tirto.id - Sidang paripurna ke-13 masa sidang VI tahun 2023-2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024) diwarnai hujan interupsi hak angket.
Tiga fraksi secara terbuka menyatakan dukungan pembentukan hak angket lewat anggota mereka. PKS lewat Aus Hidayat Nur, PKB lewat Luluk Nur Hamidah, dan PDIP lewat Aria Bima.
Ketiganya lantang menyuarakan pelaksanaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.
Sikap tiga fraksi ini tidak lepas dari posisi mereka di Pilpres 2024. PDIP merupakan partai utama pendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sementara PKB dan PKS adalah partai pengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Namun demikian, dua partai lain yang masing-masing berada di kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin tidak bersuara dalam rapat paripurna tentang hak angket, yakni PPP dan Partai Nasdem.
Anggota Fraksi PPP, Achmad Baidowi alias Awiek setelah sidang mengatakan pihaknya terlebih dahulu melakukan rapat untuk menentukan sikap ihwal rencana mengajukan hak angket.
"Kita belum rapat, kemungkinan nanti siang atau besok. Saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil, banyak yang izin hari ini, besok mungkin akan rapat," kata Awiek kepada awak media di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Menurut Awiek, hak angket merupakan hak politik para anggota dewan di DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap, karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya enggak hilang," ucap Awiek.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari, memastikan partainya siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. Menurutnya, partainya membutuhkan tanda tangan dari setiap anggota fraksi Partai Nasdem untuk hak angket.
"Tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai Nasdem," kata Taufik di Kompleks Parlemen usai rapat paripurna.
Saat ini, kata Taufik, Nasdem masih menunggu PDIP sebagai inisiator hak angket. Di sisi lain, tambahnya, komunikasi dengan Fraksi PDIP terus dilakukan.
"Komunikasi sedang berjalan. Tinggal kita tunggu hasilnya seperti apa, tetapi yang jelas, tadi saya juga sudah konfirmasi kepada sekretaris fraksi, kita menyatakan kita siap mengawal ini," tukas Taufik.
PKS, lewat Syahrul Aidi Maazat memastikan upaya hak angket menjadi nyata. Ia mengaku proses lobi berjalan antarpimpinan fraksi di DPR.
"Nanti di tingkat pimpinan fraksi, secara pastinya ada lobi fraksi. Kapan harus digulirkan dan kemudian prosesnya," kata Syahrul usai berorasi bersama pendemo pendukung hak angket di depan Gedung DPR RI, Selasa (5/3/2024).
Dalam proses lobi, Syahrul menjelaskan kepada setiap partai politik bahwa mereka bukan tidak mau kalah, namun berharap ada koreksi atas proses pemilu karena ditemukan dugaan kecurangan.
"Yang menjadi catatan kita bukan tidak siap kalah. Tapi yang kita tolak ini adalah ketidakdilan dan ketidakjujuran dalam prosesnya," kata dia.
Hendak Bermain Aman?
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai sikap PPP dan Nasdem yang bungkam soal hak angket dalam sidang paripurna merupakan sinyal bahwa mereka ingin bermain aman.
"Biasanya begitu-begitu karena masih ada kekhawatiran, ada juga kayaknya masuk angin atau operasi senyap yang membuat tidak sekeras yang dibayangkan, artinya mungkin masih ada sandiwara," kata Pangi, Selasa.
Pangi mengatakan, kondisi kedua partai sudah mengarah pada sikap tidak serius untuk hak angket.
"Itu menunjukkan setengah hati," kata Pangi.
Pangi menilai, salah satu faktor yang dapat ditarik adalah soal kemungkinan Nasdem dan PPP ingin merapat ke kubu Prabowo-Gibran. Sinyal ini menandakan PPP dan Nasdem masih berharap kekuasaan. Mereka sadar kekuasaan berpotensi menjauh jika mereka vokal, maka itu keduanya memilih main aman dengan bersandiwara politik.
Selain itu, tambah Pangi, ada kemungkinan kartu mati politik kedua partai tersebut dipegang “penguasa” sehingga membuat mereka enggan bersikap keras.
"Jadi banyak misteri kepentingan kenapa [mereka] enggak keras. Mereka masih belum sepenuh hati karena enggak mau terlalu ekstrem, lebih moderat, lebih soft," kata Pangi.
Sementara itu, analis politik dari SMRC, Saidiman Ahmad, juga melihat bahwa manuver PPP dan Nasdem adalah sinyal politik keduanya siap merapat ke kabinet Prabowo-Gibran.
"PPP dan Nasdem terlihat punya peluang cukup besar untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan mendatang. Kedua partai ini juga adalah bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Walaupun berseberangan politik dengan koalisi Prabowo pada Pilpres 2024, kedua partai terlihat masih terus membangun komunikasi dengan Jokowi," kata Saidiman, Selasa.
Ia menilai, peluang bergabungnya kedua partai ini dengan kubu Prabowo-Gibran cukup tinggi, apalagi kubu Prabowo-Gibran masih butuh kekuatan di parlemen. Koalisi TKN masih butuh beberapa persen untuk menjaga kebijakan pemerintahan Prabowo dapat berjalan lancar lima tahun ke depan.
Nasdem dan PPP memilih tidak frontal dengan kubu Prabowo-Gibran demi menjaga hubungan. Namun Saidiman menekankan tidak tahu situasi sebenarnya.
"Tentu kita tidak tahu yang sebenarnya. Tapi melihat manuver politik yang nampak, itu bisa dibaca sebagai tanda bahwa kedua partai ini membuka peluang bergeser ke koalisi [paslon nomor urut] 2. Dari sisi 2, mereka juga sangat membutuhkan satu atau dua partai menengah untuk memperkuat koalisi mereka di parlemen," tutur Saidiman.
Saidiman menyarankan PPP dan Nadem segera menentukan sikap politik karena publik melihat mereka mulai condong ke kubu Prabowo-Gibran.
"Idealnya PPP dan Nasdem lebih menegaskan posisi politiknya," pungkas Saidiman.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Irfan Teguh Pribadi
