Indeks Pelayanan Publik

Pendirian MPP Banyumas dapat mempercepat proses pelayanan yang outcome-nya meningkatkan kantong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Korban pencurian mengadu ke polisi, tapi laporannya tak diproses. Alasannya: bukan wilayah hukum polisi setempat.

BPJS Kesehatan mengakui warga non-peserta akan mendapat sanksi penghentian layanan publik. Namun, sanksi itu tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat sebab aturan teknisnya belum ada.

Pelayanan publik di Polsek Ciracas sudah berjalan normal pada sepekan setelah kantor kepolisian itu dirusak dan dibakar massa.

"Aplikasi ini dapat diakses baik internal maupun eksternal high level leader."

Wakapolri Ari Dono Sukmanto mengaku akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Polri.

Debat kedua langsung dibuka dengan saling menyerang antara kedua kubu.

Hasil survei Ombudsman RI menyimpulkan kinerja 20 persen dari 170 polres dalam pelayanan publik masih buruk.

Dalam tiga tahun terakhir, pengaduan terkait dengan bidang hukum, yang diterima Ombudsman RI, mayoritas menyoroti pelayanan kepolisian dan lembaga peradilan.

Anies menginginkan keluhan warga DKI diselesaikan secara bertahap mulai dari kecamatan, wali kota, terakhir baru Balai Kota.

DKI Jakarta membentuk pusat layanan terpadu satu pintu untuk pengurusan 340 jenis perizinan bernama Mal Pelayanan Publik.

Mengingat tingginya angka kepuasan tersebut, Djarot berpesan pegawai pemerintahan daerah untuk mempermudah segala macam perizinan.

Ombudsman sudah memberikan penilaian terhadap instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Bagaimana skornya?

Para pamong praja, kata Presiden, harus menjadikan kritk sebagai bahan masukan dan perbaikan pelayanan umum.

BPOM berupaya melakukan inovasi dalam pelayanan publik digital. Untuk mendukung inovasi itu, Menpan RB berinisiatif membangun mal pelayanan publik pada 2019 mendatang.

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan laporan pengaduan masyarakat sebesar dua kali lipat yang tercatat oleh Ombudsman RI.

Kapolri menegaskan bahwa kenaikan tarif STNK dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik. Dengan begitu, tidak ada lagi biaya-biaya tambahan saat mengurus dokumen kendaraan.

Birokrasi pemerintah dan pelayanan publik adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Publik masih belum mendapatkan pelayanan yang prima dari para abdi pemerintahan. Rapor yang dibuat Ombudsman RI adalah buktinya.

Menurut Ombudsman RI saat ini masih banyak persoalan layanan publik yang dialami oleh kelompok masyarakat minoritas, seperti seperti terjadi pada kasus warga penganut Ahmadiyah di desa Manislor Kuningan.

Ombudsman merilis hasil survei yang menyatakan bahwa pelayanan publik masih belum berpihak sepenuhnya kepada publik.