Benarkah Klaim Jokowi bahwa 6 Persen Warga Percaya Dirinya PKI?

tirto.id - Di sela-sela kunjungan kerja ke Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jumat, 23 November 2018, Presiden Joko Widodo kembali mengekspresikan kegeramannya. Kabar bohong yang berseliweran di media sosial jadi penyebabnya, khususnya tuduhan bahwa Jokowi adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Arsip digital keluh kesah sang Presiden RI ini, salah satunya, dapat dilihat di laman Facebook Kompas TV. Dalam video berdurasi 1 menit 10 detik ini, Jokowi menayangkan sebuah gambar yang menampilkan citra dirinya pada momen pidato DN Aidit pada tahun 1955. DN Aidit adalah Ketua Central Comite PKI yang terakhir.

“Itu adalah DN Aidit pidato tahun 1955. Lha kok saya ada di bawahnya? [suara gemuruh dan tepuk tangan]. Lahir saja belum, astagfirullah [...] Lahir saja belum tapi sudah dipasang,” kata Jokowi.

Tidak hanya menyanggah, Jokowi menunjukkan ekspresi kekesalan itu dengan gertakan. “[...] Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana. Saya cari betul. Saya ini sudah 4 tahun diginiin. Ya Allah, sabar, sabar,” ucapnya.

Menariknya, klaim tersebut diungkapkan oleh Jokowi dengan imbuhan paparan data. Dia menyebut ada 6 persen warga yang percaya dengan tuduhan itu.

“Tapi saya bicara karena ada 6 persen yang percaya berita-berita seperti ini. Enam persen itu 9 juta [penduduk] lebih, lho. Ya, kok, percaya?” terangnya.

Diberitakan

Sontak, kesalnya Jokowi ini ramai jadi bahan berita. Ada yang mengupas soal gertakan ‘tabok’ seperti pada artikel CNN Indonesia ataupun artikel KBR. Namun, ada pula yang menekankan data yang dilontarkan Jokowi bahwa ada 9 juta orang percaya Jokowi adalah bagian dari PKI.

Benarkah data yang Jokowi sebutkan itu?

Fakta

Jokowi Berkali-kali Keluhkan Rumor yang Menyebut Dirinya PKI

Bukan kali ini saja Jokowi menumpahkan kekesalan terkait rumor PKI. Sepanjang 2018 saja, Jokowi sudah beberapa kali mengungkap hal yang sama.

Pada 14 Maret 2018, di acara pembagian sertifikat kepada warga di Alun-alun Kota Serang, Banten, dia bahkan mengultimatum: “Awas kalau ketemu, tak (saya) 'gebuk' betul itu”.

Pada 17 Oktober 2018, lagi-lagi saat acara pembagian sertifikat di Marunda, Jakarta Utara, dia mengungkapkan kekesalan yang sama.

Begitu pula pada 31 Oktober 2018, saat hadir di acara Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jokowi kembali menyinggung soal itu.

Jokowi Pernah Minta Bantuan Babinsa

Jokowi tercatat pernah meminta bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) terkait isu Jokowi adalah bagian dari PKI. Dia menyampaikan hal itu dalam kegiatan apel Babinsa se-Indonesia, di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juli 2018.

Menurut Presiden, logikanya Babinsa dapat membantu menjelaskan bahwa PKI dibubarkan tahun 1965, sementara dirinya lahir tahun 1961. Tidak mungkin dalam umur 4 tahun, dirinya sudah menjadi anggota PKI. Jokowi juga menegaskan bahwa isu yang beredar itu mendorong keresahan di masyarakat.

Soal Data 6 Persen Warga Percaya Bahwa Jokowi PKI

Saat berkeluh kesah di Lampung, 23 November 2018 lalu, Jokowi tidak menyebutkan secara rinci dari mana datanya berasal. Namun, karena bukan hanya sekali ini saja Jokowi mengekspresikan kegeramannya, asal-usul data itu setidaknya dapat dilacak. Angkanya pun selalu sama, 6 persen warga percaya Jokowi PKI.

Laman resmi Setkab pernah memuat informasi soal ini saat melaporkan momen Jokowi mengklarifikasi beberapa isu pada 31 Oktober 2018. “Namun, menurut Presiden, banyak yang percaya dengan isu-isu itu [soal PKI]. Bahkan ada survei 6 persen atau 9 juta lebih yang percaya," demikian tertulis dalam laman Setkab tersebut.

Intinya, sumber yang Presiden dan Setkab rujuk atau maksudkan adalah informasi data dari sebuah hasil survei. Survei manakah yang dimaksud? Sayangnya, berulang kali Jokowi melontarkan data tanpa menyebut sumber yang jelas.

Survei SMRC

Klaim soal adanya warga masyarakat yang percaya Jokowi orang/terkait PKI pernah diungkapkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam paparan publiknya. Survei ini mengungkapkan ada 5,1 persen warga percaya Jokowi PKI.

Lembaga riset itu melakukan survei nasional dengan isu mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Survei ini dilakukan pada 3-10 September 2017 dengan 1220 responden secara multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Ia memuat salah satu isu perihal keterkaitan Jokowi dengan PKI.

Hasil survei dengan tingkat response rate 87 persen dan margin of error ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen tersebut, menghasilkan data bahwa 5,1 persen responden (warga) setuju dengan pernyataan “Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI." (PDF)

Ada 75,1 persen responden lainnya yang tidak setuju dengan pernyataan itu, serta ada 19,9 persen responden dengan jawaban tidak tahu/tidak menjawab.

Artinya, jika melihat hasil survei SMRC ini, penyebutan 6 persen warga percaya Jokowi PKI tidak tepat. Ada 5,1 persen warga setuju dengan klaim “Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI”.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran di atas, klaim bahwa ada 6 persen warga percaya Jokowi adalah PKI tidak sepenuhnya informasi yang tepat dan benar. Jika merujuk hasil survei SMRC pada 3-10 September 2017, responden yang mempercayai Jokowi adalah atau terkait PKI sebanyak 5,1 persen.

Tentu ada kemungkinan Jokowi menggunakan hasil survei lain. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Jokowi untuk selalu menyertakan sumber dan konteks ketika menyampaikan data dan informasi, terutama jika data tersebut menyangkut isu publik.

Apalagi, dalam kasus ini, Presiden Jokowi melontarkan data dalam kerangka memerangi hoaks yang merongrong dirinya sebagai pribadi, tokoh politik, serta presiden Indonesia.