Temui Prabowo, Menteri PKP Ara Laporkan Progres Rumah Subsidi

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis sore, 29 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu difokuskan pada perkembangan proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah.

“Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di kediaman pribadi Hambalang, 29 Januari 2026. Dalam pertemuan lebih dari 1 jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan,” tulis Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

Selain itu, Presiden juga mendapatkan laporan rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan.

Lokasi pembangunan tersebut berada dekat dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta akses jalan utama.

“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” ungkap Seskab Teddy.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Pemerintah juga mendorong penyediaan rumah layak bersubsidi yang dibarengi dengan pemangkasan perizinan.

“Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.

Langkah tersebut menegaskan orientasi pemerintahan Presiden Prabowo yang menekankan pengawalan langsung terhadap eksekusi program, agar manfaat pembangunan perumahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi," ujar Teddy.