tirto.id - Pemerintah saat ini tengah melakukan vaksinasi pada hewan sehat di sejumlah daerah yang masuk zona merah dan kuning yaitu darurat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun penanganan PMK seharusnya tak hanya sampai di sana.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, depopulasi hewan ternak dapat menjadi solusi dalam mengatasi PMK. Ia menjelaskan, dampak ekonomi dari PMK ternyata semakin liat bukan hanya peternak yang mengalami kerugian atau konsumen terganggu psikologisnya untuk memakan daging sapi.
"Imbas meluasnya kasus PMK di Indonesia membuat beberapa negara menghentikan sementara ekspor hewan ternak hidup ke Indonesia. Inggris pernah mengalami hal serupa tahun 2001 dan Jepang pada 2010 pemeintah di kedua negara melakukan langkah drastis dengan depopulasi ternak yang terjangkit.
"Wabah PMK berhasil ditangani karena intervensi pemerintah. Ternak yang terjangkit PMK akan dimusnahkan tapi pemerintah perlu memberikan kompensasi yang sesuai pada peternak," jelas dia kepada wartawan, Minggu (19/6/2022).
Jika Indonesia ingin melakukan depopulasi ternak estimasi biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp2,1 Triliun. Belanja ini bisa diambil dari beberapa pos salah satunya anggaran PEN yang belum terserap pemangkasan belanja KL hingga pos infrastruktur.
"Toh hanya butuh 0,6 persen dari total anggaran infrastruktur 2022," jelas dia.
Sebelumnya lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mengungkapkan potensi kerugian peternak sapi akibat PMK mencapai Rp254,45 miliar dalam kurun waktu tujuh pekan terakhir sejak wabah itu pertama kali ditemukan di Gresik, Jawa Timur.
"Dalam waktu kurang lebih sekitar satu bulan tiga minggu ini, total kerugian yang dialami oleh peternak sapi tidak kurang Rp254,45 miliar," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Antara.
Yeka menjelaskan penyakit mulut dan kuku pada sapi ternak membuat masyarakat mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar.
Di sisi lain Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kerugian akibat PMK pada hewan ternak mencapai Rp9,9 triliun.
Angka tersebut melalui hasil penelitian atau kajian dari beberapa ahli. Kerugian Rp9,9 triliun ini, menurutnya, juga akan berdampak pada perekonomian. Bahkan, diperkirakan juga kerugian ini akan dapat bertambah.
Kasus PMK saat ini terus membubung di Indonesia setiap harinya. Berdasarkan laman siagapmk.id, hingga Rabu (15/6/2022) malam pukul 19.17 WIB, tercatat ada 170.018 kasus PMK yang tersebar di 18 provinsi dan 190 kabupaten atau kota di tanah air.
Sementara itu, hewan ternak sembuh tercatat 46.549 ekor, dipotong bersyarat 1.144 ekor, mati akibat PMK ada 801 ekor, belum sembuh 121.524 ekor, serta yang telah divaksinasi PMK baru 33 ekor.
Sementara laporan provinsi dengan kasus penambahan PMK tertinggi ada di Jatim, yaitu 68.155 ekor, diikuti Nusa Tenggara Barat (NTB) 25.625 ekor, Aceh 22.514 ekor, Jawa Tengah 19.792 ekor, dan Jawa Barat 13.492 ekor.
Untuk kabupaten atau kota, paling banyak ditemukan di Kabupaten Lombok Timur di NTB yaitu 8.698 kasus, diikuti Kabupaten Probolinggo di Jatim (8.692 kasus), Kabupaten Aceh Tamiang (8.636 kasus), Kabupaten Lombok Tengah di NTB (8.011 kasus), dan Kabupaten Lombok Barat (6.601 kasus).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
