Bamsoet Desak Pemerintah Menindak Penyeleweng Dana Otsus Papua

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 16 Agu 2023 11:16 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Bamsoet mendorong penyelesaian masalah Papua tidak hanya secara tindakan tegas aparat, tetapi juga pendekatan kesejahteraan.
tirto.id - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyinggung masalah konflik Papua sebagai salah satu masalah internal Indonesia berkaitan konflik global. Bamsoet mendorong pemerintah untuk tegas menindak penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

Saat menyampaikan pidato sidang tahunan MPR RI 2023 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023), Bamsoet menyinggung masalah kelompok bersenjata di Papua sebagai masalah bangsa. Ia mendorong penyelesaian masalah Papua tidak hanya secara tindakan tegas aparat, tetapi juga pendekatan kesejahteraan.

"Di dalam negeri, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan POLRI), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," kata Bamsoet.

Bamsoet juga menyinggung masalah penyelewengan dana otsus. Ia meminta agar pemerintah menindak tegas penyelewengan dana otsus.

"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," kata Bamsoet.

Di saat yang sama, Bamsoet mengingatkan dinamika geopolitik dunia mengalami perubahan signifikan dalam 20 tahun terakhir. Ia menilai ada pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik di tingkat kompetisi global. Ia menilai, kompetisi global juga mempengaruhi ekonomi dan militer negara.

"Di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk mempengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri, yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang kompleks," kata Bamsoet.

Bamsoet juga menilai, aliansi dan kemitraan geopolitik berubah. Beberapa negara memperkuat hubungan mereka melalui aliansi mapan.

Di sisi lain, peningkatan ketegangan dan kepentingan strategis membuat sejumlah negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri dan mencari mitra baru.

Bamsoet menilai, pendekatan geoekonomi semakin penting di tengah upaya globalisasi dan kemajuan teknologi. Ia menilai, masalah persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung hingga ketergantungan ekonomi antar-negara mempengaruhi dinamika geopolitik.

Kader Partai Golkar ini juga menilai perkembangan teknologi dan
transformasi digital membuat interaksi antar-negara lebih intensif di sisi politik, ekonomi dan sosial.

Teknologi, kata Bamsoet, juga berpotensi memicu konflik dan
persaingan. Perkembangan teknologi juga memicu lompatan di dunia mulai dari kemunculan teknologi komunikasi, internet dan digitalisasi, kecerdasan buatan hingga penerapan internet of things.

Selain itu, perkembangan teknologi selama 20 tahun terakhir memunculkan peningkatan kecanggihan di bidang teknologi keamanan dan militer serta perang siber.

"Untuk itu, selain urgensi proses transformasi Pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang sangat signifikan," kata Bamsoet.

Bamsoet juga mengatakan, Indonesia juga menghadapi ancaman keamanan secara non-tradisional seperti terorisme dan masalah siber. Ia mendorong perlunya kerja sama.


Baca juga artikel terkait SIDANG TAHUNAN MPR atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto

DarkLight