Aliran Rp300 Triliun di Kemenkeu, DPR: Penyelewengan Integritas

Puteri Komarudin menilai penyelewengan yang terjadi dalam tubuh Kemenkeu terjadi akibat remunerasi yang cukup besar pada lembaga tersebut.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Terbit 13 Mar 2023 04:59 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers secara daring disaksikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (tengah), Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi (kiri), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo (kedua kiri), Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo (kedua kanan), dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh (kanan) terkait penanganan internal Kementerian Keuangan atas kasus Rafael Alun Trisambodo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (24/2/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

tirto.id - Tindak kekerasan dilakukan oleh anak salah satu mantan pejabat Ditjen Pajak membuka kotak pandora di Kementerian keuangan RI. Gaya hidup glamor sejumlah petinggi dan keluarganya hingga dugaan transaksi mencurigakan capai Rp300 triliun ikut menjadi sorotan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai penyelewengan yang terjadi dalam tubuh Kemenkeu terjadi akibat remunerasi yang cukup besar pada lembaga tersebut. Hal tersebut menurutnya adalah salah satu wujud penyelewengan integritas.

"Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai Pajak dan Bea Cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara," katanya dalam pernyataannya, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Sebagai salah satu Mitra Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan pun diminta untuk meninjau kembali dan mengevaluasi upaya penegakan integritas yang telah berjalan. Ia menyampaikan bahwa aksi penyelewengan tersebut berpotensi memberikan persepsi negatif bagi Kemenkeu.

Di samping itu, Puteri juga mengusulkan agar Kemenkeu menggandeng pihak penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Ini perlu untuk pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Tentunya dengan berkolaborasi bersama stakeholders terkait, seperti BPK, BPKP, PPATK, hingga Aparat Penegak Hukum lainnya,” kata Puteri.

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa diperlukan penguatan nilai-nilai integritas untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak 2002. Ia mendorong Kemenkeu untuk melakukan transformasi di semua lini.

“Sehingga,Kemenkeu tidak hanya melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM),” lanjutnya.