Menuju konten utama

Tim Kemensos-KKP Cek Rumah Ortu Siswa Sekolah Rakyat di Pasuruan

Kemensos dan Kementerian PKP mempercepat verifikasi rumah tak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat yang akan direnovasi lewan program BSPS.

Tim Kemensos-KKP Cek Rumah Ortu Siswa Sekolah Rakyat di Pasuruan
Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakselerasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat. Foto/dok.Kemensos
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Verifikasi faktual di lapangan dilakukan untuk memastikan bantuan renovasi rumah tepat sasaran sebelum program dijalankan pada September 2026.

Tim gabungan mengecek sejumlah rumah calon penerima BSPS di Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (17/6/2026). Verifikasi itu mencakup pengecekan kondisi bangunan, sanitasi, serta kelengkapan dokumen kepemilikan rumah.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni, mengatakan verifikasi lapangan menjadi tahapan penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria.

“Untuk Pasuruan sudah 11 titik usulan Kemensos yang lolos verifikasi faktual,” ujar Firdiansyah pada Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, Kota dan Kabupaten Pasuruan memperoleh kuota 225 titik berdasarkan usulan Kementerian Sosial. Sementara itu, total usulan renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur mencapai 1.837 unit.

Di Pasuruan, tim meninjau empat rumah yang menjadi calon penerima program, yakni milik Lilik Qomariyah di Desa Bajangan, Jirilia di Desa Jajar Kebon, Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo, serta Rahmat di Dusun Jajarkebon, Kecamatan Gondangwetan.

Rahmat, salah satu orang tua siswa Sekolah Rakyat, mengaku bersyukur rumahnya masuk dalam proses verifikasi program bedah rumah.

“Alhamdulillah, bersyukur ada perhatian dari pemerintah,” katanya.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, yang turut memantau kegiatan tersebut menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Menurut dia, pendekatan yang diterapkan mencakup pemberian akses pendidikan gratis bagi anak, pemberdayaan ekonomi bagi orang tua, serta perbaikan kualitas tempat tinggal keluarga yang masih tergolong tidak layak huni.

“Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tak layak huni direnovasi,” ujar Fajar.

Ia menambahkan, saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di wilayah Pasuruan, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 48 Kabupaten Pasuruan, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.

Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 10 ribu rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program BSPS. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kemiskinan ekstrem dengan memperbaiki kualitas hunian keluarga penerima manfaat.

Selain tim dari Kementerian PKP, proses verifikasi lapangan juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala sekolah, dan guru Sekolah Rakyat.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis