29 Desa di Aceh dan Sumatra Utara Hilang akibat Banjir & Longsor

tirto.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan, sebanyak 29 desa di wilayah Aceh dan Sumatra Utara dinyatakan hilang akibat bencana banjir dan longsor. Sejumlah desa bahkan berubah fungsi menjadi aliran sungai.

Hal ini berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per 12 Januari 2026.

“Nah ini, desa-desanya ada yang menjadi sungai, Pak Ketua. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu, Pak Ketua. Jadi desanya benar-benar hilang,” ujar Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/12026).

Ia menambahkan meskipun ada desa yang hilang, warga setempat masih ada dan mereka harus terpaksa mengungsi. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi kementeriannya.

“Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi, Pak Ketua. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami,” lanjutnya.

Yandri merinci, dari total desa yang hilang, sebanyak 21 desa berada di wilayah Aceh, dan delapan desa di Sumatra Utara. Adapun di Provinsi Sumatra Barat, tidak ditemukan desa yang dinyatakan hilang akibat bencana.

Selain tersapu aliran sungai, sejumlah desa juga tertimbun material lumpur akibat longsor.

“Yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang, Ketua. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur, Pak Ketua. Jadi sudah, desanya sudah nggak ada,” kata Yandri.

Ia menegaskan kerusakan tersebut mencakup seluruh bangunan dan fasilitas pendukung desa. Lebih lanjut, Yandri menyampaikan sejumlah langkah yang dilakukan Kementerian Desa dan PDT dalam menangani persoalan tersebut.

Salah satunya adalah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, Kemendes PDT juga terus melakukan pemetaan serta pembaruan data terkait desa-desa yang hilang.

“Pertama, kami mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga, itu sudah pasti. Karena kami tetap mengacu kepada Keppres Nomor 1 Tahun 2026 di mana Pak Mendagri sebagai Ketua Satgas,” ucap Yandri.

“Kemudian kedua, pemetaan dan pemutakhiran data desa-desa yang hilang, terus kami lakukan pemutakhiran data,” ujarnya.

Lanjut Yandri, Kemendes PDT juga menyiapkan penyediaan lahan untuk relokasi desa yang hilang agar dapat berpindah ke lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana.

“Kemudian penyusunan perencanaan dan sebagainya. Penyediaan lahan, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri PKP, karena kami di bawah koordinasi beliau, untuk memastikan bahwa kalau terjadi relokasi, desanya aman, Pak Ketua. Tidak lagi terancam banjir atau longsor, sehingga itu menjadi desa yang aman dari bencana banjir yang akan datang,” jelas Yandri.

Sebagai langkah akhir, Kemendes PDT akan melakukan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar di desa terdampak, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

“Yang kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” kata Yandri.

“Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, BUMDes, Kopdes, dan tentu ada pasar desa,” pungkasnya.