.
Gagal Maju Pilkada, Anies Harus Mawas Diri
Direktur Executive Voxpol Center Research, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut Anies Baswedan harus mawas dan mau mengevaluasi diri karena gagal maju di pilkada. Menurutnya, dengan angka ambang batas pilkada yang diturunkan menjadi 7,5 persen dari kursi DPRD, Anies seharusnya lebih mudah untuk maju di pilkada.
Menurutnya, Anies bisa bergabung atau membentuk partai politik. Karena dengan kondisi saat ini, Anies seharusnya belajar bahwa maju dalam kontestasi politik bukan hanya mengenai permasalahan individu namun juga kepentingan kolektif yang disatukan dalam organisasi partai politik.
Pangi menduga ada kesan dari Anies yang “sok jual mahal” terhadap partai politik. Sehingga muncul ego dari petinggi partai bahwa sesungguhnya Anies yang butuh mereka.
"Padahal dengan diturunkan threshold menjadi 7,5 persen, kalau partai politiknya siapkan tidak ada masalah atau risiko politik," kata dia.
Meski demikian, Pangi tak memungkiri jika ada sejumlah manuver politik yang terlihat di publik bahwa Anies hendak diredupkan karier politiknya. Seperti partai politik yang hendak mengusungnya dijegal dengan SK partai politiknya di Kemenkumham, atau dengan isu hukum.
Menurutnya, ada kekhawatiran dari rezim Jokowi maupun mungkin presiden terpilih, Prabowo, karena Anies diprediksi akan membuat kewalahan presiden terpilih atau membuat persona Prabowo hilang.
Secara terpisah melalui kanal YouTube-nya, Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya berpeluang membentuk ormas atau partai politik baru. Menurutnya, rencana itu diawali dari banyaknya masukan yang ia terima.
"Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin besar, menginginkan demokrasi yang setara, yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy dan gagasan," kata Anies.
Anies mengungkapkan bahwa usulan membuat partai politik dipandangnya untuk mengumpulkan semangat-semangat yang menginginkan kondisi politik baru. Politik yang lebih baik dengan perubahan dimulai dari partai.
Saat ini, kata Anies, semangat perubahan itu sudah lebih besar. Dia pun membeberkan, gerakan perubahan dengan membuat partai muncul dari organisasi masyarakat (ormas).
"Itu jadi sebuah kekuatan [yang] diperlukan, jadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ucapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
