tirto.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin pernyataan politik menjelang demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang digelar Senin (11/4/2022). Satu poin krusial yang ia sampaikan adalah menepis isu penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas tentang persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/4/2022) atau sehari menjelang demo mahasiswa.
Pertama, Jokowi meminta menterinya menjelaskan ke publik bahwa jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sudah jelas, yakni pada 14 Februari 2024 dan November 2024. Penjelasan ini dinilai penting guna menepis isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujar dia dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden.
Kedua, Jokowi menjelaskan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Selaras dengan itu, Jokowi menyampaikan akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada 12 April 2022. Usai dilantik, kedua lembaga tersebut langsung bekerja mempersiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi di 2024 mendatang.
"Kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan Pemilu dan Pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," jelasnya.
Ketiga, Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR dan KPU guna menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," tuturnya.
Keempat, Jokowi meminta alokasi dana untuk persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi mencapai Rp110,4 triliun.
"KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," imbaunya.
Kelima, Jokowi berbicara tentang pengisian jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 atau tahun ini. Jokowi ingin pejabat kepala daerah yang mengisi jabatan itu diseleksi dengan baik. Ia memaparkan akan ada 101 daerah yang membutuhkan pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerah. Rinciannya tujuh gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota.
"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," harapnya.
Keenam, Jokowi meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat. Ia tak ingin masyarakat terjebak isu politik identitas yang dimainkan oleh kelompok tertentu. Dampak dari permainan politik itu akan menghasilkan kondisi negatif bagi negara.
"Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," kata dia.
Sementara itu, gelombang demonstrasi 11 April 2022 yang dimotori BEM SI kian menggema di media sosial. Mereka semula akan berdemo di kawasan Istana Negara, Jakarta, namun belakangan beralih ke Gedung DPR/MPR.
Mahasiswa meminta elite politik dan pemerintahan bersikap tegas menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga meminta pemerintah mengendalikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di tengah krisis global.
Penulis: Fahreza Rizky
Editor: Maya Saputri
