Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan pabrik kelapa sawit (PKS) agar tidak mempermainkan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani. Pemerintah pun menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi perusahaan yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia.
Amran mengatakan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto setelah muncul laporan penurunan harga di tingkat petani. Padahal, pada saat yang sama, harga CPO global mengalami kenaikan dan nilai tukar dolar AS menguat.
"Pak Presiden menelepon dan bertanya kenapa terjadi penurunan harga TBS. Saya sampaikan bahwa ini anomali," ungkapnya dalam keterangan pers usai rapat terbatas (Ratas) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Amran, pemerintah kemudian mengumpulkan sekitar 700 pelaku usaha sawit dari berbagai daerah untuk mencari penyebab penurunan harga tersebut. Dari total sekitar 1.900 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Indonesia, pemerintah menemukan ratusan perusahaan yang belum menaikkan harga pembelian TBS sesuai perkembangan pasar.
Kondisi tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena petani seharusnya turut menikmati kenaikan harga CPO internasional.
"Harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10 persen, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang dinilai merugikan petani sawit, apalagi sawit menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga di Indonesia.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan terdapat sekitar 15 juta petani plasma sawit. Jika dihitung bersama anggota keluarganya, jumlah masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut diperkirakan mencapai 30 juta jiwa.
Pemerintah, kata Amran, juga akan memastikan kebijakan di sektor sawit berpihak kepada petani.
"Nah ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat," tegas Amran.
Sebagai bentuk pengawasan, Kementerian Pertanian langsung mengirim surat kepada Kapolri agar dugaan penyimpangan dalam pembentukan harga TBS dapat ditindaklanjuti. Surat tersebut juga ditembuskan kepada para Kapolda dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di daerah sentra sawit.
Amran menyebut langkah itu sudah berdampak pada perbaikan harga di lapangan. Jika sebelumnya terdapat 274 PKS yang belum menaikkan harga pembelian TBS, kini jumlahnya telah berkurang signifikan.
"Dari 1.900 PKS, yang belum menaikkan harga sekarang tinggal sekitar 100. Kurang lebih 90 persen sudah kembali seperti semula," ujarnya.
Pemerintah memperkirakan pemulihan harga TBS akan berlangsung dalam waktu dekat.
"Kami yakin, satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali dan Insyaallah ke depan dengan (kebijakan ekspor) satu pintu, ini ke depan harga TBS akan semakin baik," lanjutnya.
Selain TBS, dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengingatkan importir komoditas pangan, termasuk kedelai, agar tidak memanfaatkan situasi global untuk menaikkan harga secara berlebihan. Pemerintah, kata dia, siap memberikan sanksi administratif berupa penghentian izin impor bagi perusahaan yang dinilai mengambil keuntungan secara tidak wajar.
"Kami ingin ada empati kepada masyarakat. Kalau ada yang menaikkan harga semena-mena, izin impornya tidak keluar tahun berikutnya," tukas Amran.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
