Menuju konten utama
Pemilu Serentak 2024

Alasan JK Belum Bertemu Megawati: Menunggu Konsolidasi PDIP

JK sebut sebelum ia bertemu Megawati, sejumlah pengurus PDIP bertemu pengurus partai koalisi pengusung AMIN.

Alasan JK Belum Bertemu Megawati: Menunggu Konsolidasi PDIP
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kiri) bersama Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai silaturahmi di Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (4/10/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

tirto.id - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, mengungkap alasan belum bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sosok yang akrab disapa JK tersebut menjelaskan Megawati saat ini masih melakukan konsolidasi di internal PDIP pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

“Bu Mega konsolidasi dulu internal luar biasa kan partai besar mesti konsolidasi,” kata JK di Gedung Cyber 2, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

JK menyampaikan sebelum pertemuannya dengan Megawati, sejumlah pengurus PDIP melakukan pertemuan dengan pengurus partai pendukung dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

“Itu antara pimpinan-pimpinan partai itu komunikasinya bagus, dan jalan,” kata dia.

JK menyampaikan pertemuannya dengan Megawati tidak mengatasnamakan Partai Golkar, namun dia berharap bahwa pertemuan tersebut dapat dinilai sebagai konsolidasi bangsa.

“Saya kan bukan partai. Saya tidak ada partai. Saya sih Golkar, tapi tidak di pimpinan, tidak di pengurus, tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional bagaimana negeri ini tanggung jawab sebagai apalah pernah di pemerintahan,” kata dia.

Sebelum bertemu dengan Megawati, JK mendorong partai-partai yang ada di DPR untuk segera menyelesaikan hak angket kecurangan pemilu. Dia berharap dukungan dari partai politik dapat mengupayakan hak angket menjadi pembahasan serius di DPR.

“Seperti yang saya katakan, hak angket itu memang tugas DPR, anggota DPR yang dipilih untuk mengawasi pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasannya itu bertanya apabila ada masalah yang oleh pandangan DPR harus diklarifikasi oleh pemerintah,” kata dia.

Dia meminta publik untuk tak meragukan komitmen partai politik dalam proses hak angket. Hal itu merujuk kepada keraguan publik yang melihat sikap Nasdem dan PPP yang tak ikut andil dalam proses hak angket.

“Nanti kita lihat prosesnya saja. Jangan ragu, belum apa-apa sudah ragu," kata dia.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz