Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah tidak masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) karena biasanya permasalahan perizinan di sektor perumahan sudah diselesaikan pada saat sebelum rumah dibangun.
Tidak hanya itu, yang mendorong sebuah proyek masuk ke dalam PSN adalah karena proyek tersebut mengalami kendala perizinan dan bukan masalah untuk mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah.
"Sebenarnya, tahu nggak sih yang dimaksud PSN apa? PSN itu bukan urusan insentif, PSN itu adalah proyek yang karena besarannya strategis, perlu percepatan perizinan dasar. Hanya itu, jadi jangan dibanyangin ini nanti akan dapat insentif fiskal. Kalau ngomongin PSN, lebih banyak percepatan perizinan dasar," kata Susiwijono kepada awak media, di sela acara Midyear Challenge 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
Sehingga, membutuhkan dukungan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memasukkan proyek bersangkutan ke dalam PSN.
"Nah, kalau perumahan, perizinan dasarnya kan sudah pasti, sebagian besar sudah selesai semuanya. Dan itu (proyek yang membutuhkan percepatan perizinan) masuk. Hanya, sekarang kan berproses semuanya," kata Susiwijono.
Sampai saat ini, Kemenko Perekonomian tengah membahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan kementerian teknis lainnya untuk membahas proyek apa saja yang sekiranya mempunyai dampak besar bagi perekonomian nasional, namun mengalami kendala pada perizinan dasar. Setelah itu, baru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto dan meminta assesment kepada orang nomor satu di Indonesia itu.
"Kalau PSN kan bisa dibahas lagi. Kita dengan Bapenas kan diskusi terus nih, tinggal nanti kita laporkan bersama-sama. Sesuai PP-nya, PSN itu nanti diputuskan di bawah Presiden, pengaturan detailnya dalam bentuk Permenko (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Jadi, ada di PP-nya khusus ini PSN," sambung Susiwijono.
Sebelumnya, Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, menjelaskan tak masalah kalau Program Pembangunan 3 Juta Rumah tak masuk PSN. Pasalnya, dukungan terhadap program yang digagas Prabowo ini sudah sangat besar dari pemerintah.
"Yang penting kan itu keberpihakan daripada langkah-langkah hari ini sangat nyata dukungan daripada pemerintah," ucap dia, kepada para pewarta, usai menghadiri Rapat Koordinator di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
