Apa Kabar Pemulihan Lombok Setelah Gempa Palu?

tirto.id - "Yang paling kelihatan ya dari aktivitas di pasar. Kalau dulu enggak ada yang jualan, sekarang sudah mulai ramai."

Begitulah keterangan Bambang Suprayogi, penduduk Lombok, Nusa Tenggara Barat soal kondisi terkini di Lombok. Tak hanya pasar, ia menyebut ladang dan sawah juga mulai digarap warga.

Meski gempa berkekuatan 3 skala Richter (sR) masih kerap terjadi, tapi Bambang mengatakan warga Lombok saat ini berangsur meninggalkan pengungsian. Mereka mulai menempati rumah sementara yang terbuat dari bambu atau tripleks.

"Pembangunan memang bertahap. Untuk sisa-sisa reruntuhan bangunan juga masih terus dibersihkan," ucap pria yang sehari-harinya berprofesi di bidang jasa travel itu kepada Tirto, Rabu (3/10/2018).

Kendati sudah mulai pulih, Bambang menyebutkan, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9/2018), membuat warga kembali was-was.

Katanya, orang-orang belum sepenuhnya pulih dari trauma akibat gempa berkekuatan 7 sR pada 5 Agustus 2018. Mereka khawatir gempa kembali terjadi.

Dengan situasi demikian, apakah pemerintah kesulitan menangani pemulihan pasca-bencana sekaligus?

Tidak Ada Pengurangan Perhatian

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjawab "tidak" dengan tegas. Bencana di Palu dan Donggala tidak membuat konsentrasi pemerintah terpecah. Ia mengklaim, tim BNPB saat ini masih ada yang bertugas di Lombok. Mereka tetap bersiaga dan tidak dipindah.

"Di Lombok sekarang dalam penanganan transisi darurat ke pemulihan. Ground breaking rumah dan bantuan untuk korban segera dicairkan," kata Sutopo di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (2/10/2018) kemarin.

Sutopo menyebut dana darurat siap pakai untuk pemulihan bencana alam di Lombok telah diidentifikasi untuk digunakan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jumlahnya mencapai Rp16,6 triliun.

"Jadi tidak ada pengurangan perhatian dan intensitas dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi," tegasnya.

Staf Ahli Menteri Sosial Syahabuddin juga memberi keterangan serupa. Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena penanganan keadaan pasca-bencana tidak cuma dilakukan pemerintah pusat. Dalam situasi seperti ini justru peran pemerintah daerah, lebih tepatnya Dinas Sosial, lebih besar.

Peran Dinas Sosial setempat sangat membantu pemerintah pusat dalam menangani bencana di dua daerah yang berbeda.

"Dinas Sosial di kabupaten/kota itu 'tangan kanan' Kementerian Sosial. Mereka yang selalu memonitor perkembangan rehabilitasi. Tidak akan mungkin turun bantuan kalau tidak ada informasi atau rekomendasi dari Dinas Sosial," jelas Syahabuddin pada kesempatan yang sama.

Selain BNPB dan Dinas Sosial, kepolisian juga punya andil dalam penanganan bencana di dua daerah tersebut. Polisi tidak lantas mengalihkan perhatian dari Lombok ke Palu-Donggala karena mereka juga ada di tiap daerah.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan polisi semakin mudah membantu karena kondisi di dua wilayah itu sudah berbeda.

"Yang [berdinas] di Palu adalah tim tanggap bencana seperti DVI [Disaster Victim Identification] karena masih harus mengidentifikasi mayat, sedangkan di Lombok sudah lebih kepada rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai membangun dan merehabilitasi pengungsi," kata Setyo.