Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mempercepat penanganan kemiskinan sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Dalam upaya itu, mengubah paradigma warga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu fokus utama pengentasan kemiskinan. Perubahan paradigma tersebut diharapkan mendorong masyarakat miskin tidak terus menerima bantuan, tetapi bangkit menjadi warga yang berdaya.
Wamensos Agus Jabo menambahkan, pembentukan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya memberdayakan warga miskin melalui jalur pendidikan.
Dia juga menegaskan, Sekolah Rakyat memberikan harapan baru bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan kelompok rentan lainnya yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga 4 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Sekolah Rakyat ini dapat menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu,” ujar Agus Jabo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (13/10/2025).
Menurut Agus Jabo, di Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga penerima bansos tak hanya mendapat akses ke pendidikan formal. Melalui sekolah berbasis asrama (boarding school), mereka pun memperoleh pendidikan karakter dan pelatihan keterampilan yang bermanfaat untuk bekal hidup.
Hingga kini, sudah ada 165 Sekolah Rakyat beroperasi di berbagai penjuru Indonesia. Dari jumlah itu, 35 sekolah berada di Pulau Sumatera dan 69 lainnya di Pulau Jawa. Kemudian, ada 7 sekolah di Bali dan Nusa Tenggara, 13 sekolah di Kalimantan, 28 sekolah di Sulawesi, 7 sekolah di Maluku, sekolah 6 sekolah di Papua.
Semua Sekolah Rakyat tersebut memang baru berstatus rintisan sehingga kegiatannya berlangsung di gedung milik pemerintah yang sudah ada. Meskipun begitu, Agus Jabo memastikan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan matang dan memenuhi standar yang baik.
Sebanyak 165 Sekolah Rakyat itu kini mendidik 15.895 anak dari desil 1-4 DTSEN. Mereka didampingi oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.
"Meski diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu, fasilitasnya tetap unggulan," kata dia.
Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas sektor, diharapkan mempercepat perluasan Sekolah Rakyat sehingga bisa menampung lebih banyak anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan di seluruh Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
