tirto.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2021 mencapai 423,1 miliar dolar AS setara Rp6.008 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dolar AS). Angka itu tumbuh 3,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar dua persen (yoy).
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/11/2021).
Adapun posisi ULN pemerintah sampai akhir September 2021 sebesar 205,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2021 sebesar 4,3 persen (yoy), yang disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman.
Menurut Erwin, hal ini terjadi di tengah penerbitan surat utang global, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro. Hal itu merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia dan menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dalam pencapaian SDG.
ULN pemerintah diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN pemerintah).
Kemudian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor konstruksi (15,5 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1 persen).
"Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, ULN bank sentral meningkat sebesar 6,3 miliar dolar AS menjadi 9,1 miliar dolar AS pada kuartal III 2021 terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).
ULN swasta pada kuartal III 2021 juga tumbuh 0,2 persen (yoy), setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar satu persen (yoy), melambat dari 1,6 persen (yoy) pada triwulan II-2021.
Kemudian, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 2,7 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi kuartal sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy), sehingga dengan perkembangan tersebut posisi ULN swasta pada kuartal III 2021 tercatat sebesar 208,5 miliar dolar AS.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta.
"ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta," ucap Erwin.
Dengan demikian, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 37,5 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen dari total ULN.
Agar struktur ULN tetap sehat, bank sentral dan pemerintah mesti memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Erwin.
Editor: Gilang Ramadhan
