tirto.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan sepakat menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp1,3 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Tambahan anggaran subsidi ini berlaku untuk bahan bakar minyak solar, minyak tanah, listrik, dan LPG 3Kg.
"Ini tidak termasuk untuk pertalite. Pertalite masih dalam perhitungan [masuk kompensasi di tahun ini]. Itu hanya subsidi yang saya sampaikan," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Dengan adanya tambahan ini, maka total anggaran subsidi menjadi Rp212 triliun. Subsidi ini tidak termasuk kompensasi yang akan dibahas oleh panitia kerja (panja B atau belanja).
Bendahara Negara itu merinci anggaran subsidi energi ini terdiri dari subsidi BBM jenis tertentu (solar dan minyak tanah) dari sebelumnya naik Rp600 miliar dari Rp20,9 triliun menjadi Rp21,5 triliun. Lalu, subsidi LPG 3Kg naik Rp400 miliar dari Rp117,4 triliun menjadi Rp117,8 triliun.
Selanjutnya, anggaran subsidi energi naik Rp200 miliar dari Rp72,3 triliun menjadi Rp72,6 triliun. Lebih lanjut, dia menyebutkan penambahan anggaran ini dikarenakan asumsi nilai tukar rupiah yang berubah dari sebelumnya Rp14.750 per dolar AS menjadi Rp14.800 per dolar AS.
"Seperti BBM, ada perubahan kurs. Ada perubahan dari volume penggunaan listrik. Itu yang akan menentukan berapa kemudian subsidi yang harus dibayarkan," jelasnya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga meminta tambahan belanja untuk cadangan pendidikan sebesar Rp3,9 triliun, belanja non pendidikan Rp11,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp3 triliun.
"Dengan adanya perubahan, maka kami mengusulkan tambahan anggaran total Rp19,4 triliun [termasuk untuk subsidi energi]," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
