Masuk tirto.id
tirto.id - Setelah momen puasa Ramadan dan perayaan Idulfitri yang kerap mengubah pola makan, masyarakat perlu kembali memperhatikan kondisi kesehatan, terutama fungsi ginjal. Masa setelah libur panjang menjadi momentum tepat untuk memulihkan pola hidup sehat.
Menurut dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dr. Jonny, Sp.PD-KGH, kebiasaan selama Ramadan dan Lebaran, seperti mengonsumsi makanan tinggi garam dan minuman manis, dapat membebani kesehatan ginjal jika tidak segera dikendalikan.
Ginjal berperan vital dalam menyaring racun sekaligus menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kesehatan ginjal bergantung pada kecukupan asupan cairan.
Maka itu, setelah periode puasa dan libur panjang, masyarakat sebaiknya menata kembali pola makan agar seimbang dan memastikan kebutuhan tubuh akan cairan selalu terpenuhi.
“Air putih harus kembali jadi pilihan utama. Konsumsi makanan tinggi garam dan minuman manis perlu dibatasi agar tidak membebani kerja ginjal," ujar dr. Jonny.
Dokter yang pernah menjabat Kepala Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Soebroto (2020-2022) tersebut menjelaskan, konsumsi gula dan garam berlebihan dapat memicu lonjakan tekanan darah dan kadar gula darah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memicu hipertensi dan diabetes yang merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronis.
Data BPJS Kesehatan sepanjang 2020–2025 menunjukkan lonjakan drastis pada jumlah pasien, volume pelayanan, hingga anggaran untuk penanganan penyakit ginjal. Dalam kurun lima tahun, jumlah peserta meningkat dua kali lipat, dari 290.017 menjadi 582.771 orang. Total kasus juga melonjak dari 5,63 juta pada 2020 jadi 9,21 juta di 2025.
Kondisi tersebut berimbas pada pembengkakan biaya verifikasi dari Rp5,72 triliun (2020) menjadi Rp10,35 triliun di tahun 2025. Jika diakumulasi sejak 2020, negara melalui BPJS Kesehatan telah mengeluarkan dana sebesar Rp45,52 triliun untuk menangani sekitar 41,56 juta kasus penyakit ginjal.
Layanan cuci darah atau hemodialisis (HD) menjadi penyerap anggaran terbesar dibandingkan jenis perawatan lainnya. Pasien yang menjalani prosedur HD naik dari 123.748 jiwa (2020) menjadi 211.753 orang di tahun 2025. Pada periode yang sama, total kasus tindakan meningkat dari 6,25 juta menjadi 9,05 juta.
Karena peningkatan itu, pengeluaran untuk biaya verifikasi HD melonjak dari Rp6,92 triliun menjadi Rp12,19 triliun. Nilai sebesar itu menjadi beban finansial utama dalam penanganan penyakit ginjal secara nasional.
Di sisi lain, metode Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) atau cuci darah lewat perut menunjukkan peningkatan lebih perlahan namun pasti. Jumlah pengguna metode ini pada 2020-2025 bertumbuh dari 2.694 jiwa menjadi 3.247 jiwa. Lonjakan biaya penyediaan layanan ini naik dari Rp179 miliar menjadi Rp210 miliar pada 2025.
Meski cakupannya belum seluas layanan HD, CAPD dinilai punya peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai pilihan terapi alternatif bagi penderita ginjal.
Sementara itu, layanan transplantasi ginjal masih sangat terbatas, dengan jumlah tindakan yang relatif stagnan di kisaran belasan kasus per tahun. Biaya verifikasinya berkisar antara Rp3,5 miliar hingga Rp6,3 miliar per tahun.
Data itu menegaskan bahwa kebutuhan pada terapi pengganti ginjal kian merangkak naik dari tahun ke tahun, dengan hemodialisis sebagai layanan yang paling banyak diakses.
Kondisi ini sekaligus menggarisbawahi urgensi penguatan upaya promotif dan preventif guna menekan laju penyakit ginjal kronis sebelum mencapai tahap lanjut.
Lebih jauh, dr. Jonny menekankan bahwa lonjakan kasus yang terjadi umumnya bukan berasal dari pasien baru, melainkan akibat perburukan kondisi pasien yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit ginjal. Hal ini menegaskan pentingnya pencegahan sejak tahap paling awal.
“Peran promotif dan preventif sangat krusial, dan paling efektif dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pencegahan penyakit ginjal bisa dimulai sejak dini melalui edukasi gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin tekanan darah dan gula darah, serta deteksi awal gangguan fungsi ginjal dengan pemeriksaan sederhana seperti tes urine,” ujar dr. Jonny.
Ia menambahkan, pemantauan yang konsisten dan intervensi sejak dini memungkinkan fasilitas kesehatan tingkat pertama mencegah penyakit ginjal kronis berkembang ke stadium lanjut. “Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit,” tutupnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
