tirto.id - Pada 21 Agustus 2020, lembaga penelitian Singapura ISEAS-Yusof Ishak Institus menerbitkan hasil risetnya. Isinya mengungkap ada 69 juta siswa Indonesia yang menghadapi ancaman kehilangan akses pendidikan selama pandemi COVID-19.
Mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang kesusahan mengakses internet. Padahal, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring (dalam jaringan atau online).
Problem klasik pun mencuat: kesenjangan digital rupanya masih lebar. Tidak hanya antara keluarga mampu dan tak mampu, tapi juga antara pusat dan daerah, antara perkotaan dan pedesaan.
East Ventures dalam laporannya bertajuk Digital Competitive Index Indonesia menerangkan provinsi-provinsi dengan akses telekomunikasi terbaik seluruhnya berada di Pulau Jawa. Urutan pertama ada DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten.
Sementara itu, lima provinsi dengan koneksi terburuk seluruhnya berada di luar Pulau Jawa. Antara lain Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan lagi-lagi posisi paling buncit dihuni oleh Papua.
Buntutnya panjang. Riset Google, Temasek, dan Bain Company pada 2019 mencatat, rata-rata penduduk area Jabodetabek belanja online sebesar 555 dolar AS, atau setara dengan 8,2 juta rupiah per tahun.
Di sisi lain, rata-rata penduduk di luar Jabodetabek hanya mengeluarkan 103 dolar AS, atau setara 1,5 juta rupiah per tahun.
Itu dari segi bisni. Kembali ke dunia pendidikan, kisah unik peserta didik yang berjuang demi mendapatkan akses internet makin mudah dijumpai.
Di Simalungun, Sumatera Utara, sejumlah siswa harus jalan berkilo-kilo meter ke perbukitan, memanjat pohon secara bergantian, untuk mendapatkan sinyal internet.
Di Dusun Ngapus, Jombang, siswa belajar di kawasan makam, karena di tempat itulah internet bisa diakses. Sedangkan mahasiswi keperawatan di Desa Keutambang, Aceh, mengikuti kelas online di pinggir sungai Sikundo.
Masalahnya, selama infrastruktur digitalnya belum menunjang, sekolah-sekolah di berbagai daerah akan terpaksa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meski dilaksanakan secara bergantian, keputusan ini tetap meningkatkan risiko penularan COVID-19 terutama di daerah yang berstatus zona merah.
Cara-cara lain seperti apa yang dilakukan para siswa, orang tua, dan guru, untuk menyiasati permasalahan ini? Dan lebih penting lagi, bagaimana respons pemerintah? Apakah solusi yang diberikan sudah sesuai kebutuhan di lapangan?
Simak selengkapnya dalam video Catatan Reporter terbaru berikut ini:
Editor: Ivan Aulia Ahsan
