tirto.id - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mengerahkan 169.369 personel dari tiga matra untuk pengamanan pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024).
"Untuk mengamankan Pilkada serentak TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang, dan TNI AU 10.237 orang," kata Agus saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Agus mengatakan, pihaknya juga menyiagakan sejumlah alutsista dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik. TNI AD menyiapkan pesawat dan truk sebanyak 1.871 unit dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah.
"Kemudian TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI yaitu KRI Semarang di Koarmada 1, KRI Makassar Koarmada 2, KRI Teluk Wondana Koarmada 3, dan KRI Banda Aceh di Kolinlamil Jakarta," tutur Agus.
Sementara TNI AU, kata dia, menyiapkan Boeing 737 C-130 Hercules, dan Heli Caracal, Super Puma, dan Hercules 130 CASA212. Personel AD yang dikerahkan tersebar dari 15 Kodam termasuk Kopasus, dan Kostrad.
Pasukan marinir TNI AL juga akan melaksanakan patroli wilayah bersama dengan satuan Polri. "Sedangkan TNI AU akan menyatakan 10.237 personel dari semua Lanud baik Tipe A, Tipe B, pun Tipe C," tukas Agus.
Agus mengatakan, selama proses pilkada menggunakan sejumlah pendekatan untuk memitigasi risiko selama untuk memastikan kelancaran proses demokrasi, menjaga stabilitas sosial, dan mengurangi ancaman keamanan.
Pertama, kata dia, perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada seperti praktik politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara.
Kedua, program edukasi politik masif melalui edukasi yang dilaksanakan secara masif sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi bertanggung jawab.
Ketiga adalah monitoring dan pengawasan yang ketat, dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada.
Selain itu, tambah dia, dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.
"Kemudian, peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik," tukas Agus.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
