tirto.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran pemerintahan yang dipimpinnya, baik kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah untuk tidak membuat aplikasi baru. Jokowi menekankan banyaknya aplikasi tidak memudahkan masyarakat mendapat pelayanan.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru, setop karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada, kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru,” kata Jokowi saat membuka Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Jokowi menyinggung satu kementerian bisa memiliki lebih dari 500 aplikasi. Ia menilai, hal itu imbas dari kebijakan pergantian kementerian berujung dengan pergantian aplikasi. Selain kementerian, hal yang sama terjadi di pemerintahan daerah yakni setiap pergantian gubernur atau kepala daerah maka akan berganti apliaksi.
“Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” kata Jokowi.
Jokowi menilai, banyak aplikasi tidak memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan. Ia menilai, peningkatan daya saing perlu diikuti dengan penguatan pelayanan publik digital dengan satu portal integrasi yang bernama InaDigital. Ia mengakui pelaksanaan akan dilakukan bertahap.
“Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa-apa saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menpan-RB, Azwar Annas, menegaskan, layanan Govtech ini bukan platform, tetapi pemaduan layanan. Ia mengatakan, setidaknya ada 9 layanan yang akan disatukan seperti layanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Ia mengatakan, layanan ini lantas disatukan lewat portal nasional yang semacam super apps.
“Nanti masyarakat cukup masuk ke super apps itu yang menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi yang sekarang sudah dibangun,” kata Azwar saat memberikan keterangan usai acara.
Azwar Anas mengklaim kehadiran aplikasi ini akan membuat penghematan dalam skala besar. Ia memperkirakan sistem ini bisa menghemat hingga 30 persen anggaran teknis pemerintah. Selain itu, rakyat akan lebih mudah dan transparan dalam menjalankan pelayanan.
Terkait masalah keamanan data, Azwar mengatakan, pemerintah belajar dari 20 negara untuk masalah pelayanan digital. Ia mengaku, pemerintah sudah mulai menyamakan infrastruktur. Khusus keamanan digital, Azwar sebut sudah ada kerja sama dengan Kominfo, Kemendagri dan BSSN.
Ia juga mengatakan, pemerintah belum meluncurkan program setelah peresmian hari ini. Program baru diluncurkan pada September 2024.
“Ini launching INA Digital-nya dan nanti mulai SSO, penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing,” kata Azwar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
