Antara SDM Rendah atau Lapangan Kerja Tak Tersedia?

tirto.id - “Jangan-jangan memang kita ini nggak siap SDM yang kompeten,” tutur anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada Jumat (11/7/2025).

Ia menduga banyaknya pengangguran itu disebabkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang belum mumpuni. Sehingga meski banyak lowongan kerja yang tersedia dari berbagai perusahaan namun tak terserap dengan baik.

Ketika dikonfirmasi ulang Tirto pada Selasa (15/7/2025), Zainul berkata bahwa dirinya bukan bermaksud mengerdilkan potensi SDM Indonesia yang kini memiliki total angkatan kerja sekitar 153 juta orang. Pernyataannya itu merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah untuk segera menciptakan lapangan kerja seluas mungkin bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini saya bilang ada kemungkinan, ada lowongan pekerjaan, tapi lowongan pekerjaan yang tersedia tidak match dengan kompetensi SDM yang kita punya, saya tidak mengatakan SDM tidak kompeten, nggak! Mungkin SDM kita kompeten, tetapi tidak match dengan lowongan pekerjaan yang ada," kata Zainul Munasichin saat dihubungi Tirto.

Dia menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut berdasarkan data pemerintah yang menyebutkan total investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama di 2025 mencapai Rp465,2 triliun. Namun di sisi yang lain, jumlah serapan tenaga kerja di Indonesia hanya 600 ribu.

Apabila dianalogikan, Zainul menyebut setiap nilai investasi Rp700 juta hanya mampu merekrut satu tenaga kerja. Padahal secara jumlah investasi year-on-year, Indonesia mengalami kenaikan hingga 15 persen.

"Serapa tenaganya kecil, kurang lebih kalau kita buat indeksnya berarti satu tenaga kerja direkrut itu membutuhkan investasi Rp700 juta, jadi Rp700 juta hanya merekrut satu tenaga kerja," kata dia.

Menurut Zainul, setidaknya ada tiga penyebab mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, investasi di Indonesia memiliki kecenderungan pada industri padat modal. Meski jumlah investasi tinggi tapi tidak selaras dengan penyerapan tenaga kerja.

"Contohnya, investasi di sektor pertambangan, itu kan padat modal Rp1 triliun hanya bisa menghasilkan lima ribu tenaga kerja. Berbeda dengan pertanian, dengan RP 1 triliun bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja," tuturnya.

Faktor kedua, menurut Zainul adalah modal biaya ekonomi yang tinggi sehingga menjadi beban bagi pengusaha. Dia mencontohkan banyaknya kasus premanisme di area usaha yang membuat investor harus merogoh kocek lebih dalam demi 'biaya keamanan'. Ongkos perizinan yang mahal dan banyaknya suap yang harus dibayar kerap jadi alasan perusahaan enggan menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak.

"Termasuk soal ormas segala macam begitu, jadi Rp700 juta yang diinvestasikan itu nggak langsung dikonversi menjadi serapan tenaga kerja, untuk bayar yang lain yang nggak perlu," katanya.

Selain itu, dia juga mempermasalahkan kinerja pemerintah dalam melatih tenaga kerja di Indonesia. Hingga saat ini, jumlah angkatan kerja yang diberi pelatihan oleh Kementerian Ketenagakerjaan hanya 300 ribu per tahun. Angka yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang mencapai 3,2 juta di 2025.

"Kemnaker menganggarkan Rp110 miliar untuk pelatihan tenaga kerja dalam pagu indikatif, dengan output Rp110 miliar 300 ribu tenaga kerja sedangkan angkatan kerja baru kita 3,2 juta, kan jauh sekali," jelasnya.

Kemudian, dia juga mengkritisi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dinilai lamban dalam melakukan sertifikasi kemampuan bagi para tenaga kerja. Dirinya mencatat BNSP hanya berhasil memberikan sertifikasi kepada 150 ribu tenaga kerja di bidang profesinya masing-masing.

"Walaupun investasinya besar, tapi kalau pemerintah tidak menyiapkan tenaga kerja yang punya kompetensi, yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, ya sama saja," kata dia.

Untuk memperbaikinya, Zainul mendesak pemerintah memperbaiki iklim pekerjaan dari hulunya. Pertama dia mendesak pemerintah menurunkan biaya ekonomi sehingga investasi di Indonesia tidak dibuat mahal dengan perizinan, regulasi, hingga pungli. Kedua, investasi yang masuk di Indonesia harus didorong dari kalangan padat karya, sehingga mudah untuk menyerap tenaga kerja dan sesuai dengan jargo pemerintah: hilirisasi.

Ketiga, kompetensi tenaga kerja harus dinaikkan. Dia menawarkan dua cara yaitu pendidikan vokasi dan peningkatan skill dari balai pelatihan kerja, serta sertifikasi di BNSP.

"Kalau mau melihat pemerintah itu serius atau tidak, ya lihat anggaran pendidikan vokasinya ada berapa? Berapa persen anggaran pendidikan vokasi dari seluruh anggaran pendidikan kita, kalau persentasenya kecil, berarti pemerintah nggak serius," ungkapnya.

Hal itu dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dan kekuatan untuk menata perizinan.

"Jadi kalau ada tenaga kerjanya yang nggak kompeten, atau kompetensinya kurang, itu bukan salah di tenaga kerjanya, yang salah pemerintahnya," ucap Zainul.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurrijal berencana memanggil sejumlah SMK untuk dimintai pendapat mengenai kondisi pendidikan di Indonesia dan relevansinya dengan dunia pendidikan saat ini. Dia berharap angkatan kerja yang berasal dari lulusan SMK atau SMA sederajat dan perguruan tinggi tidak lagi jadi pengangguran.

"Jadi kita undang mereka, supaya memberikan masukan nanti ketika sudah jadi sarjana atau lulusan (SMA/SMK) itu tidak jadi pengangguran," kata Cucun di Kompleks MPR/DPR RI, Selasa.

Mengutip data BPS pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK mencapai 9,01%. Angka tersebut merupakan angka pengangguran tertinggi yang kemudian disusul lulusan SMA 7,05 persen, dan perguruan tinggi 5,25 persen.

Tuntutan untuk mengevaluasi sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan dunia industri turut disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis Indonesia, sebagai tempat pelatihan ulang (reskilling), dan pelatihan lanjutan (upskilling) untuk menjembatani kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan dunia kerja.

“Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman. Mulai dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, sampai energi terbarukan. Negara harus hadir menciptakan sistem pembelajaran seumur hidup,” kata Puan, Selasa.

Kualitas Investasi dan Serapan Kerja

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengungkapkan bahwa jargon hilirisasi di Indonesia hingga saat ini belum berjalan baik. Salah satunya adalah dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja di tengah banyaknya pendirian pabrik di Indonesia.

Setidaknya dalam data BPS di 2023 tercatat ada 31.795 industri manufaktur yang telah berdiri di Indonesia.

Purwadi menyitir perolehan skor incremental capital output ratio (ICOR) yang dikeluarkan BPS Indonesia tercatat mencapai angka 6,33 pada akhir 2033. Sedangkan di negara tetangga nilainya bisa lebih rendah.

Malaysia dan Vietnam, misalnya, pada periode yang sama memiliki nilai ICOR masing-masing 4,5 dan 4,6. Hal ini menunjukan efektivitas dan efisiensi investasi di Indonesia lebih buruk dibanding Malaysia dan Vietnam.

Meski demikian, Purwadi menyebut peran pemerintah dalam menunjang investasi di Indonesia dinilai masih kalah dibanding Vietnam.

"Indonesia tidak sedang menuju negara industrialisasi, tapi Indonesia hanya menjadi tempat membangun pabrik, jadi kita hanya tempat pabrik, assemble, merakitnya saja. Sedangkan Vietnam, Thailand, Singapura memiliki industrinya sendiri," kata Purwadi saat dihubungi Tirto.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pakar Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Nur Effendi, yang melihat ada relasi antara melemahnya daya serap tenaga kerja dengan daya konsumsi masyarakat Indonesia yang ikut rentan.

Dia menjelaskan bahwa saat ini PMI (Purchasing Managers' Index) manufaktur Indonesia pada bulan Juni 2024 berada di angka 50,7. Hal itu menandakan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih dalam fase ekspansif atau meningkat secara kegiatan ekonomi.

Namun di balik tren yang positif tersebut ditemukan adanya penurunan daya beli masyarakat.

"Jadi ada situasi ekonomi yang begitu tidak baik, ada masalah struktural, belum lagi kalau kita bongkar, nanti siapa yang menganggur itu? Apakah mereka dari kalangan sarjana teknik, atau sarjana lainnya," kata Tadjuddin.

Saat ini, kata Tadjuddin, perusahaan manufaktur semakin jeli dalam memilih tenaga kerja. Tren latar belakang pendidikan tertentu yang di masa lalu menjadi jaminan untuk masuk kerja kini tak berlaku lagi.

Ada sisi lain yang harus dikuasai para angkatan kerja yaitu keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri agar dilirik oleh HRD atau biro SDM di perusahaan.

"Karena biayanya untuk melatih mereka supaya terampil itu besar, nah perusahaan dalam keadaan seperti itu, dia tidak mau memilih asal, dan kemudian men-training, karena biaya training itu besar," ungkapnya.