Indeks Pelayanan Publik

Kun ingin community center mempermudah akses pelayanan publik untuk warga Jakarta.

Jokowi menilai banyak aplikasi tidak memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan.

Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh layanan keadministrasian publik ke dalam satu aplikasi yakni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Munculnya sejumlah keluhan harus dijadikan momen pembenahan, baik secara internal maupun secara pelayanan.

Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, menilai upaya pemerintah membenahi sektor transportasi masih terlihat sangat condong dilakukan di pulau Jawa.

Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.

Berikut fitur aplikasi DSW beserta link download aplikasi Depok Single Window di HP smartphone.

Seragam dan atribut baru Kementerian ATR/BPN menuai kritik. Selain tak berkaitan dengan tupoksi, atribut baru lebih kental semangat militerismenya.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim sistem layanan JKN saat ini telah banyak perubahan ke arah yang lebih baik.

Salah satu bentuk kolaborasi yang sedang ditempuh BPJS Kesehatan adalah ketentuan kepesertaan sebagai syarat administrasi pelayanan publik.

Jokowi meminta penyelenggara negara mengubah cara kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik.

Ombudsman sebut perbaikan pelayanan publik di daerah seharusnya jadi prioritas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di akhir masa jabatan, Ombudsman RI 2016-2021 melaporkan rendahnya kepatuhan instansi publik melayani masyarakat.

Masalah ketimpangan adalah masalah klasik bak lingkaran setan. Namun, bagaimana situasi ketimpangan di kala pandemi COVID-19? Memburuk atau sama saja?

Aplikasi Lapor! bisa digunakan masyarakat untuk mengirim aduan dan konsultasi secara online pada lembaga-lembaga pemerintah.

Ombudsman mengetes 10 satuan kerja Polri, hasilnya hanya empat yang dapat diakses yaitu alamat surat elektronik Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Bekasi Kota.

Layanan publik via online atau daring masih bolong di sana-sini. Kesiapan pemerintah untuk mengurangi interaksi langsung (tatap muka) perlu diperbaiki.

Kantor layanan publik Pemprov DKI ditutup sementara terkait pandemi Covid-19. Warga bisa mengakses layanan daring hingga 31 Maret 2020.

Dulu, masalah hunian kumuh di pinggir rel kereta diperparah dengan sistem toilet bolong yang membuatnya terdampak bau kotoran dan rawan penyakit.