Masuk tirto.id
tirto.id - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya merasakan protes besar pertama dalam pemerintahannya yang sudah diampu sejak 2022. Demonstrasi bertajuk “Turun Anwar” yang pecah di Kuala Lumpur dan Negara Bagian Selangor, Sabtu (26/7/2025), itu dimotori kubu oposisi dan diikuti sekitar 18.000 massa aksi.
Unjuk rasa yang terpusat di Lapangan Kemerdekaan tersebut menuntut pengunduran diri Anwar Ibrahim dari kursi perdana menteri. Hal itu didasari argumen adanya ketidakpuasan publik yang meningkat sebab kebutuhan biaya hidup semakin melejit. Anwar dituding gagal memberikan reformasi yang dijanjikan.
Dilansir Reuters, Anwar sedang menghadapi kritik atas kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan pemerintah. Termasuk perluasan pajak penjualan dan jasa serta penyesuaian subsidi yang dikhawatirkan menyebabkan lonjakan harga bagi konsumen.
Unjuk rasa itu terjadi dalam pekan yang sama ketika Anwar baru mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), peningkatan bantuan rumah tangga miskin, serta janji untuk menurunkan harga bahan bakar demi meredakan gejolak kekhawatiran publik.
Anwar juga tengah menghadapi isu tuduhan campur tangan di peradilan dan keraguan atas komitmennya terhadap upaya antikorupsi di Malaysia. Isu berhembus imbas tindakan jaksa yang mencabut tuntutan korupsi terhadap beberapa tokoh yang ditengarai berafiliasi dengan pemerintah. Namun, Anwar berulang kali membantah telah mencampuri urusan pengadilan.
Unjuk rasa besar-besaran pekan lalu semakin gaung karena dihadiri dua mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Mahathir, sudah berusia 100 tahun, menuding bekas anak didiknya tersebut menyalahgunakan jabatan untuk mengincar kasus hukum para pesaing politiknya.
"Mereka yang tidak bersalah akan didakwa, mereka yang berbuat salah akan dibebaskan," kata Mahathir dalam pidatonya saat unjuk rasa.
Sementara Muhyiddin, yang menjabat Ketua Perikatan Nasional (PN), menilai Anwar gagal mengamankan ekonomi rakyat Malaysia. Kebutuhan pokok yang melonjak disebut indikasi bahwa Anwar tidak peduli dengan rakyat. Koalisi oposisi PN merupakan aliansi lima partai termasuk Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
Anwar Ibrahim Tanggapi Demo dengan Kepala Dingin
Menanggapi hal itu, dilansir Antara, Sekretaris Politik PM Malaysia Anwar Ibrahim, Shamsul Iskandar, mengatakan rencana aksi protes "Turun Anwar", hanya bentuk kepentingan politis segelintir pihak. Dia menegaskan hal itu hanya upaya politik kelompok kecil yang berusaha mempertahankan keberadaannya.
Shamsul mengeklaim aksi unjuk rasa ribuan orang akhir pekan lalu itu bukanlah wujud nyata ketidakpuasan rakyat Malaysia kepada kepemimpinan Anwar Ibrahim.
"(Protes) Ini bukan tentang rakyat, ini tentang sekelompok kecil yang mencoba membalikkan apa yang gagal mereka capai melalui kotak suara," kata Shamsul Iskandar.
Anwar sendiri tampak menghadapi gelombang protes dengan kepala dingin. Sehari setelah unjuk rasa dilakukan, Anwar berbicara kepada media bahwa kubu oposisi dipersilakan untuk mengajukan mosi tidak percaya jika memang menginginkan dirinya turun dari jabatan.
Pernyataan itu sebagai tanggapan langsung atas ucapan tokoh oposisi Hamzah Zainuddin yang dalam beberapa kesempatan menyatakan mosi tidak percaya akan segera terjadi. Hal ini bagi Anwar justru akan semakin menunjukkan dukungan parlemen terhadapnya.
"Silakan saja, kami menyambutnya," kata Anwar kepada para wartawan, mengutip SCMP, Minggu (27/7).
Sejumlah pengamat politik negeri jiran justru banyak mengapresiasi kedewasaan PM Anwar dalam menangani massa aksi. Tak seperti pemerintahan sebelumnya, unjuk rasa direspons tanpa perlu melibatkan tindakan represif aparat penegak hukum dan pembubaran. Sikap ini dinilai menjadi modal tambah memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Malaysia.
Sebelumnya, Anwar mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang karena berhasil menjaga perdamaian aksi massa. Ia juga mengapresiasi para demonstran yang melakukan unjuk rasa dengan cara-cara yang damai.
“Sebagai perdana menteri, saya secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip demokrasi kebebasan berbicara dan berekspresi,” ujar Anwar pada Sabtu (26/7/2025) malam.
Situasi Politik dan Ekonomi Malaysia Tidak Baik-baik Saja
Kendati begitu, unjuk rasa besar-besaran yang dimotori kubu oposisi menandakan bahwa usaha menggoyang kursi kepemimpinan di Putrajaya (kediaman Anwar) terus berlangsung. Meski dinilai sejumlah pengamat bernuansa politis, belasan ribu orang yang berkumpul dan menyatakan kekecewaan dan keluhan terhadap kepemimpinan Anwar agaknya tidak dapat disederhanakan sebagai riak politik semata.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Edwin Martua Bangun Tambunan, melihat dalam konteks politik, agenda tunggang-menunggangi kepentingan pasti terjadi. Kelemahan pemerintah tentu saja dimanfaatkan kelompok oposisi untuk menekan pemerintahan.
“Dalam pengamatan saya, gelombang demonstrasi terhadap Anwar saat ini terjadi karena proses politik mengalami kemacetan. Kemampuan oposisi untuk mendesakkan perubahan melalui proses politik formal sepertinya juga terganjal,” ucap Edwin kepada wartawan Tirto, Senin (28/7/2025).
Masyarakat kelas menengah Malaysia memang berharap hasil nyata dari agenda reformasi yang dijanjikan pemerintahan Anwar dapat segera diwujudkan. Gelombang demonstrasi ini, kata Edwin, menjadi sinyal jelas bahwa situasi politik dan ekonomi Malaysia sedang tidak baik-baik saja.
Namun, efektivitas demonstrasi besar-besaran dengan agenda menggoyang pemerintahan Anwar perlu diuji dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat hampir bersamaan dengan demonstrasi itu, kabinet Anwar juga meluncurkan program populis mirip yang dilakukan di Indonesia, yaitu kucuran deras bantuan sosial.
Di sisi lain, koalisi yang digawangi Anwar masih solid, dan dukungan Yang Dipertuan Agung serta Majelis Raja-Raja yang memfasilitasi Anwar untuk membentuk pemerintah, juga belum tampak goyah. Karenanya, akan sulit untuk menyimpulkan pemerintahan Anwar dapat jatuh dengan mudah.
“Singkatnya, kubu Anwar sepertinya hendak membelah kekuatan masyarakat yang sempat kecewa terhadap pemerintah,” ujar Edwin.
Sementara itu, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, memandang stabilitas pemerintahan Anwar Ibrahim masih perlu dilihat lebih jauh karena punya modal dukungan yang kuat di parlemen. Terlebih lagi, Anwar memberikan kebijakan “intervensi” tidak langsung bagi rakyat seperti BLT dan subsidi bahan bakar.
“Namun perlu diperhatikan sejauh mana Pemerintah Anwar bisa mengatasi isu ekonomi dan korupsi. Jika akar masalahnya tidak segera ada jalan penyelesaian, bukan tidak mungkin tekanan terhadap pemerintahan Anwar juga akan semakin meningkat,” ujar Aska, sapaan akrabnya, kepada wartawan Tirto, Senin (28/7)
Dampak Kondisi Malaysia tehadap Indonesia
Kendati begitu, Aska menilai situasi politik yang tengah memanas di Malaysia belum terlihat berdampak langsung bagi Indonesia. Kemungkinan yang akan terganggu justru pada sektor bisnis, namun itupun diprediksi tidak terlalu signifikan.
Pasalnya, pelaku sektor bisnis tidak terlalu menyukai ketidakstabilan politik karena imbasnya buruk terhadap keberlangsungan operasional mereka. Selain itu, negara-negara regional ini masih akan awas terhadap situasi konflik perbatasan di segitiga Zamrud (Kamboja, Thailand dan Laos).
“Indonesia sendiri masalah-masalah yang dihadapi cukup banyak, kemungkinan pemerintah Indonesia juga akan fokus terhadap permasalahan internal yang terjadi,” kata Bhaskara.
Pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menilai posisi Anwar lebih bergantung pada kekuatan koalisi politiknya dan dukungan dari kekuasaan monarki Malaysia. Dinna menekankan sistem politik di Malaysia, membuat para Sultan yang tergabung dalam sistem rotasi kepemimpinan monarki memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang dapat menjadi perdana menteri.
Terlebih, Anwar sudah “dibantu” Raja Malaysia membentuk pemerintahan pada 2022 silam, dengan membujuk Barisan Nasional masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintahan. Dinna juga menyoroti struktur politik Barisan Nasional yang tidak bisa disamakan dengan partai politik biasa.
Meskipun secara formal terdiri dari berbagai faksi dan bisa tampil independen dalam pemilu, Barisan Nasional menjadi representasi utama kelompok Melayu dalam politik Malaysia.
“Selama koalisi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tetap utuh, dan para sultan masih menghendaki Anwar memimpin, posisinya relatif aman,” ujar Dinna kepada wartawan Tirto, Senin (28/7).
Meski Indonesia tak terkena dampak langsung dari krisis politik di Malaysia, menurut Dinna, efek tidak langsung terhadap soliditas ASEAN bisa sangat signifikan. Fokus Anwar sebagai ketua ASEAN berpotensi terpecah akibat tekanan dalam negeri, sementara kawasan tengah menghadapi berbagai konflik krusial.
Dinna mengingatkan konflik internal ASEAN seperti krisis Myanmar, serta ketegangan yang meningkat di perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos, butuh fokus kepemimpinan regional. Karenanya, Dinna menyayangkan tindakan Indonesia yang terlalu pasif dan hingga saat ini cenderung menyerahkan beban diplomasi kawasan sepenuhnya kepada Malaysia.
Apabila Indonesia tidak mengambil peran yang lebih aktif, bisa saja merusak kredibilitasnya sebagai salah satu pendiri ASEAN sekaligus pemimpin kawasan.
“Kalau stabilitas kawasan terganggu, dampaknya juga ke ekonomi dan investasi akan terasa luas, termasuk ke Indonesia,” kata Dinna.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
