Penyebab Demo di Malaysia hingga Tuntut PM Mundur dari Jabatan

tirto.id - Demonstrasi besar terjadi di Malaysia pada Sabtu (26/7/2025). Warga dari berbagai kalangan berdemo di Kuala Lumpur untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Aksi ini menjadi salah satu yang terbesar sejak Anwar menjabat pada akhir 2022, menandakan ketidakpuasan publik yang kian meluas.

Persoalan ekonomi menjadi pemicu utama protes, terutama biaya hidup yang melonjak, pemangkasan subsidi, dan kebijakan pajak baru yang dinilai menambah beban masyarakat.

Di luar isu ekonomi, demonstrasi ini juga menggambarkan kekecewaan yang lebih dalam terhadap apa yang dilihat publik sebagai kegagalan pemerintah menepati janji reformasi serta menjaga transparansi. Ketidakpercayaan ini diperkuat oleh berbagai kontroversi politik yang melibatkan elite pemerintahan.

Unjuk rasa mencerminkan tekanan besar terhadap Anwar dan kabinetnya. Seruan agar sang perdana menteri mundur menggema di tengah massa, menunjukkan ketidakpuasan yang bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek politik dan ideologis.

Situasi ini menjadi ujian penting bagi stabilitas pemerintahan Malaysia di tengah tantangan domestik yang kompleks.

Penyebab Demo dan Tuntutan Demonstran

Masyarakat menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengundurkan diri karena berbagai persoalan di seluruh negeri yang tidak berpihak pada rakyat.

Protes ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi yang memburuk—termasuk kenaikan harga barang pokok, pemotongan subsidi, dan kebijakan pajak baru yang dinilai memberatkan.

Selain itu, gaya kepemimpinan Anwar yang dianggap otoriter serta tidak konsisten dalam menunaikan janji-janji reformasi memperbesar gelombang ketidakpuasan.

Aksi yang diberi nama “Turun Anwar” diprakarsai oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan didukung oleh koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN). Massa mengenakan pakaian serba hitam dan berkumpul di sejumlah titik sebelum terkonsentrasi di Dataran Merdeka, pusat kota Kuala Lumpur.

Dua mantan perdana menteri—Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin—turut hadir, menyampaikan kritik terbuka terhadap kepemimpinan Anwar di hadapan massa.

Demonstran menyoroti kegagalan Anwar dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak mulai menjabat pada 2022.

Kebijakan seperti perluasan pajak penjualan dan jasa (SST), penghapusan sebagian subsidi bahan bakar, serta kenaikan tarif listrik untuk industri dianggap memperparah tekanan ekonomi.

Selain itu, tindakan yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi—termasuk penangkapan kartunis politik Fahmi Reza—memicu kekhawatiran akan menyempitnya ruang demokrasi.

Sebagai tanggapan atas meningkatnya tekanan publik, Anwar mengumumkan beberapa langkah populis menjelang aksi berlangsung. Ia menjanjikan bantuan tunai sebesar RM100 (sekitar Rp390 ribu) kepada seluruh warga dewasa, serta menurunkan harga BBM bersubsidi menjadi RM1,99 (sekitar Rp7.700) per liter.

Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. Di sisi lain, survei Merdeka Centre mencatat tingkat kepuasan terhadap Anwar masih bertahan di angka 55 persen, sebagian besar karena dianggap berhasil menjaga stabilitas politik selama masa transisi.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah mengenai tuntutan pengunduran diri Anwar Ibrahim. Meskipun aksi berakhir dengan relatif damai di bawah pengamanan ketat aparat, tekanan politik terhadap pemerintah tetap meningkat.