tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta Pemilu dan Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada November 2024.
"Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai masyarakat berspekulasi, pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," ujar Jokowi di hadapan para menteri dan jajarannya, Minggu (10/4/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, baik untuk KPU dan Bawaslu dihitung dengan benar. Sejauh ini permohonan anggaran KPU sebesar Rp76 triliun dan Bawaslu Rp33 triliun.
Untuk melaksanakan agenda ini, Jokowi akan segera melantik komisioner KPU dan Bawaslu terpilih pada 12 April 2022. Ia ingin segera membahas persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Jokowi juga meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk segera berkoordinasi dengan DPR dan KPU membahas regulasi yang dibutuhkan dalam kontestasi tersebut.
"Sehingga perencanaan programnya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," jelas dia.
Sekadar informasi, pada Senin 11 April 2022, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara, Jakarta.
Mahasiswa menuntut Jokowi bersikap tegas terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Seruan demonstrasi 11 April cukup mengemuka di media sosial. Mahasiswa menyebut sudah berkirim surat ke polisi untuk memberitahukan penyampaian pendapat di muka umum tersebut.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Fahreza Rizky
