6 Agenda atau Tuntutan Reformasi 1998

tirto.id - Enam agenda reformasi yang muncul pada Mei 1998 merupakan tuntutan reformasi rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang madani, adil, dan makmur. Tuntutan ini lahir dari kondisi ekonomi dan politik masa Orde Baru yang dinilai tidak adil dan sarat korupsi.

Dirangkum dari buku Sejarah untuk Kelas XII SMA dan MA Program IPS oleh Rini Mardikaningsih dan R. Sumaryanto, Orde Baru yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan demokratis.

Kemudian, sejak terjadi krisis moneter pada tahun 1997, masyarakat Indonesia melakukan gerakan demonstrasi untuk menuntut reformasi total. Kemarahan rakyat makin memuncak karena ketidakpuasan hasil Pemilu, lalu pada 10 Mei 1998 terjadi pembentukan Kabinet Pembangunan VIII.

Susunan kabinet tersebut dinilai masyarakat masih sangat lekat dengan ciri korupsi, kolusi, dan nepotisme. Situasi kemudian diperparah dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM dan ongkos angkutan umum.

Oleh karena itu, muncul agenda utama, yaitu menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, disertai dengan enam tuntutan lainnya. Nyatanya tuntutan itu dipenuhi pada 21 Mei 1998 ditandai dengan pengumuman lengsernya Soeharto dari jabatan panjang sebagai presiden yang sekaligus menandai berakhirnya Orde Baru.

6 Tuntutan Mahasiswa Saat Reformasi 1998

Perjuangan mahasiswa menuntut lengsernya Presiden Soeharto menimbulkan kerusuhan dengan para aparat hingga empat mahasiswa mati tertembak pada 12 Mei 1998.

Penembakan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya Tragedi Trisakti yang membuat perekonomian lumpuh. Di tengah kekalutan perjuangan reformasi, terdapat enam tuntutan mahasiswa saat agenda reformasi 1998.

Berikut daftar 6 agenda reformasi 1998 dan penjelasannya.

1. Adili Soeharto dan Kroni-kroninya

Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun dianggap sebagai akar dari permasalahan politik dan ekonomi Indonesia pada masa itu.

Kekuasaan yang sangat kuat dan luas yang dimiliki Soeharto memungkinkan dia membuat kerajaan politik bersama orang-orangnya.

2. Laksanakan Amandemen UUD 1945

Tuntutan amandemen UUD 1945 dianggap sebagai pilihan logis untuk mewujudkan kepastian hukum Indonesia di masa mendatang.

Salah satu hasil dari tuntutan ini adalah pembatasan waktu kekuasaan presiden dan wakilnya yang hanya bisa menjabat selama dua periode saja.

3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI

Pada masa Orde Baru, ABRI bisa menempati dua posisi atau dwi fungsi, yaitu pada fungsi keamanan dan politik. Inilah yang membuat ABRI kala itu memiliki kekuasaan yang cukup luas dalam mengatur negara.

Kekuasaan yang luas ini sangat rentan disalahgunakan dan akan ada kecenderungan ABRI tidak memihak masyarakat sipil.

4. Laksanakan Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya

Demi mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Otonomi daerah adalah salah satu jawaban yang bisa menyelesaikan ketimpangan kemajuan, yang memang pada awal Indonesia berdiri cenderung Jawa Sentris.

Otonomi daerah memungkinkan daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing.

5. Tegakkan Supermasi Hukum

Orde Baru memiliki catatan kelam tentang bagaimana hukum yang hanya tajam ke bawah. Pejabat tinggi berperilaku sewenang-wenang. Reformasi menuntut agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan tidak pandang bulu.

6. Ciptakan Pemerintah yang Bersih dari KKN

Orde Baru juga memiliki riwayat hitam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masif dan terstruktur. Oleh karenanya, pada peristiwa agenda reformasi, dituntut untuk mewujudkan pemerintah bersih dari KKN.

Siapa Motor Penggerak Tuntutan Reformasi di Indonesia pada Awalnya?

Motor penggerak tuntutan reformasi di Indonesia pada awalnya adalah mahasiswa. Hal ini terlihat dari munculnya gerakan reformis pertama kali di lingkungan kampus, dipelopori oleh mahasiswa yang menyuarakan perubahan.

Kegiatan reformis tersebut kemudian menarik perhatian publik secara luas, terutama karena kondisi negara saat itu sedang dilanda krisis moneter yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Ketimpangan sosial, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin terbuka memperkuat alasan untuk melakukan perlawanan.

Seiring waktu, situasi yang semakin mendesak serta keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur mendorong masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut turun ke jalan. Akhirnya, gerakan yang awalnya dimotori oleh mahasiswa ini berkembang menjadi gerakan rakyat yang lebih luas dan masif.