tirto.id - Debat ketiga calon presiden yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik, berlangsung seru. Debat itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Dalam debat itu, Capres Prabowo Subianto mendapat sejumlah serangan dari Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan ketika disinggung alutsista bekas hingga diminta membeberkan sejumlah data.
Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengaku bersyukur capres Prabowo Subianto tidak terpancing untuk membuka data pertahanan Indonesia ketika dicecar oleh capres lain saat debat.
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa," kata Meutya dalam keterangannya, (8/1/2024).
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu mengatakan para capres yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan Indonesia secara terbuka tidak memahami risiko terbukanya data pertahanan pada kedaulatan negara. Sebab, kata dia, data pertahanan negara bersifat rahasia.
“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu," ucap Meutya.
Menurut Meutya, apabila data pertahanan dibuka ke publik secara sembarangan sama halnya dibocorkan ke negara lain.
“Apalagi debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain," tutur Meutya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan debat yang membahas pertahanan negara, seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, kata dia, memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi.
"Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan," kata Meutya.
Dalam debat, Capres Ganjar Pranowo membeberkan data indeks pertahanan dalam Minimum Essential Force (MEF) menurun dalam satu tahun terakhir. Penyebabnya pun dipertanyakan Ganjar kepada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Ganjar, Global Peace Index Indonesia, institut ekonomis, Global Military Index, International Center Conflict Study, Lowy Institute Asia Power, anggaran pertahanan, dan kapabilitas militer Indonesia menurun.
"Pak Prabowo Saya mau bertanya kepada bapak termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya?" ucap Ganjar mempertanyakan kepada Prabowo, Minggu (7/1/2024).
Capres Prabowo Subianto kemudian menerangkan alasan turunnya indeks pertahanan itu dengan mengutarakan mengenai pengalihan anggaran karena beberapa keadaan darurat. Prabowo juga menjelaskan mengenai alasan pembelian pesawat bekas.
Ganjar lalu menyayangkan jawaban Prabowo yang tidak menjelaskan mengenai turunnya indeks pertahanan. Sebab, baginya bukan mengenai keuangan dan dia pun tak menyinggung pembelian alutsista bekas.
Prabowo lalu menuturkan agar semua data yang dimilikinya dapat dijelaskan di luar forum debat. Sebab, dia merasa membutuhkan waktu untuk menjawab hal itu.
Sementara itu, Capres Anies Baswedan membeberkan kepada Capres Prabowo Subianto mengenai anggaran alutsista. Dana yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan, kata Anies, sungguh besar, yakni Rp700 triliun.
Namun sayangnya, digunakan untuk membeli alutsista bekas. Selain itu, pembelian alutsista bekas itu melibatkan orang dekat Prabowo melalui perusahaannya. Padahal, anggaran itu seharusnya digunakan untuk program pertahanan siber dan program lainnya yang lebih dibutuhkan.
"Anggarannya perlu kita tingkatkan tapi jangan keliru ancamannya juga mengalami pergeseran jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik supaya apa, supaya kekuatan yang kita miliki, mereka bisa bekerja dengan optimal tidak sia-sia," kata Anies.
Bagi Anies, keterbukaan anggaran dan pengelolaannya harus dibuka di hadapan publik sebagai pertanggung jawaban. Dia pun menantang Prabowo membuka data yang dimilikinya di ruang publik, bukan di tempat tertutup.
Prabowo lantas membantah bahwa dia hanya memberikan data di ruang tertutup. Dia menegaskan bahwa semua program yang dilaksanakannya sudah dipaparkan terlebih dahulu dengan Komisi I DPR RI sebagai salah satu pertanggung jawaban.
Dia juga menyayangkan bahwa Anies hanya mengungkap kejelekan-kejelekan. Hal itu dipandangnya sebagai sikap yang tak patut.
"Masa kita mau buka semua kekurangan kita semua, masalah kita, kita buka di depan umum. Apakah itu pantas di negara yang baik? Di negara maju masalah rahasia," tutur Prabowo.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Dwi Ayuningtyas
