Tito: Pelayanan Publik Juga Menentukan Keberlangsungan Negara

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menilai keberlangsungan sebuah negara tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer maupun polisi sebagai aparat keamanan saja.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik dan Aparatur Sipil Negara juga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah suatu negara mampu bertahan dalam jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam peluncuran Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP), Jumat (24/7/2026).

"Negara yang bisa bertahan lebih dari 300 tahun, baik kingdom ataupun empire ataupun modern state, itu ditemukan selalu tiga variabel," kata Tito, mengutip pandangan yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai tiga variabel yang dimiliki negara-negara yang mampu bertahan selama lebih dari 300 tahun.

Variabel pertama adalah militer yang kuat untuk menjaga ancaman dari luar negeri. Kedua, kepolisian dan intelijen yang solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri.

Sementara variabel ketiga adalah aparatur pemerintahan atau civil service yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.

"Didukung oleh kondisi keamanan, ketertiban oleh polisi dan intelijen, dan konteks Indonesia juga tentunya kedaulatan negara dari ancaman luar negeri oleh militer. Itu selalu ditemukan. Oleh karena itulah pelayanan publik menjadi sangat penting," jelas Tito.

Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu fondasi utama agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Namun, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan banyak negara lain.

"Ini tugas yang besar dan kompleks luar biasa. Kadang-kadang kita take it for granted, tidak menyadari bahwa negara ini negara yang kompleks, termasuk sistem pemerintahanannya," ungkap dia.

Selain menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki tantangan konektivitas antarwilayah.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus melayani masyarakat dengan karakteristik yang sangat beragam, mulai dari masyarakat yang telah sepenuhnya mengandalkan teknologi informasi (informative society), masyarakat industri, masyarakat agraris, hingga masyarakat yang masih terisolasi.

Karenanya, integritas aparatur menjadi faktor penting dalam pelayanan publik. Namun, menurutnya, integritas saja tidak cukup tanpa didukung sistem yang mampu membentuk budaya pelayanan yang baik.

"Selain integritas, sistem yang harus dibuat. Kalau sistem dibuat, maka orang akan berbalik, dia akan berubah, sistemnya akan berubah. Dia akan ngikut kepada sistem itu kalau terjadi kultur yang sudah diubah," sambungnya.

Genjot Terus Pembangunan Mal Pelayanan Publik

Sementara itu, sejak pertama kali diresmikan pada 2017, Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia yang merupakan salah satu alat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik telah berkembang dengan cukup memuaskan. Bahkan, sampai saat ini setidaknya sudah ada 313 MPP di berbagai daerah.

Meski demikian, Tito menilai kualitas pelayanan antar-MPP masih beragam. Selain itu, masih terdapat sekitar 200 daerah yang belum memiliki MPP.

"Memang untuk daerah-daerah tertentu, paling enggak di ibukotanya lah, ibukota kabupaten. Kemudian, ya kalau di daerah-daerah yang belum ada pelayanan publik, ini pasti door-to-door. Masyarakat datang ke satu titik, habis itu pindah lagi. Orangnya (pegawai) mungkin lagi luar kota," kata Tito.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan layanan publik yang terintegrasi di daerah.

Selain pengembangan MPP di daerah, Tito mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan pembentukan Mal Pelayanan Publik di tingkat pusat.

"Tinggal tantangan kita berikutnya ini adalah digitalisasi tingkat pusat. Apakah perlu kita membuat juga Mal Pelayanan Publik untuk tingkat pusat dengan mengambil model tingkat daerah? Nah ini menjadi pertanyaan tersendiri," kata Tito.