Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Reformasi

tirto.id - Perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa Reformasi bisa dilacak dari arah kebijakan terkait urusan internasional yang diterapkan oleh pemerintahan 5 presiden. Kelima presiden RI itu adalah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi).

Di sepanjang periode pemerintahan 5 Presiden RI tersebut, politik luar negeri Indonesia memang tetap menganut prinsip bebas-aktif. Namun, fokus kebijakan luar negeri masing-masing presiden berlainan karena pengaruh faktor domestik maupun internasional.

Periode reformasi ditandai dengan penguatan demokrasi di Indonesia. Pada era ini, transisi menuju demokrasi didukung dengan pembentukan sejumlah lembaga negara dan regulasi baru, termasuk amandemen undang-undang dasar 1945.

Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi

Selepas Soeharto lengser pada 1998, sistem politik Indonesia berubah secara mendasar, serta jauh berbeda dari era sebelumnya. Masa Reformasi menandai peralihan politik Indonesia dari semula di bawah pengaruh otoritarianisme menjadi lebih demokratis. Namun, transisi demokrasi selama awal Reformasi terjadi bersamaan dengan pergolakan politik dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Tiga presiden pada masa awal Reformasi, yakni BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati memiliki peran mengawal peralihan tatanan politik Indonesia itu. Ganewati Wuryandari melalui materi orasi ilmiah pengukuhannya sebagai profesor riset bidang hubungan internasional (BRIN, 2022), menjelaskan tiga presiden RI tersebut merupakan pemimpin transisi sebelum digelar pemilihan umum langsung.

Hingga kini, pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden Indonesia telah melahirkan dua pemimpin pemerintahan RI: Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Masa pemerintahan 2 presiden itu berlangsung ketika kondisi politik dan ekonomi Indonesia lebih stabil. Tantangan politik luar negeri Indonesia pada masa SBY dan Jokowi pun berbeda dari era tiga pendahulunya.

"Kondisi ekonomi-politik domestik yang semakin positif memberikan ruang kepada pemerintahan SBY dan Jokowi untuk lebih memberikan perhatian pada isu global," tulis Ganewati (2022:7).

Bagaimana perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan 5 presiden di era reformasi tersebut? Berikut penjelasan ringkasnya.

1. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa B.J. Habibie

BJ Habibie yang mulanya menjabat sebagai wakil presiden diangkat oleh MPR menjadi Presiden RI setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Masa pemerintahan BJ Habibie cukup singkat, yakni 1 tahun 152 hari. Habibie memimpin pemerintahan RI saat politik tanah air bergolak, disertai konflik sosial merebak di sejumlah daerah, perekonomian memburuk, hingga ancaman disintegrasi.

Masalah politik luar negeri Indonesia paling krusial pada era pemerintahan BJ Habibie ialah konflik di Timor Leste. Pendudukan militer Indonesia di wilayah bekas jajahan Portugal (Portugis) itu sejak 1975 menjadi masalah internasional. Selain itu, kehendak rakyat Timor Leste (sebelumnya provinsi Timor Timur) untuk merdeka dari Indonesia semakin menguat.

Bambang Wahyu Nugroho melalui artikelnya yang bertajuk "Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi" dalam Jurnal Hubungan Internasional (Vol. 2, 2013) terbitan UMY, menjelaskan konflik di Timor Timur menjadi masalah politik luar negeri terbesar bagi pemerintahan BJ Habibie.

Tuntutan referendum akhirnya dipenuhi oleh pemerintahan BJ Habibie. Referendum untuk rakyat Timor Timur lantas dimenangkan oleh kubu pro-kemerdekaan sehingga provinsi itu lepas dari RI pada 1999 dan merdeka menjadi negara baru, yakni Timor Leste.

Masa pemerintahan yang singkat dan kesibukan menangani masalah domestik menyebabkan tidak banyak inisiatif politik luar negeri di masa kepemimpinan BJ Habibie.

Ganewati Wuryandari mencatat, selain penyelenggaraan referendum Timor Timur, kebijakan politik luar negeri penting lainnya pada era BJ Habibie ialah penerbitan UU Nomor 5/1998 dan UU Nomor 29/1999 yang mengesahkan dua konvensi internasional terkait hak asasi manusia (2022:14).

2. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Gus Dur

Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga memimpin pemerintahan Indonesia dalam waktu singkat (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001). Namun, selama periode pendek tersebut, Gus Dur getol melakukan lawatan diplomasi ke mancanegara.

Gus Dur tercatat mendatangi 80 negara selama tempo 20 bulan ia menjadi Presiden RI. Kunjungan Gus Dur ini untuk menemui para pemimpin puluhan negara, termasuk Presiden AS Bill Clinton. Gus Dur berupaya menjelaskan kondisi dalam negeri RI kepada para pemimpin dunia tersebut.

Publikasi Kementerian KKP RI [PDF] bertajuk "Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri, Terutama Kerja Sama Negara-negara ASEAN" menyimpulkan arah politik luar negeri Indonesia di masa Gus Dur mirip dengan era Presiden Soekarno. Peningkatan citra Indonesia di mata dunia jadi fokus utama.

Namun, Gus Dur juga mempunyai alasan khusus terkait lawatannya ke puluhan negara semasa ia menjadi Presiden RI. Dalam Talk Show Kick Andy pada 2008, Gus Dur memberi penjelasan: "Saya menjadi Presiden saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai, kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Saya berangkat keliling dunia itu [.....], tugas saya cuma satu yakni membuat integritas wilayah Indonesia tetap [terjaga]."

Sementara mengutip catatan Ganewati Wuryandari (2022: 14), di antara inisiatif politik luar negeri penting pada era Gus Dur adalah pengusulan kerja sama strategis Indonesia, India, dan Tiongkok, serta Forum Pasifik Barat yang terdiri dari RI, Filipina, Australia, PNG, dan Timor Leste. Sayangnya, dua inisiasi itu tidak mendapatkan sambutan positif.

3. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Megawati

Periode pemerintahan Megawati pun terbilang singkat, meski tidak sependek 2 pendahulunya. Dia memimpin pemerintahan RI selama 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati jadi Presiden RI setelah Gus Dur dilengserkan oleh MPR RI. Langkah MPR memakzulkan Gus Dur diikuti dengan pengangkatan Megawati yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden RI menjadi Presiden RI ke-5.

Semasa menjabat Presiden RI, Megawati Soekarnoputri pernah terlibat dalam diplomasi antara dua negara yang berkonflik, Korsel dan Korut. Ia turut membantu menggalang upaya reunifikasi kedua negara tersebut.

Namun, masalah politik luar negeri yang mirip dengan era BJ Habibie, meskipun level dampak dan profil kasusnya tidak sebanding, terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Pada 2022, Indonesia kalah dalam sengketa wilayah dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Berdasarkan isi keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002, Pulau Sipadan dan Ligitan beralih menjadi milik Malaysia.

Menurut Ganewati Wuryandari (2022:8), sama dengan periode BJ Habibie dan Gus Dur, politik luar negeri Indonesia pada era Megawati tidak terlalu memengaruhi dunia internasional. Selain karena masa pemerintahannya pendek, fokus utama negara lebih tertuju ke penanganan masalah dalam negeri yang belum terlepas dari dampak krisis 1998.

Meskipun demikian, Indonesia masih punya peran signifikan di level ASEAN. Mengutip dari catatan Ganewati (2022:15), ketika Megawati jadi Ketua ASEAN pada 2003, RI menginisiasi pembentukan lembaga kerja sama negara-negara Asia Tenggara di sektor keamanan. Lembaga tersebut adalah ASEAN Security Community (lantas berganti jadi ASEAN Poltical Security Community), yang saat ini menjadi salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. Pada masa yang sama, Indonesia mulai terlibat aktif mendukung perang global terhadap terorisme.

4. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa SBY

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden RI yang pertama kali dipilih dalam proses pemilihan langsung (Pemilu 2004). Pada masa pemerintahan SBY, kondisi politik dan ekonomi RI sudah mulai kembali stabil. Periode kepemimpinan SBY pun cukup panjang, yakni 2 periode atau 10 tahun (2004-2009 dan 2009-2014). Secara kelembagaan, praktik politik luar negeri Indonesia di era SBY relatif lebih tertata daripada periode sebelumnya.

Kembali menyitir penjelasan Ganewati Wuryandari (2022:2), politik luar negeri Indonesia pada era SBY menjalankan prinsip bebas-aktif berbasis pendekatan all-directions foreign policy. Pendekatan ini berupa menjalin hubungan baik dengan semua negara dalam semangat "a million friends, zero enemies" alias "banyak teman, tanpa musuh."

Arah politik luar negeri itu diikuti dengan langkah Indonesia mengambil posisi sebagai penghubung antara berbagai kepentingan di panggung Internasional. Hasilnya, Indonesia diakui sebagai negara menengah (middle power) dengan peran semakin penting dalam peta politik global.

Di masa pemerintahan SBY, RI meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai isu global governance dan forum multilateral. Indonesia berupaya menjadi aktor penting politik dunia dengan membawa identitas baru, yakni negara demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia pun lantang menolak tindak terorisme. Menyitir dari ulasan Ahmad Fuad Fanani dalam SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy (2012), pemerintahan SBY bisa membuktikan kalau tidak segala yang berhubungan dengan Islam merupakan terorisme.

5. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Jokowi

Sama dengan SBY, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memimpin pemerintahan dengan masa lumayan panjang, yakni 2 periode (2014-2019 dan 2019-2024). Tatanan politik Indonesia sebagai negara demokrasi pun semakin matang disertai perkembangan ekonomi yang lebih stabil daripada tahun-tahun pascakrisis 1998.

Namun, arah politik luar negeri Indonesia pada masa Jokowi tidak sama dengan era pemerintahan sebelumnya. Aji Widiatma dan Ulul Albab dalam artikelnya di Jurnal Politica (Vol. 10, 2019) menulis bahwa kebijakan politik luar negeri era Jokowi nyaris berbanding terbalik dengan masa SBY.

Faktor utamanya, pemerintahan SBY mengutamakan fokus ke luar (outward looking) yakni menata hubungan baik dengan luar negeri. Sementara Jokowi, dipandang sebagai pemimpin dengan watak inward looking alias fokus pada dinamika dalam negeri.

Sebagai contoh, berbeda dengan masa SBY, sikap Indonesia terkait konflik Laut Cina Selatan pada era Jokowi lebih terkesan pragmatis. RI seakan tak benar-benar niat menyalak China sebagai aktor utama polemik yang bersengketa dengan sejumlah negara ASEAN, dan juga AS. Aji Widiatma dan Ulul Albab pun menilai RI era Jokowi tak seaktif pendahulunya di forum global anti-terorisme.

Meski begitu, fokus inward looking membuat politik luar negeri Indonesia selama masa Jokowi jauh lebih tegas saat terkait urusan domestik. Itu terlihat dari langkah pemerintah RI menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri SDA laut Indonesia. Perlindungan WNI di luar negeri pun lebih diperkuat pada era Jokowi. Sepanjang 3 tahun kepemimpinan Jokowi (2015-2017), pemerintahan Indonesia menuntaskan 25.620 perkara hukum yang membelit WNI di luar negeri.

Inisiatif politik luar negeri RI dengan fokus ke luar sebenarnya tetap dilakukan dengan aktif. Hanya saja, perhatian pemerintahan Jokowi lebih tertuju ke isu ekonomi, seperti mendorong perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), serta lain sebagainya. Terbaru, Indonesia memerankan posisi sebagai presidensi G20 pada 2022.

Signifikansi diplomasi luar negeri RI telihat pula dari terpilihnya Indonesia jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Sebelumnya RI pernah terpilih jadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008 (masa SBY).

Bisa disimpulkan, politik luar negeri Indonesia pada masa Jokowi berbeda dari pendahulunya sebab lebih mengutamakan keuntungan domestik dan penguatan kedaulatan wilayah RI. Namun, seperti dijelaskan Ganewati Wuryandari (2022), meski visi politik internasionalnya berbeda, pemerintahan SBY dan Jokowi sama-sama berupaya memperkokoh peran RI sebagai negara kekuatan menengah di panggung internasional.