Tak Cukup Bansos, Pemerintah Siapkan Industri untuk Warga Miskin

tirto.id - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menilai upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial (Bansos) layaknya menggarami lautan. Sebab, menurutnya anggaran bansos yang digulirkan pemerintah, sekitar Rp540 triliun per tahun tidak benar-benar bisa menjadi bahan bakar untuk menjadikan penduduk miskin menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

"Orang miskin itu diasumsikan sekedar kurang uang tunai yang mereka pegang dan kurang ketersediaan kebutuhan dasar mendesak, (seperti) beras, lauk pauk, atau sembako. Asumsi itu menyebabkan pengatasan kemiskinan yang tadinya hanya salah satu sektor, diamanatkan oleh Kementerian Sosial, dan mulai kemiskinannya karena kurang uang tunai dan kurangnya ketersediaan untuk kebutuhan dasar mendesak, maka pengentasan kemiskinan diatasi dengan terutama bansos, bantuan langsung tunai," ujar dia, dalam Media Gathering, di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Budiman menilai, bagi penduduk miskin ekstrem, bansos maupun BLT memang akan sangat membantu untuk menyambung hidup. Namun, setelah penduduk keluar dari garis kemiskinan ekstrem dan naik menjadi penduduk miskin, harus ada perlakuan berbeda untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam hal ini, untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen di 2029, pemerintah berencana membentuk industri khusus yang nantinya akan dikelola oleh para penduduk miskin. Melalui upaya ini, pemerintah tidak hanya berupaya mengangkat status penduduk miskin, namun juga menjadikan penduduk miskin sebagai aktor ekonomi baru.

"Orang miskin bukan sekadar tetap selamat, ada. Dia harus jadi aktor baru. Aktor-aktor baru dan faktor-faktor baru yang menentukan ekonomi makro yang baru. Sehingga, orang miskinnya ikut dalam sektor yang selama ini cuma jadi omongan di kalangan wirausahawan besar, food industry, manufacturing industry, healthcare industry, education industry, housing industry, crative economy industry, transportation industry, renewable energy industry," sambung Budiman.

Ke depan, anggaran kemiskinan yang dialokasikan pemerintah tidak hanya akan digunakan untuk pengadaan bansos dan BLT saja. Untuk meningkatkan kemandirian rakyat, sebagian dana tersebut bakal digunakan untuk membangun industri yang nantinya bakal dikelola oleh penduduk miskin.

"Dalam Rencana Induk kami adalah Rp540 triliun per tahun harus menjadi mesin bahan bakar bagi self-sufficiency, kemandirian ekonomi. Caranya apa? RP540 triliun tiap tahun itu kita akan jadikan model bagi ekonomi baru untuk berbagi akses dan aset. Membangun ekosistem rantai nilai setengah tertutup," tukas Budiman.