tirto.id - Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdebat tentang kualitas program masing-masing soal solusi untuk masalah banyaknya pelajar putus sekolah di DKI Jakarta yang mencapai ratusan ribu anak.
Perdebatan Dua Calon Gubernur DKI Jakarta itu terjadi di salah satu sesi dalam acara Debat Final Cagub DKI Jakarta 2017 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (12/4/2017).
“Ada 116 ribu anak usia 16-18 tahun di Jakarta yang kini tidak berada di sekolah. Ini bom waktu untuk masalah pengangguran dan masalah sosial. Pak Basuki (Ahok) solusinya apa?” Kata Anies memulai perdebatan.
Sebelum menjelaskan solusinya, Ahok mengatakan sebenarnya angka partisipasi kasar untuk siswa usia sekolah di DKI Jakarta kini lebih baik dari sebelumnya. Namun, dia mengakui jumlah siswa putus sekolah di ibu kota memang besar dan memerlukan solusi.
Menurut Ahok, dirinya mempersiapkan solusi untuk masalah ini dengan merancang program perekrutan tenaga harian lepas Pemprov DKI Jakarta.
Ahok mengimbuhkan para tenaga harian lepas itu akan dipekerjakan di program bedah rumah dan perbaikan atap rumah kumuh dengan rangka baja ringan. Mereka juga bisa disalurkan ke sejumlah kegiatan Dinas Pekerjaan Umum lainnya.
“Program ini untuk tampung mereka yang putus sekolah, gajinya UMP, dan mereka juga diberi pelatihan serta dikasih sertifikat,” kata Ahok.
Menanggapi jawaban ini, Anies berujar, “Tujuannya sama dengan saya. Bedanya pak Basuki hanya melihat alat bagi solusi ini cuma pemerintah.”
Menurut Anies, solusi untuk menyelamatkan para pelajar putus sekolah di DKI Jakarta bisa melibatkan semua kalangan masyarakat sipil dan kalangan pengusaha.
Dia mencontohkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tak hanya menjanjikan pelatihan kerja dan kursus bagi mereka yang terlanjur putus sekolah. KJP Plus juga akan melibatkan masyarakat sipil dan swasta.
“Tak mengandalkan pemerintah saja. KJP Plus ada pelatihan yang melibatkan pihak swasta. Interaksinya program ini jauh lebih luas,” ujar Anies.
Praktiknya, menurut Anies, dijalankan dengan membentuk konsorsium pengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Jakarta. Konsorsium melibatkan sebanyak mungkin perusahaan.
“(Yang terlibat di konsorsium) Tak hanya pengusaha yang dekat dengan gubernur atau wakil gubernur saja,” kata Anies.
Adapun Ahok mengaku heran dengan penilaian Anies. Program perekrutan pekerja harian lepas yang menyasar para warga yang tak memiliki ijazah sekolah tinggi secara otomatis akan melibatkan pihak swasta.
Alasan Ahok, program itu justru mempersiapkan sumber daya tenaga kerja, yang selama ini tidak memiliki ijazah sekolah resmi, agar menjadi pekerja terampil. Sebabnya, setelah peserta program rekrutmen tenaga kerja harian lepas Pemprov DKI Jakarta mendapatkan pelatihan, mereka bisa lebih mudah terserap sektor swasta dan berpeluang menerima gaji yang lebih baik dari standar UMP.
“Kami hanya melakukan porsi yang tak bisa dilakukan oleh pihak swasta. Selama ini sektor swasta kesulitan cari tenaga kerja terampil karena banyak warga belum dilatih,” kata Ahok.
Nah, setelah melihat cara keduanya berdebat, keputusan soal solusi mana yang paling baik, ada di tangan para pemilih di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
