Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan arahan tentang pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta Kampung Siaga Bencana, dalam audiensi bersama kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/8/2025).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, dan Kepala Dinas Sosial Pasangkayu Elsi. Di forum itu, Wamensos hadir bersama Direktur KAT dan Kewirausahaan Sosial, Ketut Supena, serta perwakilan Direktorat PSKBA, Edhy Suwarna.
Terkait DTSEN, Agus Jabo menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua program bansos berbasis pada data tersebut. DTSEN juga perlu terus diperbarui.
"Pemda wajib melakukan pemutakhiran [data] secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat," kata Agus Jabo.
Dia menekankan percepatan pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah daerah jadi keharusan. Sebab, DTSEN dapat memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan ketepatsasaran dari sejumlah program nasional, khususnya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. Tanpa adanya data yang akurat, penyaluran bantuan bisa bermasalah.
"Kalau ada program tidak sesuai data DTSEN, bisa dipertanyakan BPK. Maka, musyawarah desa dan validasi lewat pendamping PKH harus benar-benar dijalankan. Jangan sampai rakyat jadi korban karena data tidak tepat sasaran," ujar Agus Jabo.
Arahan dari Wamensos mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Elsi, menyebut proses uji petik data penerima bansos di daerahnya sudah hampir rampung, yakni mencapai 90 persen.
"Kami terus lakukan perbaikan data agar tidak terjadi salah sasaran, saat ini progress-nya sudah 90 persen Pak Wamen," ujar dia.
Selain DTSEN, pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Siaga Bencana juga dibahas di audiensi tersebut.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan lahan 30 hektare untuk lokasi gedung Sekolah Rakyat.
"Dan, [lahan itu] sudah memiliki akses jalan, Pak Wamen. Sedang diproses di ATR/BPN. Kami berharap usulan kami bisa diterima, untuk melengkapi julukan kota kami sebagai Kota Pendidikan," kata Hendri.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menimpali bahwa program Kampung Siaga Bencana juga mendesak, di samping pembangunan Sekolah Rakyat.
"Daerah kami berada di lereng gunung berapi sehingga rawan bencana. Dalam hal ini kami berharap dukungan Kemensos untuk Kampung Siaga Bencana," ujar dia.
Adapun Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, menyatakan Pemkab Pasangkayu kini juga sudah menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk tempat Sekolah Rakyat.
"Kami sudah siapkan lahan bersertifikat 5 hektare dan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat," kata Herny.
Menanggapi hal itu, Wamensos Agus Jabo mengingatkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan.
Dia mendorong Pemkot Padang Panjang dan Pemkab Pasangkayu segera merealisasikan Sekolah Rakyat rintisan dengan menggunakan gedung milik pemda yang sudah ada. Sebab, pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan gedung permanen di daerah yang telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan.
Di penghujung audiensi, Agus Jabo Kembali menekankan tiga hal, yakni sinergi dengan para stakeholder dalam pemutakhiran DTSEN, percepatan proposal resmi Sekolah Rakyat rintisan, serta pembangunan Kampung Siaga Bencana sesuai prosedur Kemensos.
"Presiden Prabowo itu ingin program langsung dirasakan rakyat. Jadi pulang dari sini, tertibkan data DTSEN, siapkan usulan Sekolah Rakyat dan KSB tadi, dan laporkan ke Kemensos. Jangan hanya wacana," kata Agus Jabo menegaskan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
