tirto.id - Pemenuhan transportasi massal masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Agenda meningkatkan penetrasi transportasi massal yang desentralistis menjadi prioritas yang mesti dikejar tahun depan. Pemerintah harus menyadari bahwa pemenuhan transportasi massal sama pentingnya dengan agenda keberpihakan saat ini yang cenderung mempertahankan kendaraan pribadi dengan balutan ramah lingkungan.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, melihat pemerintah tidak serius mengurus pembenahan angkutan umum. Anggaran Rp12,3 triliun yang digelontorkan saat ini hanya untuk memperbanyak kendaraan pribadi (motor dan mobil) listrik.
“Jangan harap pada saat mudik lebaran 2024 akan banyak masyarakat menggunakan angkutan umum,” kata Djoko kepada reporter Tirto, Jumat (29/12/2023).
Pasalnya, kata dia, program buy the service (BTS) untuk optimalisasi angkutan umum yang dilakukan Kementerian Perhubungan, baru menyasar 11 kota. Itu pun tidak mendapatkan dukungan penuh dari DPR karena hanya dibatasi anggaran subsidi Rp500 miliar.
“Negara sedang alami krisis angkutan umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Kenapa anggaran sebesar itu tidak dibelikan sejumlah armada angkutan umum listrik,” tambah Djoko.
Dia menambahkan, saat ini banyak angkutan umum yang berhenti beroperasi di sejumlah daerah. Transportasi massal yang saat ini tersedia juga dinilai jauh dari kata layak. Dengan begitu, angkutan umum perlu menjadi prioritas pembangunan kota-kota di Indonesia.
“Enggak sampai lima persen daerah yang sudah punya angkutan umum modern,” ujar Djoko.
Sementara itu, angkutan perintis yang sudah dioperasikan di 32 provinsi mencapai 300 rute. Namun, dengan panjang trayek mencapai 32.262 km, masih terdapat infrastruktur jalan yang rusak sepanjang 4.478 kilometer (13,18 persen).
“Jalan kabupaten juga kemantapannya masih 40 persen, masih banyak yang rusak se-Indonesia. Padahal transportasi perintis semuanya melewati jalan Kabupaten,” jelas Djoko.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor pada 2022 mengalami peningkatan. Jumlah mobil mencapai 17,2 juta unit pada 2022, atau naik 4,6 persen dari tahun sebelumnya. Sementara sepeda motor meningkat 4,4 persen hingga total mencapai 125,3 juta unit pada 2022.
Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan kuantitas mobil tertinggi di Indonesia. Jumlahnya mencapai 3,8 juta unit atau 22,2 persen nasional pada 2022. Adapun DKI Jakarta, memegang daerah dengan angka sepeda motor tertinggi dengan total 17,3 juta unit, atau setara 13,8 persen nasional.
Di sisi lain, Djoko juga menyoroti kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang belakangan menarik masyarakat untuk mencobanya. Menurut dia, walaupun penumpang sudah terhitung banyak, tapi pendapatan yang dihasilkan saat ini belum cukup menutupi biaya operasional.
“Operasionalnya belum nutup, jangan sampai membebani APBN. Kalau tidak dikasih PMN itu bisa collapse perusahaan kereta cepat itu,” tambah dia.
Adanya kereta cepat Whoosh memang cukup membantu peralihan masyarakat menggunakan moda transportasi massal. Kendati demikian, bukan berarti moda transportasi massal yang baru beroperasi sekitar dua bulan ini sudah sempurna menjalankan tugasnya.
Kendala Kereta Cepat
Ombudsman RI melaporkan sejumlah temuan kendala lapangan pada operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Dalam laporan itu, operasional kereta cepat dinilai memiliki beberapa kendala seperti sempat padamnya listrik PLN KCJB, terlambatnya kereta feeder, sistem refund belum optimal, dan terjadi susah sinyal di sejumlah titik perjalanan.
Terkait sempat padamnya listrik KCJB, Anggota Ombudsman, Hery Susanto, menyatakan pihak PT KCIC menegaskan sepenuhnya bukan kelalaian dari pihak mereka. KCIC mengaku merasa dibohongi oleh PLN UID Jawa Barat yang menjanjikan akan menyuplai pasokan listrik secara premium dengan mendapatkan layanan pasokan listrik yang berkualitas yang berasal lebih dari satu sumber atau dua transmisi yang berbeda.
“Namun faktanya setelah adanya kejadian padamnya listrik pada 31 Oktober 2023, PT KCIC menemukan pasokan suplai listrik yang hanya berasal dari sumber atau satu transmisi,” kata Hery dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Kemudian, terkait permasalahan keterlambatan kedatangan kereta feeder, Ombudsman menemukan bahwa terjadi kekurangan kapasitas tempat duduk. Mereka menemukan, kapasitas kereta feeder hanya maksimal mengangkut 200 orang penumpang yang bisa duduk, sementara jumlah penumpang kereta cepat bisa sampai 600 penumpang jika terisi penuh.
“Kereta feeder merupakan layanan integrasi antarmoda berbasis kereta api yang menghubungkan Stasiun Bandung dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang,” ujar Hery.
Hery menambahkan, KCIC sudah menyediakan layanan pembatalan tiket KCJB secara manual untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Namun, kata dia, sistem refund manual tersebut mendapatkan keluhan dari berbagai penumpang lantaran dianggap tidak efektif dan efisien sebab memakan waktu yang cukup lama.
Alasannya, sistem refund tiket KCIC saat ini hanya bisa dilakukan secara offline dengan mewajibkan pelanggan datang langsung ke loket stasiun kereta. “Seharusnya ke depannya refund tiket dapat dilakukan melalui contact center, WhatsApp, loket stasiun, maupun kanal-kanal resmi lainnya.”
Ombudsman memberikan sejumlah saran atas temuan lapangan tersebut, misalnya meminta PLN memenuhi komitmen kepada PT KCIC untuk menyuplai pasokan listrik secara premium sehingga dapat mendukung penyelenggaraan KCJB. Selanjutnya, Ombudsman juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong para operator telekomunikasi memperkuat jaringan sinyal di sejumlah titik jalur yang dilewati KCJB.
Melalui keterangan resmi, Selasa (26/12/2023), Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menyebut kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara atau Whoosh berhasil mencapai tonggak penting dalam pelayanannya, karena telah mencapai 1 juta penumpang. Menurut data KCIC, jumlah penumpang tertinggi yang dilayani dalam satu hari perjalanan kereta Whoosh telah mencapai hingga 21.500 penumpang per hari.
Jumlah ini termasuk pada momen libur akhir tahun yang saat ini berlangsung. Sementara itu, berdasarkan survei KCIC, 48 persen penumpang Kereta Cepat Whoosh sebelumnya merupakan pengguna mobil pribadi.
Artinya, kata Dwiyana, kehadiran Whoosh berhasil membantu program pemerintah dalam mengalihkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi umum yang lebih aman dan ramah lingkungan.
“KCIC akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan Whoosh tetap menjadi pilihan utama untuk perjalanan masyarakat antara Jakarta dan Bandung,” kata Dwiyana.
Desentralisasi Infrastruktur
Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, mengatakan terlambatnya pengoperasian KCJB atau Whoosh berpengaruh pada membengkaknya tarif. Hal tersebut disebabkan karena molornya pengoperasian Whoosh dari target awal, berdampak pada melambungnya anggaran.
“Kalau soal operasional kereta cepat cukup baik, tidak ada hambatan berarti. Volume penumpang sudah cukup tinggi tinggal diantisipasi,” kata dia kepada reporter Tirto, Jumat (29/12/2023).
Terkait rencana pemerintah membangun kereta cepat lain yang memilikir rute Bandung-Surabaya, Darmaningtyas menilai hal ini belum perlu dilakukan. Pasalnya, rencana itu hanya akan memperlebar gap transportasi dan infrastruktur antara pulau Jawa dan luar Jawa.
“Lebih baik dananya untuk bangun kereta di luar Pulau Jawa,” ujar dia.
Dia menambahkan, amat penting menjaga keseimbangan pembenahan transportasi massal dan infrastruktur di luar Jawa. Pemerintah tidak bisa hanya fokus dan menumpuk pembangunan hanya di pulau Jawa.
“Luar Jawa, terlebih di kepulauan perlu mendapat prioritas, terutama transportasi massal rakyat di kepulauan,” ungkap Darmaningtyas.
Daerah kepulauan di luar Jawa, kata dia, banyak mengandalkan perahu-perahu yang diselenggarakan oleh pelayaran rakyat. Namun seringkali standar keselamatan dari moda transportasi ini terabaikan.
“Jadi saya berharap mulai tahun depan, pemerintah mulai peduli terhadap keselamatan kapal pelayaran rakyat dan pembangunan kereta yang sebaiknya dilakukan di luar Jawa,” tambah dia.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai upaya pemerintah membenahi sektor transportasi masih terlihat sangat condong dilakukan di pulau Jawa. Apalagi, kata dia, jika dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun atau mendorong penyediaan transportasi publik di kota-kota besar, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa, masih relatif terbatas.
“Padahal penyediaan transportasi publik ini juga akan selaras dengan beberapa program pemerintah lainnya termasuk di dalamnya misalnya upaya penurunan emisi karbon dan juga misalnya upaya mendorong penurunan tingkat kemacetan,” kata Yusuf kepada reporter Tirto.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, pekerjaan rumah pemerintah perlu menyelesaikan beberapa ruas tol yang tengah dibangun. Sehingga tujuan pembangunan ruas tol bisa segera di dirasakan masyarakat dalam jangka waktu dekat.
“Beberapa ruas tol yang dimaksud misalnya ruas tol yang berada di Sumatera yang terhubung dari selatan Sumatera sampai dengan ke Utara Sumatera,” tutur Yusuf.
Upaya Kemenhub
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya mengaku sejumlah kota di Indonesia memiliki beberapa masalah berupa kemacetan dan polusi udara akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karenanya, pemerintah membangun angkutan massal perkotaan seperti BRT, KRL, LRT, MRT serta angkutan massal lainnya.
Diharapkan, kata dia, masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal.
“Membangun angkutan massal adalah keniscayan, Karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan. Oleh karenanya kami membangun tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga sistem maupun integrasi antarmoda,” kata Budi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2023).
“Dengan kolaborasi yang bagus antar pemangku kepentingan di sektor transportasi, kita ingin membangun budaya baru melalui transportasi massal,” tutur Menhub Budi.
Sementara itu, dalam Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT), Rabu (20/12/2023), Kementerian Perhubungan membagikan laporan pencapaian kerja setahun kebelakang.
Kemenhub melaporkan, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan paradigma Indonesia sentris, atau merata ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tiga indikator capaian utama yaitu meningkatkan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan transportasi.
Di sisi lain, kehadiran infrastruktur transportasi publik diharapkan mampu menjadi solusi dan menjawab sejumlah persoalan yang dihadapi. Masalah tersebut seperti keterisolasian wilayah, distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inefisiensi layanan transportasi, hingga polusi dan kemacetan.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
