Sejarah Latar Belakang Lahirnya Reformasi, Ciri dan Agendanya

tirto.id - Salah satu materi dalam mata pelajaran sejarah kelas 12 SMA membahas terkait sejarah latar belakang lahirnya reformasi, ciri, dan agendanya. Materi ini terdapat pada bab "Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Awal Reformasi".

Pada pertengahan 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Harga-harga meningkat tajam sehingga daya beli masyarakat menurun, banyak perusahaan melakukan PHK sepihak, serta anjloknya nilai rupiah terhadap dolar.

Ditambah lagi, selama Orde Baru praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) merajalela. Hal itu membuat rakyat semakin tidak percaya terhadap pemerintah.

Sejak awal Februari 1998, berbagai elemen masyarakat mulai menggelar demonstrasi, memprotes kebijakan dan menekan pemerintah melakukan reformasi. Otoritarianisme pada masa kepemimpinan Soeharto serta krisis ekonomoi dan politik menjadi penyebab utama aksi massa tersebut.

Hingga pertengahan Mei 1998, Soeharto masih bersikukuh tetap bertahan di tampuk kekuasaan. Bahkan, pada tanggal 19 bulan itu, Soeharto menyampaikan bahwa akan dibentuk kabinet baru bernama Kabinet Reformasi, menggantikan kabinet sebelumnya, Kabinet Pembangunan VII. Akan tetapi, dia ingin memimpin sendiri reformasi yang dituntut pendemo.

Malang bagi Soeharto. Sebab ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya sudah menjalar ke orang-orang sekitar Istana Negara. Setidaknya ada 14 menteri yang menolak bergabung dengan Kabinet Reformasi bentukan Soeharto.

Puncaknya, pada 21 Mei, Soeharto lengser. Ia menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden pada pukul 09.00 WIB. Lalu, dia menyerahkan kepemimpinannya kepada wakil presidennya saat itu, B.J. Habibie.

Latar Belakang Lahirnya Reformasi

Krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 menjadi faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya reformasi pada era pemerintahan Soeharto. Berbagai permasalah lain juga turut menjadi pemicu munculnya reformasi. Berikut beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya reformasi.

1. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 persen.

Beberapa hal yang menjadi tanda adanya krisis ekonomi di Indonesia, yakni:

1. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah.
2. Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir 1997.
3. Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya.
4. Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo.
5. Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali.
6. Persediaan sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali dan hal itu berarti biaya hidup juga makin tinggi.

Terjadinya krisis ekonomi tersebut menyebabkan hancurnya sistem fundamental perekonomian Indonesia. Penyebab terjadinya krisis ekonomi, meliputi:

1. Utang Negara Republik Indonesia
2. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
4. Politik Sentralisasi

2. Krisis Politik

Krisis politik ini ditandai dengan adanya kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997, yang dinilai penuh kecurangan. Golkar menjadi kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun.

Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Misalnya, kedaulatan tidak lagi ada di tangan rakyat pada kenyataannya. Soeharto dianggap merekayasa praktik itu sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat dengan sistem keluarga (nepotisme).

Oleh karena itu, rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, DPR, dan MPR memicu gerakan reformasi. Mereka menuntut pembaharuan terhadap lima paket UU politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu:

1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
2. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPR/MPR
3. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
4. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Referendum
5. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Organisasi Masa

3. Krisis Hukum

Ketidakadilan di bidang hukum banyak terjadi pada era Orde Baru, termasuk mengenai kekuasaan kehakiman. Sesuai Pasal 24 UUD 1945, hakim seharusnya punya independensi dalam mengadili kasus, lepas dari kekuasaan eksekutif.

Pada kenyataannya, mereka justru berada di bawah eksekutif. Oleh karena itu, rakyat menuntun reformasi terhadap aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktik hukum lainnya.

4. Krisis Kepercayaan

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan akibat dari praktik KKN di bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, serta peradilan dalam pemerintahan yang sudah berlangsung lama.

Ciri-Ciri Gerakan Reformasi

Beberapa ciri gerakan reformasi, dilansir Modul Sejarah Indonesia Kelas XII, meliputi:

1. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Gerakan reformasi dilakukan berdasarkan suatu cita-cita Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
3. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada kerangka UUD 1945 sebagai kerangka dasar Gerakan reformasi.
4. Reformasi diarahkan menuju suatu perubahan kehidupan kenegaraan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik.
5. Gerakan reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan menuju terwujudnya Indonesia baru. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu Gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan peri kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Agenda Dalam Gerakan Reformasi

Situasi politik nasional justru menjadi semakin memanas setelah adanya pelantikan Kabinet Pembangunan VII dan terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatannya yang ke-6.

Mahasiswa dari berbagai daerah, dan elemen masyarakat lainnya, melakukan demonstrasi untuk menentang kepemimpinan Soeharto. Mereka juga menuntut turunnya harga sembako, dihapuskannya praktik KKN, serta lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Berbagai isu yang digulirkan dalam demonstrasi mahasiswa tahun 1998 tersebut berisi beberapa agenda reformasi sebagai berikut:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
2. Amandemen UUD 1945.
3. Penghapusan dwifungsi ABRI.
4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
5. Supremasi hukum.
6. Pemerintahan yang bersih dari KKN.
7. Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF. Pemberian dana bantuan tersebut mengandung dua kelemahan.