Indeks Pelayanan Publik
Nomor WA Lapor Mas Wapres dan Cara Kirim Aduan ke Gibran
Informasi nomor WA layanan aduan Lapor Mas Wapres. Simak cara kirim aduan kepada Gibran Rakabuming Raka.
Kun Wardhana Ingin Bentuk Community Center untuk Penguatan RT/RW
Kun ingin community center mempermudah akses pelayanan publik untuk warga Jakarta.
Jokowi Larang Bikin Aplikasi Baru: Orientasinya Selalu Proyek
Jokowi menilai banyak aplikasi tidak memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan.
Mulai Oktober, Layanan SIM, BPJS & Paspor Pakai Aplikasi SPBE
Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh layanan keadministrasian publik ke dalam satu aplikasi yakni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Banyak Kasus & Keluhan, Sudah Seharusnya Bea Cukai Berbenah!
Munculnya sejumlah keluhan harus dijadikan momen pembenahan, baik secara internal maupun secara pelayanan.
Urgensi Benahi Transportasi Massal & Tak Terpusat di Pulau Jawa
Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, menilai upaya pemerintah membenahi sektor transportasi masih terlihat sangat condong dilakukan di pulau Jawa.
Jokowi Respons IPK RI Anjlok: Pemerintah akan Perbaiki Diri
Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.
Fitur-fitur Aplikasi DSW & Link Download Depok Single Window di HP
Berikut fitur aplikasi DSW beserta link download aplikasi Depok Single Window di HP smartphone.
Kontroversi Seragam Baru BPN: Sangat Militeristis & Boros Anggaran
Seragam dan atribut baru Kementerian ATR/BPN menuai kritik. Selain tak berkaitan dengan tupoksi, atribut baru lebih kental semangat militerismenya.
BPJS Kesehatan Janji Syarat Kepesertaan JKN Tak Bebani Birokrasi
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim sistem layanan JKN saat ini telah banyak perubahan ke arah yang lebih baik.
JKN Jadi Syarat Pelayanan Publik, BPJS Kesehatan: Kepesertaan Wajib
Salah satu bentuk kolaborasi yang sedang ditempuh BPJS Kesehatan adalah ketentuan kepesertaan sebagai syarat administrasi pelayanan publik.
Jokowi Tak Toleransi Pelayanan Publik yang Lambat & Berbelit-belit
Jokowi meminta penyelenggara negara mengubah cara kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Jokowi Minta Warga Berani Kritik demi Perbaikan Pelayanan Publik
Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik.
Ombudsman Sebut Kepatuhan Administrasi di Daerah Masih Rendah
Ombudsman sebut perbaikan pelayanan publik di daerah seharusnya jadi prioritas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Temui Jokowi, Ombudsman 2016-2021 Akhiri Masa Jabatan
Di akhir masa jabatan, Ombudsman RI 2016-2021 melaporkan rendahnya kepatuhan instansi publik melayani masyarakat.
Lebarnya Jurang Ketimpangan Sosial-Ekonomi Saat Pandemi COVID-19
Masalah ketimpangan adalah masalah klasik bak lingkaran setan. Namun, bagaimana situasi ketimpangan di kala pandemi COVID-19? Memburuk atau sama saja?
Mengenal Aplikasi LAPOR! dan Cara Kirim Laporan Warga ke Pemeritah
Aplikasi Lapor! bisa digunakan masyarakat untuk mengirim aduan dan konsultasi secara online pada lembaga-lembaga pemerintah.
Temuan Ombudsman: Saluran Pengaduan Daring Polri Kurang Responsif
Ombudsman mengetes 10 satuan kerja Polri, hasilnya hanya empat yang dapat diakses yaitu alamat surat elektronik Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Bekasi Kota.
Mencoba Layanan Publik Daring yang Bikin Kepala Pening
Layanan publik via online atau daring masih bolong di sana-sini. Kesiapan pemerintah untuk mengurangi interaksi langsung (tatap muka) perlu diperbaiki.
Kantor Layanan Publik Tutup, Urus Perizinan di Jakarta via Online
Kantor layanan publik Pemprov DKI ditutup sementara terkait pandemi Covid-19. Warga bisa mengakses layanan daring hingga 31 Maret 2020.