Menuju konten utama

AHY Singgung Pembangunan IKN oleh Jokowi Terburu-buru

Menurut AHY pembangunan IKN harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik oleh Jokowi.

AHY Singgung Pembangunan IKN oleh Jokowi Terburu-buru
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/rwa.

tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang menurutnya dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo di waktu yang salah. Salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi negara yang sedang di masa pemulihan usai pandemi COVID-19.

"Demokrat setuju untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Hal itu mengingat, kondisi Kota Jakarta sudah tidak ideal lagi," kata AHY dalam pidato politik kebangsaan di hadapan kader Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jumat (16/9/2022).

"Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya," imbuhnya.

AHY menegaskan Presiden Jokowi dan jajarannya harus kembali memikirkan waktu yang tepat dalam membangun IKN. Ia lantas membandingkan negara lain saat memindahkan ibu kota ke lokasi baru, katanya ada pertimbangan waktu dalam proses pemindahan.

"Pemerintah harus memikirkan, timing, dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timing-nya dipilih, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara," terangnya.

Selain persoalan IKN, AHY juga menyindir mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat mangkrak. Ia menyinggung proyek tersebut yang sebelumnya dicanangkan menggunakan dana swasta namun ternyata tetap menggunakan APBN sebagai pembayaran.

"Begitu juga, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal awalnya, pemerintah berjanji tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Nilai proyeknya, pun semakin membengkak, dari skema perhitungan," ungkapnya.

AHY menilai bila proyek berubah dari skema awal, maka pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat selaku pembayar pajak.

"Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PEMBANGUNAN IKN atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto