Aksi Nyaris Unfriend Korea Utara-Malaysia

Infografik Hubungan Diplomatik Korut-Malaysia
Wartawan berebut mengambil gambar mobil pejabat Korea Utara saat meninggalkan kedutaan Korea Utara, (23/2). Foto/Reuters/Athit Perawongmetha
Oleh: Windu Jusuf - 8 Maret 2017
Dibaca Normal 2 menit
Pyongyang ngambek karena kepolisian Malaysia menolak permintaan agar jenazah Kim Jong Nam dikembalikan ke tanah air. Kuala Lumpur pun dituduh sekongkol dengan Seoul.
tirto.id - Semua gara-gara kematian Kim Jong Nam, saudara tiri Paduka Pyongyang Kim Jong Un, di Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. Sesuai undang-undang setempat, warganegara asing yang meninggal di Malaysia, termasuk Kim Jong Nam, harus diotopsi di dalam negeri sebelum dikembalikan ke negara asal.

Pyongyang bersikeras agar jenazah Kim Jong Nam diterbangkan ke tanah air. Kepolisian Malaysia menolak mentah-mentah dengan alasan bahwa pemulangan jenazah harus memenuhi syarat verifikasi DNA dari kerabat dekat. Menolak mengakui seluruh temuan otopsi, Pyongyang menuduh Kuala Lumpur bersekongkol dengan Seoul.

Perkembangan terbaru, minggu lalu Kuala Lumpur mengumumkan akan mengusir duta besar Korea Utara Kang Chol. Pada Senin (6/03/17), ancaman lain menyusul: kebijakan bebas visa untuk warga Korea Utara akan dibatalkan. Tindakan Kuala Lumpur dibalas Pyongyang dengan melarang warga Malaysia untuk meninggalkan Korea Utara, yang selanjutnya juga ditanggapi Kuala Lumpur dengan melarang warga Korea Utara meninggalkan Malaysia.

Selama ini terdapat mitos bahwa Malaysia dan Korea Utara menjalin hubungan spesial, dengan asumsi bahwa Malaysia adalah sedikit dari negara yang beruntung memiliki kedutaan besar negara yang paling terisolir itu. Benarkah demikian? Bagaimana selama ini hubungan kedua negara terjalin?

Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi

Hubungan diplomatik kedua negara resmi terjalin mulai 2003. Pariwisata menjadi salah satu sektor kunci kerjasama Korea Utara dan Malaysia, dua negara di kawasan Asia Pasifik yang beberapa tahun terakhir serius menggarap lahan plesiran domestik. Ini dilakukan dengan penerapan aturan bebas visa sejak 2009.

Pada 2014, Tan Han Soong, CEO Yangtze Cruise and Tour Sdn Bhd (biro jasa perjalanan Malaysia yang berwenang mengurusi akomodasi wisatawan Malaysia ke Korea Utara) mengklaim bahwa sejak 2001, 1000 warga Malaysia telah mengunjungi Korea Utara. Angka ini paralel dengan meningkatnya jumlah turis ke Korea Utara secara global, dari 700 (2004) ke 6000 (2014).

Adapun dalam kerjasama dagang, statistik rilisan Malaysia External Trade Development Corp (Matrade) mengungkapkan, ekspor Malaysia ke Korea Utara sebagian besar adalah minyak sawit dan produk-produk olahan sawit, kertas dan bubur kertas. Sementara, Malaysia mengimpor mesin dan produk-produk kimia dan mesin senilai US$1.574.095 pada 2016.

Menurut sumber sama, terdapat kenaikan signifikan dari volume dagang kedua negara yang sebelumnya hanya bernilai US$4.722 (2012), menjadi US$1.747.245 (2014) dan US$5.104.566. Namun jumlah ini menyusut ke angka US$4247808 pada 2016, karena jumlah penurunan jumlah ekspor dari Malaysia.

Dari data yang dihimpun oleh Congressional Research Service (lembaga thinktank Kongres Amerika Serikat), Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih menyumbang lebih dari 70 persen keseluruhan volume dagang internasional Korea Utara. Ilustrasi yang diperoleh dari Observatory of Economic Complexity yang berbasis di MIT, menunjukkan bahwa Malaysia tidak termasuk dalam 10 besar mitra dagang Korea Utara. Sebaliknya, Korea Utara juga tidak masuk hitungan 10 besar mitra dagang Malaysia.


Isu Keamanan

Prashanth Parameswaran, editor majalah The Diplomat mengemukakan bahwa relasi Pyongyang dan Kuala Lumpur tak selamanya mulus. Isu keamanan internasional menjadi salah satu akarnya. Bagi Pyongyang, hubungan Malaysia dan Korea Utara yang bermula pada 1970an dibangun dalam kerangka memperluas jejaring dengan negara-negara di luar Blok Timur serta memperkuat posisi di hadapan Korea Selatan.

Aliansi dengan Barat sampai dekade 1960-an membuat Malaysia menjadi salah satu front anti-komunis terpenting di Asia Tenggara. Namun sejak merdeka pada 1967, kebijakan luar Malaysia negeri mengarah pada posisi non-blok, seperti halnya banyak negara di kawasan ASEAN lainnya.

“Hal ini menjelaskan mengapa Malaysia mampu memperkokoh hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, kendati terdapat perbedaan sikap dengan Washington dalam banyak hal … Departemen Luar Negeri Malaysia tetap menolak mengakui Israel … menjalin kerjasama dengan Iran dan Korea Utara, hingga mempererat hubungan dengan Tiongkok,” demikian Prameswaran.

Di sisi lain, status non-blok tersebut juga mempermudah Korea Utara menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara di luar Malaysia.

Hal lain yang perlu diamati adalah dalam isu keamanan global. Malaysia mendukung Proliferation Security Initiative (PSI) yang didukung AS untuk mencegah lalu-lintas senjata nuklir baik oleh aktor negara maupun non-negara (termasuk Korea Utara). Pada 2014, Malaysia mulai memberlakukan pembatasan teritori udaranya untuk Air Koryo (maskapai penerbangan nasional Korea Utara).

Dua tahun berikutnya, Malaysia secara resmi mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB no.2270 yang mengutuk uji coba nuklir Korea Utara pada 6 Januari 2016 dan peluncuran roket jarak jauh sebulan sesudahnya. Adopsi atas resolusi tersebut membawa konsekuensi khusus pada hubungan Malaysia dan Korea Utara: Kuala Lumpur dituntut meninjau ulang kembali seluruh kontrak-kontrak bilateral yang melibatkan Korea Utara.

Di tengah jumlah musuh yang lebih banyak ketimbang kawan, siapa paling yang dirugikan oleh ketegangan diplomatik ini?

Baca juga artikel terkait PEMBUNUHAN KIM JONG NAM atau tulisan menarik lainnya Windu Jusuf
(tirto.id - Politik)

Reporter: Windu Jusuf
Penulis: Windu Jusuf
Editor: Maulida Sri Handayani
DarkLight