Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025 Lengkap

Tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025 resmi dirilis KemenPAN-RB. Simak aturan, prioritas pelamar, hingga jadwal lengkap pelaksanaannya.

Lita Candra

Terbit 20 Aug 2025 14:51 WIB

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (kiri) menyerahkan secara simbolis surat keputusan pengangkatan kepada perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Rujab Gubernur, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/7/2025). ANTARA FOTO/Hasrul Said/bar

tirto.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merilis Surat MenPAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu. Surat yang terbit pada 8 Agustus 2025 ini memuat aturan detail mulai dari tahapan pengadaan hingga urutan prioritas pengusulan.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dan ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Salah satu poin pentingnya adalah tata cara pengusulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu yang dilakukan melalui layanan elektronik BKN.

Kriteria pelamar yang dapat diusulkan meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK tahun 2024 namun belum berhasil lolos. Selain itu, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG juga menjadi salah satu prioritas.

Pengusulan kebutuhan dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk memastikan formasi tepat sasaran. Surat ini juga menegaskan bahwa pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan secara paralel sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Prosesnya mencakup penetapan kebutuhan, pengumuman alokasi, pengisian DRH, hingga penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Lantas, seperti apa tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu menurut KemenPAN-RB?

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025

Tahap pertama, PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada Menteri PAN-RB dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Pengusulan ini dilakukan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan proses berjalan cepat dan terintegrasi.

Kriteria pelamar yang dapat diusulkan antara lain:

Pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus.
Pegawai non-ASN yang pernah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi.
Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Setelah pengusulan diterima, Menteri PAN-RB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu untuk setiap instansi pemerintah.

Rincian tersebut mencakup jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan sesuai kebutuhan instansi. PPK kemudian memiliki waktu maksimal tujuh hari kerja untuk mengusulkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu kepada Kepala BKN.

Kepala BKN akan menetapkan Nomor Induk tersebut sebagai identitas resmi pegawai yang diangkat. Tahapan diakhiri dengan penetapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Rincian Kebutuhan PPPK Paruh Waktu 2025

Dalam pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025, KemenPAN-RB menetapkan urutan prioritas bagi pelamar yang akan diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Prioritas pertama diberikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan masih aktif bekerja.

Prioritas kedua ditujukan untuk pegawai non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN, tetapi telah bekerja aktif setidaknya dua tahun terakhir secara terus-menerus.

Prioritas ketiga adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tercatat dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.