tirto.id - Awal 2019 di Gabon ditandai dengan upaya sekelompok militer mengkudeta pemerintahan Ali Bongo. Mereka menganggap kekuasaan Bongo yang telah bertahan selama sembilan tahun tidak berhasil menjawab segala kebutuhan rakyat Gabon dan karenanya layak untuk diruntuhkan.
Sebagaimana diberitakan Radio France Internationale, Senin (07/01/2019), sekelompok militer yang dikomandoi oleh Letnan Kelly Ondo Obiang, pemimpin Gerakan Patriotik Pertahanan dan Pasukan Keamanan Gabon, telah mengepung Radio Télévision Gabonaise (RTG) di Libreville dan menyandera beberapa orang, termasuk lima jurnalis. Mereka hendak mengumumkan kudeta dan akan segera membentuk “Dewan Restorasi” usai Bongo (di)lengser(kan).
Dalam sebuah video yang turut dilansir Guardian, Obiang tampak berada di sebuah studio radio mengenakan seragam militer lengkap dengan baret hijau ketika ia membaca pernyataan itu. Sementara dua tentara lain berdiri di belakangnya dengan senapan serbu. Obiang turut mengatakan bahwa kudeta itu merupakan pembalasan terhadap "mereka yang, dengan cara pengecut, membunuh rekan-rekan muda kita pada malam 31 Agustus 2016."
31 Agustus 2016 adalah saat Bongo, yang berstatus sebagai petahana, kembali menang dalam pemilihan presiden Gabon. Ia unggul tipis (49,80 persen) dari pesaingnya, Jean Ping (48,23 persen), alias hanya berselisih 1,57 persen suara. Hasil inilah yang kemudian segera menyulut kecurigaan kelompok oposisi hingga berujung bentrok dengan kelompok loyalis Bongo. Kerusuhan pun dengan cepat terjadi.
Dimulai dengan aksi pengunjuk rasa yang menyemut di ruas jalan di dekat gedung Dewan Nasional di Libreville. Tak lama berselang, massa menjarah toko-toko, bank dirampok, berbagai bangunan dihancurkan, termasuk salah satu properti milik wakil perdana menteri Gabon. Lebih dari 1.000 orang ditahan dalam kerusuhan ini.
Kembali ke rencana kudeta Obiang dkk. Sejatinya rencana mereka telah dilaksanakan sejak Jumat (04/01/2019) dini hari waktu setempat. Kepada orang-orang yang mereka temui, Obiang dkk. meminta agar mereka segera merebut bandara dan beberapa bangunan penting di Gabon. Ketika kemudian mereka berhasil menguasai RTG, pihak militer negara segera bertindak.
Berbagai kendaraan berat militer memblokir akses ke area sekitar RTG. Dengan cepat mereka juga berhasil membubarkan rencana kudeta Obiang dkk. hingga menewaskan dua anggota Obiang, dan berhasil membebaskan lima jurnalis yang disandera. Sementara Obiang yang sempat melarikan diri pun akhirnya ditangkap. Kendati pihak berwenang mengklaim mengendalikan situasi, namun, internet dan jejaring sosial tetap terputus. Jalan-jalan Libreville tetap kosong, toko-toko tutup, situasi masih berada dalam keadaan mencekam selama dua hari ke depan.
Dari pihak luar, seperti Presiden Chad, Idriss Déby, turut mengutuk upaya kudeta tersebut dan memberi dukungan terhadap pemerintahan Bongo. Sementara pihak Perancis melalui Menteri Luar Negeri mereka, Agnes von der Muhll, juga menganggap kudeta tersebut sebagai "upaya untuk mengubah rezim secara ekstrakonstitusional".
Gabon merupakan negara yang berada di pesisir barat Afrika, tepat di garis khatulistiwa, dengan luas wilayah 267.667 kilometer persegi, dan “hanya” berpenduduk 1,5 juta jiwa. Sejak merdeka dari penjajahan Perancis pada 1960, Gabon baru memiliki tiga presiden dan sistem multipartai baru diberlakukan sejak 1990-an.
Dengan sedikitnya jumlah penduduk, berlimpahnya cadangan minyak, serta maraknya investasi asing membuat Gabon menjadi salah satu negara paling makmur di kawasan Sub-Sahara Afrika. Hanya saja, persebaran kekayaaan yang amat timpang membuat sebagian besar rakyat Gabon masih hidup dalam kemiskinan.
Khusus Bongo, dengan keluarganya yang telah berkuasa di Gabon selama 52 tahun, suka atau tidak tentunya telah menimbulkan syak wasangka bagi banyak pihak, terutama kalangan oposisi. Maka kudeta yang dilakukan Obiang dkk., terlepas dari gagal atau tidak, memang seolah tinggal menunggu waktu.
Dua Kudeta Termutakhir yang Gagal: Turki 2016 dan Venezuela 2002
Pada 16 Juli 2016 lalu, sebuah faksi di tubuh militer Turki juga pernah melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kudeta yang konon dipimpin oleh Kolonel Muharrem Kose itu berakhir gagal. Kose bahkan dikabarkan tewas dikeroyok para pendukung Erdogan sebagai upaya penggagalan kudeta.
Sejak 1960, di Turki sudah terjadi lima kali percobaan kudeta oleh militer. Empat di antaranya berhasil dan baru gagal di era Erdogan. Padahal, yang dilakukan Erdogan untuk mengagalkan kudeta tersebut hanyalah mengirimkan pesan video lewat fitur FaceTime di iPhone.
Kala itu, ribuan personel militer Turki sejatinya telah menduduki lokasi strategis di seluruh Istanbul dan Ankara. Pengumuman kudeta pun telah disiarkan melalui gedung stasiun televisi TRT yang dikelola negara. Usai mengetahui pengumuman tersebut, Erdogan kemudian menggunakan FaceTime untuk menghubungi penyiar berita CNN Turk, Nevsin Mengu. Dan dari sana pula ia menyerukan agar ribuan rakyat Turki turun ke jalan melawan kudeta militer.
”Tidak ada kekuatan yang lebih tinggi selain kekuatan rakyat!” ucap Erdogan dalam pesan tersebut sebagaimana dilansir New York Times. Berawal dari seruan ini, masjid-masjid di Turki pun turut mengabarkan hal serupa.
Hasilnya luar biasa. Tank-tank tempur di penjuru kota diserbu. Initimidasi di langit lewat manuver-manuver jet F-16 dianggap omong kosong. Rakyat Turki betul-betul mengamuk siap bersimbah darah demi Erdogan yang ketika kerusuhan berlangsung justru tengah berlibur di sebuah resor di Marmaris—pantai di Mediterania.
Sekitar 20 menit setelah rakyat turun tangan, Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, juga turut mencari dukungan global lewat cuitannya di Twitter. Kudeta tersebut pun akhirnya sukses digagalkan hanya dalam tempo kurang lebih satu malam. Sekitar 250 orang, baik militer maupun sipil, tewas dalam momen mencekam tersebut.
Usai kudeta berhasil digagalkan, Erdogan dengan segera mengumbar tuduhan terhadap mantan kawan yang kini menjadi musuh politiknya, Fethullah Gulen, sebagai otak utama di balik semuanya. Gulen adalah seorang ulama yang juga pemimpin gerakan rakyat Hizmet dan kini tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).
Gulen yang tidak terima dengan tudingan tersebut menyerang balik Erdogan dan mengatakan bahwa kudeta itu merupakan rekayasa Erdogan dan partainya, AKP, untuk meraih simpati massa, sekaligus legitimasi untuk mengenyahkan oposisi. ”Ada kemungkinan bahwa hal itu bisa menjadi kudeta yang direkayasa oleh Partai AKP-Erdogan, dan itu bisa dimaksudkan untuk tuduhan lanjut terhadap Gulenists dan militer,” kata Gulen kala itu.
Otoritas keamanan Turki kemudian menangkap sekitar 2.300 tentara (termasuk yang masih aktif dan berpangkat tinggi) yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Lebih dari 110.000 pegawai pemerintah pun didepak. Termasuk di antaranya: 8.998 polisi, 6.152 pasukan, maupun 199 akademisi yang berasal dari berbagai universitas di seluruh Turki. Sementara dalam operasi terpisah yang digelar Kepolisian Istanbul, 21 orang yang dituding menggunakan aplikasi pesan terenskripsi ditangkap.
Salah satu kudeta di era 2000-an juga pernah terjadi di Venezuela pada April 2002. Kala itu, sekelompok tentara pembangkang yang didukung beberapa korporasi besar ini memaksa presiden Hugo Chavez keluar Istana Negara. Mereka menyerang ibu kota, serta mencanangkan status darurat sipil. AS (melalui CIA, tentu saja) juga turut mendukung penggulingan kekuasaan Chavez. Ketua Federasi Kamar Dagang Venezuela (Fedecamaras), Pedro Carmona, bahkan telah memproklamirkan diri sebagai presiden baru.
Namun, sebagaimana kudeta Turki, kudeta yang notabene berasal dari sayap kanan oposisi tersebut berhasil ditumpas oleh tentara loyalis Chavez hanya dalam tempo 47 jam. Camonara pun ditangkap dalam waktu singkat. Sementara pasukan Pengawal Presiden merebut Istana Miraflores dari kelompok militer pembelot bahkan tanpa melepaskan satu butir peluru.
Namun kini, Venezuela tengah dilanda krisis ekonomi parah. Hiperinflasi terus meroket: bahkan harga tisu toilet saja menjadi 2,6 juta Bolivar, yang menyebabkan orang di sana lebih sering cebok menggunakan uang kertas. Krisis ini merupakan imbas dari kebijakan Chavez yang menggunakan sebagian dana hasil penjualan untuk membiayai sejumlah program sosial (antara lain Misión Vivienda atau Misi Perumahan) guna mengurangi kemiskinan.
Editor: Nuran Wibisono
