tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta tunjangan transportasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Eselon IV ke atas dialihkan untuk membeli kendaraan listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi, nah itu saya minta alihkan untuk beli motor listrik," kata Heru usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (18/8/2023) dilansir dari Antara.
Permintaan para ASN Eselon 4 ke atas menggunakan kendaraan listrik itu untuk menekan polusi udara di Jakarta yang akhir-akhir ini tak kunjung membaik.
Heru mengatakan pelaksanaan kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan.
"Lagi dibahas, kalau saya nanti pegawai DKI Eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru.
Selain kendaraan listrik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mengkaji efektivitas sistem "4 in 1" yang diharapkan dapat mengurangi kuantitas mobil yang melintas di Jabodetabek guna mengurangi polusi udara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana membentuk satuan tugas atau satgas yang akan mengkoordinasikan upaya perbaikan kualitas udara lintas instansi di wilayah Jabodetabek.
Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi "Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek" lintas kementerian/lembaga (K/L) bersama Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, transisi kendaraan listrik tidak serta merta bisa menyelesaikan persoalan polusi di DKI Jakarta. Apabila masyarakat beralih ke kendaraan listrik, maka permasalahan seperti polusi memang relatif bisa diperbaiki. Namun, sumber dari energi listrik ini perlu diamati dengan serius, sebab sebanyak 70% energi listrik sebagian besar masih bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau batu bara.
"Kalau polusi di Jakarta ketika digeser ke kendaraan listrik, mungkin akan relatif ada perbaikan begitu ya. Tetapi, kalau total saya kira perlu dikaji ulang, karena kan memang sampai saat ini listrik itu sebagian besar mungkin sekitar 70% diproduksikan dari PLTU atau batu bara," ucap Komaidi saat dihubungi Tirto, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
