Veldpolitie: Brimob di Zaman Hindia Belanda

tirto.id - Sebelum demo 4 November 2016 kemarin, aparat keamanan mengerahkan banyak pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Surat Telegram bernomor STR/779/X/2016 menginstruksikan satuan Korps Brimob Polri dan 16 Kepolisian Daerah (Polda). Artinya pasukan Brimob dari 15 Polda di luar Jakarta harus siap dikerahkan terkait demo 4 November.

Dari luar daerah, terdapat 5.630 personil Brimob yang dikirim ke Jakarta untuk pengamanan. Beberapa Polda rata-rata mengirim sebanyak 200 personel Brimob, termasuk 200 dari Nusa Tenggara Timur. Pasukan Brimob asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, menurut salah seorang anggota Brimob asal Kelapa Dua, berada di sekitat Pluit. Dari bandara Eltari, Kupang, mereka naik pesawat Citilink. Brimob dari luar Pulau Jawa lain juga diantaranya digerakan ke Jakarta dengan pesawat.

Strategi pengerahan aparat keamanan di wilayah yang rawan rusuh seringkali didasari karakter masyarakat di lokasi tersebut. Sebagian anggota Brimob NTT, kemungkinan banyak putra daerah NTT, meski biasanya ada juga yang berasal dari luar NTT.

Bagi masyarakat awam, orang NTT yang tergolong daerah Indonesia Timur, dicitrakan keras, sangar bahkan ditakuti di mata orang-orang Indonesia bagian Barat. Seperti halnya orang Ambon dan Papua. Dengan citra seperti itu, mereka digunakan agar pendemo segan dan tidak melakukan kerusuhan. Di masa lalu, orang-orang NTT disebut juga sebagai orang Timor.

Di masa lalu juga tak jauh beda. Ketika Pemerintah Hindia Belanda menghadapi pemberontakan orang-orang pribumi yang enggan menuruti pemerintah kolonial, pemerintah kolonial mengerahkan pasukan yang sebagian besar isinya orang-orang Indonesia. Di masa-masa itu, orang-orang Ambon sering dikerahkan di barisan terdepan.

Menurut RP Suyono, dalam Peperangan Kerajaan di Nusantara (2003), sebuah batalyon Infanteri KNIL biasanya terdiri empat kompi yang berbaris dalam empat barisan pula. Kompi pertama adalah gabungan kompi orang-orang Menado dan Eropa, kompi kedua adalah orang-orang Ambon, kompi ketiga dan keempat adalah orang-orang Jawa dan Sunda.

Setiap kompi di barisannya memiliki tugas masing-masing. Kompi pertama yang berhadapan dengan musuh bahkan harus mampu masuk ke garis belakang pertahanan musuh, dan menghitung kekuatan lawan. Mereka juga diperbolehkan membuat lubang pertahanan bila mendesak.

Kompi kedua yang merupakan pasukan penggempur yang bertugas melibas musuh. Tapi, kompi kedua bisa ditarik mundur sebelum semua musuh hancur. Setelah kompi kedua ditarik, kompi ketiga dan keempat bertugas menduduki daerah lawan, menciptakan perdamaian dengan orang-orang di daerah musuh pasca-perang.

Sebagai pelibas, serdadu-serdadu KNIL asal Ambon tentu dianggap pahlawan di mata pemerintah kolonial. Tak heran jika orang Ambon dimanja pemerintah kolonial. Orang Jawa di barisan belakang biasanya adalah orang-orang yang relatif kalem. Orang Jawa yang lebih keras biasanya diarahkan ke korps Marsose.

Sudah menjadi kebijakan militer kolonial, ketika orang Aceh memberontak maka orang-orang Ambon dan Jawa ditugaskan menumpasnya. Sedangkan untuk menangkap Pangeran Diponegoro, militer Belanda mengerahkan orang-orang Manado. Rumusnya: sebuah suku melawan, maka suku lain yang dikerahkan untuk menghabisi.

Lalu, di mana orang-orang Belanda? Jumlah mereka terlalu sedikit, jadi orang-orang pribumi yang mereka bayarlah yang bertugas. Itulah politik belah bambu atau pecah belah yang dikenal sebagai Devide et Impera.

Proto-Brimob: Veldpolitie alias Polisi Lapangan

Dalam banyak pemberontakan di Hindia Belanda, pemerintah kolonial juga melibatkan polisi macam Brimob untuk menanganinya pada awal abad ke-20. Pernah ada satuan polisi yang bertugas mengatasi huru-hara dengan nama Gewapende Politie alias polisi khusus bersenjata, belakangan muncul satuan semacam ini juga dengan nama Veld Politie alias Polisi Lapangan.

Menurut Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda (2009), Veldpolitie muncul terkait tidak berdayanya polisi konvensional yang kadang disebut opas di mata masyarakat yang gampang melakukan amuk. Pemerintah kolonial yang berusaha membangun citra sebagai masyarakat beradab juga enggan memakai seragam militer KNIL yang jelas menakutkan bagi masyarakat.

Jalan tengahnya, polisi dengan wibawa semirip militer pun dibentuk. Ia adalah penyempurnaan dari Polisi Bersenjata, dengan wadah baru bernama Polisi Lapangan. Polisi jenis ini hadir setelah 1918. Setahun setelahnya, pasukan polisi ini masih dalam pemekaran di beberapa daerah di Jawa.

Di tahun 1927, setelah pemberontakan PKI, pasukan ini terus dimekarkan lagi oleh Departemen Dalam Negeri yang membawahi kepolisian. Itu adalah masa di mana perang besar macam Perang Aceh berkurang, namun kerusuhan masih tetap terjadi.

Jika ada kerusuhan, Polisi Lapangan akan maju lebih dulu menghadapi para perusuh. Polisi Lapangan bersenjata senapan karaben juga dalam menghadapi kerusuhan. Jika polisi ini tak berdaya melawan pemberontak yang kekuatannya, barulah militer KNIL dikerahkan.

Pada pemberontakan PKI 1926, Polisi Lapangan harus dibantu KNIL untuk menghabisi para pemberontak. Jumlah pemberontak jauh lebih besar daripada kerusuhan sebuah kampung yang menolak bayar pajak.

Polisi Lapangan yang mirip Brimob mirip juga dengan polisi khusus Carabineri di Italia atau Gendarmarie di Perancis. Setelah menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Pemerintah militer Jepang juga mendirikan satuan polisi yang mirip dengan Polisi Lapangan.

Namanya Tokubetsu Keisatsu Tai (Pasukan Polisi Istimewa) yang lahir pada April 1944. Tiap keresidenan di Jawa dan Madura terdapat satu kompi (sekitar 100 orang). Tiap kompi dipimpin seorang Itto Keibu (setara letnan atau inspektur polisi). Setelahnya menyerahnya Jepang, pasukan Tokubetsu Keisatsu Tai ini dikenal sebagai Polisi Istimewa. Mereka tak hanya dibekali senjata api, tapi juga kendaraan lapis baja.

Di Surabaya, polisi-polisi ini terlibat dalam Pertempuran 10 November 1945. Mohammad Jasin, sang pendiri Brimob, adalah pimpinan mereka.