tirto.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi akhirnya membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelayanan Kepemudaan. Pokja ini merupakan amanat Perpres 66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan. Arief Rosyid, salah satu tokoh muda yang ditunjuk menjadi anggota Pokja perwakilan nonpemerintah mengapresiasi keputusan yang diambil Imam.
"Pembentukan pokja ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas program-program pelayanan kepemudaan," ujar Arief dalam siaran pers yang diterima Tirto, Selasa (28/5/2019).
Mantan Ketum PB HMI periode 2013-2015 yang kini menjadi Direktur Merial Institute ini menyebut pihaknya telah mendorong Perpres Kepemudaan sejak 2014, sebelum Jokowi menjadi presiden. Kemudian pada 2015 Arief mengatakan menyampaikan tuntutan ini langsung kepada Presiden Jokowi. "Alhamdulillah tahun 2017, diterbitkan Perpres. Saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan komitmen Presiden ini berjalan dengan baik," ujar Plt Sekjend Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini.
Dari 35 anggota Pokja yang diteken Menpora, 30 di antaranya merupakan perwakilan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Sisanya, 5 anggota merupakan perwakilan masyarakat, akademisi dan praktisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 15 Perpres 66/2017. "Kami berterimakasih kepada Pak Menpora sebagai Ketua Pelaksana Tim Koordinasi," katanya.
Selain menetapkan anggota Pokja, Menpora sebagai ketua pelaksana koordinasi strategis juga meminta kementerian/lembaga untuk segera mengidentifikasi program kepemudaan tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan sinergi program dan kegiatan kepemudaan.
"Dengan koordinasi yang baik, kami berharap tidak ada lagi tumpang tindih program kepemudaan. Baik program yang mencakup isu kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, ke depan lebih terkoordinasi dan terukur pencapaiannya," lanjut Arief.
Selama ini, pembangunan kepemudaan memang dikerjakan oleh berbagai kementerian/lembaga. Penyusunan program kerap terhadang minimnya riset data dan partisipasi pemuda. Akibatnya pencapaian dan evaluasi program tidak bisa diukur dengan baik.
"Keterwakilan lembaga masyarakat di dalam Pokja tentu penting untuk memperjuangkan aspirasi pemuda. Istilahnya participatory policy making. Saya siap berkeliling ke OKP dan kelompok-kelompok pemuda, mendengar aspirasi teman-teman. Concern kita memang disitu," kata Arief.
