tirto.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan pertemuan dengan 2.000 kepala sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pertemuan tersebut membahas mengenai polemik cleansing atau pemberhentian guru honorer yang tidak sesuai syarat rekrutmen.
"Hari ini ada 2.000 kepala sekolah termasuk Sudin, termasuk pengawas, dan saya didampingi oleh pak Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, dan pak Inspektur, dan bu Asisten," kata Heru usai pertemuan di Veledrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).
Heru mengatakan, sebanyak 4.000 guru honorer yang terdampak cleansing akan direkomendasikan mendapat Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Tadi sepakat kepala sekolah cut off date-nya Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya rekomendasi data Dapodik," jelas dia.
Pemprov DKI, kata dia, akan membuka lowongan untuk 1.700 guru lewat skema Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Sementara pada 2025 atau tahun depan, pihaknya akan membuka lagi formasi guru KKI sebanyak 2.300.
"Tadi saya sampaikan, kepala sekolah harus menjelaskan ini," ucap Heru.
Heru juga mendengarkan berbagai aduan mengenai kekurangan guru di sejumlah wilayah. Kekurangan ini, kata Heru, akan diisi dari sekolah-sekolah yang memiliki kelebihan guru honorer.
Sampai saat ini, kata Heru, jumlah kebutuhan guru di sekolah yang kekurangan tenaga pengajar masih dipetakan secara rinci. Hal itu yang disebutnya menjadi tujuan dari cleansing.
"Ada beberapa yang intinya masih kekurangan guru, tetapi ada sekolah dari dua kepala sekolah menyampaikan tidak harus merekrut guru, tapi guru yang ada diberikan ilmu yang sebagaimana kekurangannya di sekolah itu," ungkap dia.
Lebih lanjut dia menuturkan, beberapa sekolah mengaku ada yang kekurangan tenaga pengajar IPA dan ternyata ada kelebihan tenaga pengajar IPA di sekolah lain. Guru itu kemudian akan dipindahkan ke sekolah yang membutuhkan agar komposisinya cukup.
"Ada pertanyaan dari guru, bagaimana guru kekurangan guru difabel, itu juga akan kami, Pemda penuhi," ucap Heru.
Selain formasi KKI, Pemprov DKI juga menawarkan opsi guru honorer yang terdampak cleansing untuk ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Bagaimana nasib mereka (guru honorer yang diputus kontrak), nanti kan ada seleksi PPPK di tahun ini. Kemarin dari Kemendikbud juga menyatakan bahwa kebutuhan kan hampir 1.900-an ya untuk PPPK untuk guru. Mereka bisa mendaftar ke sana," ucap Plt Kepala Disdik DKI, Budi Awaluddin, Rabu (17/7/2024).
Untuk diketahui, guru yang akan mengikuti seleksi PPPK membutuhkan Dapodik sebagai syarat pendaftaran. Sementara seleksi KKI yang diselenggarakan Pemprov DKI tidak memerlukan data tersebut.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fahreza Rizky
